Sidang Lanjutan Kasus Pembelian Pertalite 300 Ribu Ditunda, Saksi Ahli Dari Kementrian Migas Mangkir

BARA NEWS

- Tim Kreatif

Jumat, 27 Oktober 2023 - 21:41 WIB

50154 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Salatiga | Sidang yang dimulai sekitar pukul 13,00 dengan Terdakwa Pj dan W memasuki persidangan yang ke-7, dipimpin Hakim Ketua Abdullatip, S.H., M.H. Hakim Anggota Devita Wisnu Wardhani, S.H., M.H. dan Hakim Anggota Angggi Maha Cakri, S.H., M.H., bertempat di Pengadilan Negeri Salatiga Jl.Veteran No 4 Kota Salatiga Jawa Tengah, Senin 23 Oktober 2023

Agenda sidang yang rencananya permintaan keterangan ahli kementrian migas yang di hadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) akhirnya ditunda karena tidak hadir, dalam persidangan itu JPU menyampaikan bahwa saksi ahli belum bisa hadir, dan akan dihadirkan dalam persidangan kedepan, tim kuasa hukum Terdakwa Pj dari LBH ADIL Indonesia, Pengacara Yunus, S.H., M.H., C.Med., C.L.A, Ady Putra Cesario S.H.M.H., dan Agustinus Wahyu Pambengkas, S.H., M.H.,

Di akhir sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga mengagendakan kembali sidang lanjutan permintaan keterangan ahli dan juga saksi saksi yang meringankan Terdakwa pada hari kamis tanggal 2 November 2023

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sementara itu tim kuasa hukum PJ saat di mintai tanggapan beberapa awak media terkait jalannya proses persidangan mengatakan,” ya mas seperti yang teman teman lihat sendiri saksi ahli dari JPU tidak hadir jadi ya harus bersabar dulu dan agenda sidang yang akan datang saksi ahli harus dihadirkan, ada beberapa point yang akan kami sampaikan terkait apa saja yang masih berhubungan dengan perkara,” tegas tim kuasa hukum PJ

Ditempat terpisah masih di lingkungan PN Salatiga, beberapa Ketua dari berbagai lembaga kontrol sosial Ketua Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah (LP2KP) Jateng, Ketua GNP Tipikor Jateng dan Ketua KANNI Semarang memberikan statmen singkat sehubungan kasus ini,” kami dan beberapa lembaga dan media online yang tersebar diseluruh Indonesia baik itu dari Jateng,Jatim,Jabar, DKI Jakarta, Banten, Sumatera, Aceh , Kalinantan , Sulawesi, Papua dan juga daerah daerah lain akan terus mengawal jalannya sidang perkara yang melibatkan teman kita pimpinan redaksi patroli’86 saudara Pj sampai dengan adanya putusan seadil adilnya

“Kemudian, kami juga memantau langsung jalannya proses persidangan, dan sebagai lembaga kontrol sosial kami berharap hukum ditegakkan seadil adilnya jangan pandang bulu, siapun yang melakukan perbuatan melanggar hukum berikan saksi hukum dan siapapun yang tidak terbukti melanggar hukum bebaskan mereka dari tuntutan hukum,

Kemudian ketika ditanya terkait fakta persidangan Ketua LP2KP Makmun mengatakan itu ranahnya tim, ranahnya kuasa hukum PJ untuk menyampaikan berkaitan dengan subtansi perkaranya dan itu sudah dijelaskan pada saat sidang sebelumnya,

“Kalau kami sebagai lembaga pengawasan dan atau sosial kontrol hanya ingin proses persidangan berjalan objektif saja, “kata makmun

“Kami hanya menyampaikan saja hal hal berkaitan dengan barang bukti dalam sebuah proses hukum, bahwa terkait alat bukti dan juga barang bukti dikatakan sah sebagai bukti itu tentunya melaui proses tahapan pemeriksaan, barang bukti itu diperoleh darimana, dari siapa, kapan, dimana barang bukti itu di peroleh, dengan cara bagaimana barang bukti itu di peroleh dan sebagainya dan kalau tidak melalui proses pemeriksaan ya itu patut di pertanyakan sah atau tidak barang bukti itu di jadikan bukti, ” kata makmun.

