Aspirasi Proyek Anggaran Murni 2023 Rp. 200 Juta Tidak Dikerjakan, Kemana Uang Itu ???

BARA NEWS

- Tim Kreatif

Minggu, 31 Desember 2023 - 03:51 WIB

50150 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PATI – Wilayah Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati terlihat ada salah satu Desa yang sampai sekarang belum menyelesaikan pekerjaannya dengan berbagai alasan dan kendala dilapangan.

Terkait proyek peningkatan jalan yang nilainya mencapai Rp. 200 juta dari anggaran murni 2023.”lanjut, Kepala Desa Cabak bernama suroto saat dikonfirmasi awak media di balai Desa, Ia menyebut takut di periksa BPK dan Inspektorat Pati.

Maka sampai sekarang belum dikerjakan dan ditanya soal anggarannya Kades Cabak tersebut enggan menjelaskan.’ tetapi pasti kita kerjakan mas, tetapi sabar.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kemudian ditanya kembali, ini kan sudah akhir tahun pak, Kades cabak menyampaikan, nggak  apa – apa mas, jika diviralkan dimedia pun kami santai aja”, ujar suroto saat ditemui dibalai Desa, Rabu (27/12/23).

Meskipun sudah jelas anggaran tersebut sudah masuk ke rekening Desa sejak beberapa bulan lalu, namun hingga mendekati pergantian tahun anggaran, belum juga ada tanda-tanda hendak dikerjakan.

Padahal waktunya kan tinggal menghitung hari, sudah berganti tahun anggaran 2024.” hal ini akan segera dikerjakan dan itu ndak masalah meskipun sudah berganti tahun, yang penting dikerjakan,” imbuhnya.

Menanggapi adanya dugaan aspirasi bantuan keuangan Kabupaten Pati yang belum dikerjakan hingga akhir masa tahun anggaran, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati melalui Subbagian Program Maryati menyampaikan, bahwa kami belum menerima laporan pelaksanaan penggunaan anggaran, sehingga belum bisa dilakukan monev.

“Maaf ya mas, catatan administrasi kami, untuk Pemerintah Desa Cabak sampai dengan saat ini belum melengkapi berkas laporan penggunaan bantuan, jadi kami belum melaksanakan monev ke lapangan,” ujar Maryati saat dikonfirmasi awak media.

“Lebih lanjut, Mantan Anggota DPRD Pati berkata, kalau proyek peningkatan Jalan yang belum dikerjakan tersebut adalah sebagai bentuk implementasi penyerapan aspirasi dari wilayah, karena usulan masyarakat pasti kita utamakan.

Ia pun membenarkan, kalau proyek tersebut adalah hasil usulan dari warga setempat yang kami serap melalui program aspirasi. “Disisi lain, kami juga sudah meninjau titik lokasi pekerjaan itu, memang betul proyek belum ada dikerjakan sama sekali.

Maka untuk itu, sangat di sayangkan, usulan masyarakat sampai sekarang tidak terserap, karena belum dikerjakan dan hal ini sangat merugikan negara dengan nilai Rp. 200 juta .” Padahal anggaran tersebut sudah jelas.

Seharusnya Pemerintah Desa paham aturan regulasi tersebut.” tetapi malah diabaikan, seakan dengan santai jawabnya nanti dikerjakan walau telat”, kata mantan Anggota DPRD Pati saat ditemui awak media.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 serta ketentuan pelaksanaan anggaran pada akhir tahun anggaran berfokus pada mitigasi atas potensi kerugian negara (melalui pengaturan atas penggunaan jaminan pembayaran), sebagai konsekuensi atas penerbitan perintah transfer (SP2D) sebelum adanya kewajiban atas terpenuhinya prestasi pekerjaan

Untuk dampak proyek pemerintah yang tidak dikerjakan hingga menjelang pergantian tahun anggaran.

1. Dampaknya terhadap upaya pencapaian efisiensi pelaksanaan anggaran, baik dalam konteks perencanaan likuiditas maupun penyediaan sumber daya operational cost lainnya.

2. Berkurangnya kemanfaatan informasi pada laporan keuangan/akuntabilitas atas realisasi belanja atas asset yang belum dapat memberikan kontribusi pada layanan publik dan perekonomian.

3. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran juga menjadi salah satu indikasi dari etika birokrasi yang belum sepenuhnya sejalan dengan semangat perencanaan dan pelaksanaan APBN. Fungsi strategis APBN sebagai instrumen alokasi dan distribusi sumber daya menjadi tidak efektif, dalam hal tidak terselesaikannya pekerjaan bermula dari insentif dan motif untuk mendapatkan porsi alokasi yang lebih besar tanpa perencanaan dan mitigasi resiko yang memadai di tingkat pelaksanaan.

Mengingat dampaknya yang tidak kecil, di samping proses pengadaan diperlukan inventarisasi dan pemahaman atas aspek pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan dan pelaksanaan anggaran, yang berpotensi pada keterlambatan penyelesaian sampai dengan berakhirnya tahun anggaran.

Sebab itu, dalam mengacu pada kerangka analisis operational efficiency (Schick 1999), serta konteks organisasi commitment control (Radev dan Khemani 2007) terdapat beberapa milestone pengawasan/kontrol dalam pelaksanaan anggaran yang terkait erat dengan pengelolaan komitmen.

Semoga Pemerintah Kabupaten Pati dalam upaya pengawasan segera turun ke lokasi dan sanksi apakah bagi Pemerintah Desa yang lalai tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut yang sudah jelas anggarannya turun.(@Gus Kliwir)

Berita Terkait

PW IPA SUMUT :Bupati Asahan diduga Mafia tanah Sebenarnya 28 tahun sudah dilepaskan Ex HGU PT BSP masih belum dimanfaatkan Pemerintah Asahan
Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara Kembali Jadi Sorotan Diduga Usai Tangkap Lepas Pengedar Narkoba
LIRA Soroti Anggaran Milyaran Untuk Penindakan Narkoba di Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara
Ketum YLBHI CNI, Diduga Ketua DPRD Batubara Sewa Lahan Pertapakan Kantor Bupati Ke Poktan 7 juta /Ha
Komplotan Oknum Koruptor di PWI Segera Dilaporkan ke APH, Wilson Lalengke Minta Hendry dan Sayid Dicekal
Terlibat Dugaan Kecurangan Seleksi PPPK, Adik Kandung Mantan Bupati Batu Bara Ditahan Polda Sumut
PW IPA Sumut Kapolda Harus Segera Tetapkan Tersangka dugaan Suap PPPK di Lingkungan Pemkab Batubara
Awal Tahun 2024, DPP KAMPUD Laporkan Dugaan Korupsi Dinas Pendidikan Pesawaran Ke KEJARI Setempat

Berita Terkait

Selasa, 21 Januari 2025 - 21:23 WIB

Josephine Simanjuntak Tegaskan Pentingnya Perda Perlindungan Perempuan dan Anak, Soroti Kekerasan Digital di Jakarta Timur

Senin, 20 Januari 2025 - 20:25 WIB

Anggota DPRD DKI Jakarta Josephine Simanjuntak Gelar Sosialisasi Perda Nomor 8 Tahun 2011 Kepada Masyarakat

Jumat, 17 Januari 2025 - 09:40 WIB

Owner PT ANK Sekaligus Managing Direktor Nusantara Law Firm & Partner Mengucapkan Turut Belasungkawa Atas Wafatnya Drs, H. Ichwan Yunus Mantan Bupati Mukomuko 2 Periode

Rabu, 8 Januari 2025 - 07:14 WIB

Kapal Pesiar Asal Prancis Singgah, Kepulauan Nias Dinilai Layak Jadi KEK Bidang Pariwisata dan Budadya

Kamis, 8 Agustus 2024 - 23:42 WIB

Partai Golkar Serahkan SK Rekomendasi Kepada Pasangan Said Sani-Saini Untuk Maju Sebagai Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Gayo Lues

Sabtu, 20 Juli 2024 - 23:42 WIB

Sambangi Nusakambangan, Menteri Yasonna Pantau Penerapan Smart Prison

Sabtu, 13 Juli 2024 - 15:27 WIB

*Fast Respon Counter Polri: Putusan Rehabilitasi Oknum Polisi Terlibat Kasus Narkoba Harus Diputuskan oleh Kapolri*

Rabu, 3 Juli 2024 - 01:46 WIB

Sejahterakan Anggota, Kasad Ground Breaking Pembangunan Mess Bintara dan Tamtama Pengemudi

Berita Terbaru

BANDA ACEH

FRN Desak Kapolda Aceh Usut Tuntas Kekerasan Terhadap Jurnalis

Minggu, 26 Jan 2025 - 18:39 WIB