Merujuk UUD 1945, UU, dan Peraturan, Maka Putusan Terhadap Dokter Tunggul Batal dan Harus Lepas Demi Hukum

BARA NEWS

- Tim Kreatif

Minggu, 12 November 2023 - 02:52 WIB

5086 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta– Menghukum dengan hukuman pidana 26 tahun penjara melebihi kewenangan Hakim patut diduga melanggar undang-undang.

Berikut data yang didapatkam tim investigasi, Sabtu (11/11)

Fakta: PN, Kejari Jak-Pus & LP Cipinang Melaksanakan Eksekusi Untuk dr. Tunggul Sihombing, Berdasarkan Proses Hukum & Putusan Yang Melanggar UUD 1945 & UU (2)

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

Mencermati Penyidikan Di Bareskrim Polri, Dakwaan Dan Tuntutan Oleh JPU Kejaksaan RI, Memeriksa, Menilai Dan Mengadili Di Semua Tingkatan Khususnya Di Kasasi Dan Meninjauan Kembali Hingga Menerima Dan Melaksanakan Eksekusi Di LP Cipinang, Seluruhnya Mengabaikan Konstitusi, KUHAP Dan KUHP, Hukum Pidana Formil Dan Materiil (Error In Procedure).

Berikut bukti dan penjelasan singkat temuan fakta terjadinya berbagai kesalahan nyata terutama putusan untuk dasar melaksanakan Eksekusi.

1. Putusan Dasar Untuk Melaksanakan Eksekusi Tidak Ditanda Tangani Hakim & Panitera Pengganti. Untuk Azas Kepastian Hukum Membedakan Putusan Produk Mafia, Berulang-ulang dimintakan agar putusan yang ada harus sesuai amanat UU, Ditanda Tangani Hakim Dan Panitera Pengganti.

2. Putusan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap Lebih Dari 7 Tahun Belum Di Eksekusi. Termasuk Aset Proyek Sebesar Rp.1,2 Triliun Dan Aset dr Tunggul Yang Disita, Penggunaan Dan Pertanggung Jawabannya Tidak Ada.

3. Kesalahan Nyata Menentukan Unsur Seseorang Dengan Menyatakan Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) TA 2008-2011 Dan Sebagai Orang Merauke Papua. Hal Ini Mengabaikan PPK I TA 2008 Adalah NDP Dan PPK III TA 2011 Adalah DMW. Selain Itu dr. Tunggul Adalah Orang Batak Asli (Error In Persona).

4. Kesalahan Nyata Menentukan Unsur Perbuatan Melawan Hukum / Penyalah Gunaan Wewenang Yang Dilakukan Pejabat Lain Menjadi Dakwaan Dan Dasar Menghukum dr. Tunggul (Error In Objects)

5. Kesalahan Nyata Menentukan Unsur Memperkaya Diri Sendiri. Merujuk Pertimbangan Meringankan Artijo Hakim Agung Untuk Kasasi, Menyatakan dr. Tunggul Tidak Ada Memperkaya Diri Sendiri.

6. Kesalahan Nyata Menentukan Kerugian Keuangan Negara Karena Dinyatakan

Sebagai PPK TA 2008-2011.

7. Kesalahan Nyata Menghukum Dengan Hukuman Pemidanaan 26 Tahun Penjara, Melebihi Kewenangan Hakim. Hal Ini Melanggar UU.

8. Penerapan Hukum Dan Kualifikasi Pasal Perkara Tindak Pidana Korupsi, Namun Mengabaikan PT AN DKK Penyedia Barang/Jasa Sebagai Subjek Hukum Yang Sempurna -Namun Luput Dari Beban Pertanggung Jawaban Pidana (Melindungi

Penjahat Obstruction Of Justice)

Merujuk Amanat UUD 1945, UU & Peraturan, Maka Putusan Yang Ada Harus Batal Demi Hukum & Korban Harus Lepas Demi Hukum

(Vide Pasal 143 Ayat (2) Juncto Ayat (3) Juncto Pasal 197 Ayat (1) Juncto Ayat (2) Juncto Pasal 200 UJU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Juncto Pasal 30 Juncto Pasal 50 Amanat UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Jo Butir 14, 15 Putusan Bersama Ketua MA RI-Menteri Hukum & HAM RI-Jaksa Agung Kapolri Tahun 2010)

Lipsus: Bkn

Facebook Comments Box

Berita Terkait

PW IPA SUMUT Suratin Ombudsman selasa depan terkait Sekda dan Asisten III Batubara yang diduga ikut menikmati Suap menyuap PPPK
LIRA Minta Inspektorat Audit Penggunaan Iuran KORPRI
Plt Pengulu Kute Lawe Kongker Hilir Laporkan Ketua LSMLIRA INDONESIA Aceh Tenggara ke Polisi
Baliho Gambar H. Irianto Budi Utomo Dirusak, Masyarakat Pinta APH Harus Turun
Kronologis Oknum BPD Fitnah Kuwu Cibogo, “Dapat Dijerat Hukum”
Diduga Bandar Shabu  Reza Regar Tidak Tersentuh Hukum
Dengan Alasan Kesalahan Dokumen CK-5. Ribuan Batang Rokok di Kembalikan Ke Madura
Melontarkan Anak Panah Busur Akhirnya Diciduk Polsek Mariso !!

Berita Terkait

Sabtu, 20 April 2024 - 00:22 WIB

Komplotan Oknum Koruptor di PWI Segera Dilaporkan ke APH, Wilson Lalengke Minta Hendry dan Sayid Dicekal

Senin, 15 April 2024 - 17:36 WIB

Pengelolaan Baru, Pantai Jono Optimis Dongkrak wisatawan Berkunjung pada Tahun 2024

Kamis, 28 Maret 2024 - 19:05 WIB

Kapolsek Pemenang Hadiri Safari Ramadhan bersama Pemda KLU

Rabu, 27 Maret 2024 - 23:40 WIB

Hardiansyah Putra Pengedar Narkoba Modus Tambal Ban, Ditangkap Satnarkoba 

Rabu, 27 Maret 2024 - 14:29 WIB

Pastikan Lancar, Bhabinkamtibmas Dan Babinsa Di Lunyuk Bersinergi Kawal Prosesi Pemakaman

Selasa, 26 Maret 2024 - 17:22 WIB

Nekat Mencuri Di Sebuah Rumah, Polsek Buer Ringkus Pelaku Anak di Bawah Umur

Senin, 25 Maret 2024 - 22:29 WIB

Khusus Transaksi Sabu Supir Truk, Randi Irawan Ditangkap Satnarkoba Polres Batubara

Senin, 25 Maret 2024 - 14:22 WIB

Polsek Gangga Polres Lombok Utara Gelar Kegiatan Rawan Pagi

Berita Terbaru

DAERAH

Kapolsek Pemenang Hadiri Safari Ramadhan bersama Pemda KLU

Kamis, 28 Mar 2024 - 19:05 WIB