Batu Bara | 27 – 05 – 2024, Diduga Ketua DPRD BATU BARA menyewakan lahan pertapakan kantor Bupati ke Poktan, Rp. 7 juta /Ha.
Menurut Ketua Umum Khairul Abdi Silalahi, S. H, M. H, bahwa tugas pokok Kepala BKAD adalah memimpin, mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan otonomi daerah di bidang keuangan dan aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Yakni berdasarkan makna Trias Politica di Indonesia Kekuasaan terdiri dari 3 (tiga) yaitu:
1. Kekuasaan Eksekutif adalah Kekuasaan untuk melaksanakan Undang-undang dan Roda Pemerintahan, apabila Pemerintahan Kabupaten/ Kota di Laksanakan Oleh Bupati atau Wali Kota.
2. Kekuasaan Legislatif adalah Kekuasaan untuk membuat Undang-undang.
3. Kekuasaan Yudikatif adalah kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan Undang-undang dan berhak memberikan peradilan kepada rakyatnya secara sederhana.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Disampaikan Ketua Umum YLBHI CNI Khairul Abdi Silalahi, S. H, .M. H, Ketua DPRD atau anggota DPRD merupakan bagian dari Legislatif sebagaimana tupoksinya untuk mencegah kesewenang-wenangan Bupati, Lembaga ini merupakan wakil dari rakyat ini di berikan kekuasaan untuk membuat Peraturan Daerah (PERDA) dan menetapkannya.
Tidak hanya itu , Ketua DPRD atau DPRD Kabupaten Batubara juga diberikan hak untuk meminta keterangan kebijakan Bupati dan sejajarnya yang akan dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan.
Dan DPRD Kabupaten Batubara juga mempunyai hak untuk menyelidiki sendiri dengan membentuk panitia Penyelidik. Hak mosi tidak percaya juga kepada Bupati merupakan hak yang memiliki potensi besar untuk menjatuhkan Kepala Daerah seperti Bupati,” Cetusnya
Bahwa atas berita di media yang menyatakan dari Kasatpol PP Kabupaten Batubara yang diterimanya dari Kelompok tani (POKTAN) telah membayar sewa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per hektar dari Ketua DPRD Batu bara.
Bahwa sebanyak 12,5 hektar lahan di sewakan kepada Kelompok tani (POKTAN) sejak tahun 2023 sampai sekarang tampa di ketahui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kab. Batu bara.
Bahwa apabila terjadi apa yang di sampai di media tersebut jelas Ketua DPRD Kab. Batu bara telah menyalahkan Wewenang sebagai Pimpinan Legislatif kabupaten Batu bara jelas merupakan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Pemberantasan Tipikor”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001:
Dijelaskan Ketua Umum YLBHI CNI Khairul Abdi Silalahi, Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
“Menurut Ketua Umum YLBHI CNI Khairul Abdi Silalahi, S. H,M. H, bahwa Ketua DPRD Kabupaten Batubara yang menyewakan Lahan Pertapakan Perkantoran Bupati Batubara adalah penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi dapat diartikan dalam 3 wujud, yaitu:
1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain;
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;
Ketua Umum YLBHI CNI Khairul Abdi Silalahi,S. H, M. H menyampaikan atas kejadian Ketua DPRD Kabupaten Batubara yang menyewakan Lahan Pertapakan Perkantoran Kantor Bupati meminta pihak berwajib dapat melakukan Proses penyelidikan diduga tindak pidana Korupsi yang dapat merugikan Negara terutama Pemerintahan kabupaten Batu bara.
Sumber : Khairul Abdi Silalahi, S. H, M.H
Editor. : Rahmat Hidayat
