KPK Dalami Unsur Pidana Dugaan Pungli Rp4 Miliar di Rutan

BARA NEWS

- Tim Kreatif

Kamis, 22 Juni 2023 - 02:36 WIB

50219 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami soal temuan Dewan Pengawas (Dewas) terkait pungutan liar (pungli) Rp4 miliar di rumah tahanan (Rutan) KPK.

Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan saat ini pihaknya masih mencari unsur pidana suap, gratifikasi, atau pemerasan terkait temuan pungli tersebut.

“Kami lakukan lidik terkait dugaan pidananya terkait dengan apakah nanti bisa ditemukan peristiwa pidana suap gratifikasi atau pemerasan,” ungkap Ali Fikri saat dikonfirmasi, Rabu (21/6/2023).

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Ali, KPK sudah mengidentifikasi oknum petugas rutan yang diduga menerima pungli hingga Rp4 miliar. Namun, KPK butuh pasal pidana untuk mentersangkakan oknum petugas rutan yang diduga menerima pungli itu.

“Makanya saya sudah sampaikan pendalamannya apakah gratifikasi ataukah suap atau pemerasan. Kita lihat nanti. Kalau gratifikasi pemberi tidak, kalau pemerasan hanya pelakunya aja. Pemerasan dalam jabatan itu ada ya, itu masuk dalam UU korupsi,” tuturnya.

“Kecuali suap, kalau suap kan ada meeting mind ada pertemuan transaksi antara pemberi dan penerima dan kemudian apa yang diberikan. Ini yang masih kamu dalami,” imbuhnya.

Sebelumnya, Anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK Albertina Ho menyebut adanya dugaan pungutan liar (pungli) terhadap tahanan di rutan KPK yang mencapai Rp4 miliar.

“Tanpa pengaduan, jadi kami di sini ingin menyampaikan Dewan Pengawas sungguh-sungguh mau menertibkan KPK ini dan tidak, siapa saja, kami tidak pandang,” jelas Albertina Ho.

“Desember 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 itu sejumlah Rp4 miliar, jumlah sementara,” tambahnya. (PMJ)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Kader Hanura Sanggah Mosi Tak Perca Soal Pergantian pimpinan ketua BKD seperti salah minum Obat, Tidak Memahami Aturan
Ketua PMI Sumut, Dr . H.Rahmadsyah Ngurus Operasi Anak 4,5 Tahun mengidap Hidrosefalus
PGN Berpotensi Masuk Black List Pasar Global Jika Gagal Suplai LNG Ke Gunvor Awal 2024
Joko Situmeang Kecam Aksi Brutal Ketua DPRD Tapteng Pukuli Warga
Debat Perdana: Komitmen HAM 3 Capres Masih Normatif
Presiden LIRA Minta Kejati Aceh Dalami Soal Bantuan Sapi Dari Kementan 1.000 Ekor Di Aceh
Walikota Subulussalam Turun Kegenangan Banjir, Bantu Warga Terdampak Banjir
Ketua KIP Aceh Singkil Dinyatakan tak Langgar Kode Etik, DKPP RI Pulihkan Nama Baik M. Nasir

Berita Terkait

Sabtu, 10 Februari 2024 - 09:01 WIB

Sat Lantas Polres Subulussalam Berikan Pengamanan dalam Kegiatan Ibadah Salat Jumat

Jumat, 9 Februari 2024 - 20:43 WIB

IWO Subulussalam Minta Polisi Usut Oknum yang Meminta Uang dari Gecik Mengatasnamakan Wartawan

Rabu, 7 Februari 2024 - 23:48 WIB

Panwaslih Kota Subulussalam : Larangan Bawa HP dan Alat Perekam Saat Coblos, ini Sanksi Hukumnya

Selasa, 6 Februari 2024 - 22:35 WIB

Politik Bar-Bar: Ketika Suara Rakyat di Beli dengan Uang, Demokrasi pun Tinggal Hayalan [Ambin Demokrasi]

Minggu, 4 Februari 2024 - 07:08 WIB

Perangkat DESA PULO KEDDEP, Undurkan Diri Secara berJamaah

Kamis, 1 Februari 2024 - 09:50 WIB

HIMAPA-KOSAKA: Menghimbau Masyarakat, Tolak Money Politik pada Pemilu 2024.

Senin, 29 Januari 2024 - 16:00 WIB

16 Anggota DPRK Subulussalam, di Tuding Adakan Pertemuan Terselubung di Medan, BM: Itu Berita Fitnah

Minggu, 28 Januari 2024 - 18:05 WIB

LCKI Kota Subulussalam : ‘Menduga’, Rapat Pembahasan Anggaran di Kota Medan, ada Bagi-Bagi Kepentingan Eksekutif dan Legislatif Melalui FGD

Berita Terbaru