“Dan kebetulan yang di jadikan barang bukti Terdakwa PJ itu kan Pertalite, karena itu menyangkut barang bukti pertalite tentunya l pemiliknya kan SPBU dan apakah Pemilik SPBU itu sudah di periksa atau tidak di periksa , kemudian barang bukti itu dari SPBU mana, diperoleh dengan cara yang bagaimana melanggar hukum atau tidak, setelah pembelian barang bukti itu digunakan untuk apa, ketika dari pembelian pertalie itu kemudian digunakan sesuai kemanfaatan apakah itu melanggar hukum,

Kemudian kami mempertanyakan ketika barang bukti yang di hadirkan dipersidangan itu tidak melalui pemeriksaan, apakah itu bisa dijadikan barang bukti, dan setahu kami barang bukti yang sah itu barang bukti yang di peroleh melalui pemeriksaan sesuai tahapan KUHAP sebelum dijadikan barang bukti di pengadilan,

” Sebagai lembaga pengawasan dan atau sosial kontrol kami berharap proses hukum harus berjalan dengan objektif, rakyat dan pejabat sama saja kedudukannya di hadapan hukum, yang salah katakan salah yang benar katakan benar, dan ketika barang bukti itu diperoleh dengan cara cara yang tidak melanggar hukum ya harusnya bebas dari tuntutan hukum, sebaliknya ketika ada yang bermain main dengan hukum semisal dalam fakta persidangan terbukti ada yang sengaja melakukan rekayasa hukum dengan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah semisal keterangan itu tidak sesuai faktannya, ya Hakim harus bersikap tegas tindak tegas sesuai ketentuan hukum,” pungkasnya

(Tim Media)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

LIRA : Satreskoba Polres Aceh Tenggara Terkesan Apatis Terhadap Bandar Narkoba
PW IPA SUMUT Suratin Ombudsman selasa depan terkait Sekda dan Asisten III Batubara yang diduga ikut menikmati Suap menyuap PPPK
LIRA Minta Inspektorat Audit Penggunaan Iuran KORPRI
Plt Pengulu Kute Lawe Kongker Hilir Laporkan Ketua LSMLIRA INDONESIA Aceh Tenggara ke Polisi
Baliho Gambar H. Irianto Budi Utomo Dirusak, Masyarakat Pinta APH Harus Turun
Kronologis Oknum BPD Fitnah Kuwu Cibogo, “Dapat Dijerat Hukum”
Diduga Bandar Shabu  Reza Regar Tidak Tersentuh Hukum
Dengan Alasan Kesalahan Dokumen CK-5. Ribuan Batang Rokok di Kembalikan Ke Madura

Berita Terkait

Sabtu, 22 Juni 2024 - 01:27 WIB

Sambut HUT Bhayangkara ke 78 Polres Batubara, Gelar Lomba Maraton 5K

Jumat, 21 Juni 2024 - 22:37 WIB

Lapas Labuhan Ruku Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara Menghadiri Rangkaian Kegiatan Menjelang HUT Bhayangkara ke-78

Kamis, 20 Juni 2024 - 18:33 WIB

LIRA : Satreskoba Polres Aceh Tenggara Terkesan Apatis Terhadap Bandar Narkoba

Rabu, 19 Juni 2024 - 23:53 WIB

Kasat Lantas AKP Hotlan W. Siahaan, S. H, Patroli Blue Light Antisipasi Kemacetan

Minggu, 16 Juni 2024 - 20:24 WIB

Gatur Lalin Merupakan Bentuk Pelayanan Polri Kepada Masyarakat

Kamis, 13 Juni 2024 - 23:20 WIB

Ketua Umum LPAI Kak Seto Apreasiasi Kapolres Batubara Perangi Narkotika

Kamis, 13 Juni 2024 - 12:27 WIB

LIRA Minta Polda Aceh Tangkap Mafia Dokter Bedah Diduga Melakukan Malpraktik Di Agara

Rabu, 12 Juni 2024 - 22:25 WIB

PT SPT Harapkan Perkebunan Berwawasan Lingkungan Melalui Gerakan Pedulinya

Berita Terbaru