Merujuk Pernyataan Cawapres Mahfud MD: Penegakan Hukum Bagus Separuh Masalah Indonesia Selesai

Jakarta–Di lain pihak, pernyataan shareholders hukum: “Mahkamah Agung Sudah Roboh (TV ONE ILC, 31 Mei 2016)

Berikut paparan yang diterima awak media dari dr Tunggul P. Sihombing, MHA di Jakarta, Jumat (20/10)

Salah Satu Strategi Jalan Keluar, Berdasarkan Mah-Kum – Ja – Pol Tahun 2010

PERATURAN BERSAMA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA JARSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 09KMA/SKI/V/2010

NOMOR MIDE-35UM.00.01TAHUN 2010 NOMOR KEP.099 A/TA/05/2010 NOMOR B/T4V/2010

TENTANG SINKRONISASI KETATALAKSANAAN SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN

bahwa pemisahan fungsi dalam sistem peradilan pidana, yaitu fungsi penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan pelaksanaan upaya paksa dan pemidanaan, bertujuan agar terdapat fungsi Control diantara penegak hukum,sehingga hak-hak tersangka

atau terdakwa atau terpidana dapat tetap terlindungi

Merujuk Butir 14 Dan 15 Kepala Lapas UPT Kemenkumham RI Dapat Melepaskan Terpidana, Bila Ada Kesalahan Nyata Dari Putusan Hakim

Lipsus: Tkg