Pakpak Bharat– baranewsaceh.co. emerintahan Bupati Franc Bernhard Tumanggor (FBT) di Kabupaten Pakpak Bharat kembali menuai sorotan tajam. Kali ini datang dari Kadirun Padang, Koordinator LSM Lembaga Peduli Masyarakat Pakpak (LPMP), yang secara terbuka menyebut pemerintahan FBT sebagai “gagal total” dalam membangun daerah, mempertahankan identitas budaya, serta menghargai putra-putri daerah.
Dalam pernyataan yang disampaikan kepada media, Kadirun menyatakan bahwa pembangunan di bawah kepemimpinan FBT berjalan tanpa arah dan jauh dari nilai-nilai budaya Pakpak. Ia menilai bahwa pemerintahan saat ini terjebak dalam proyek fisik tanpa visi, serta mengabaikan jati diri dan kearifan lokal masyarakat yang seharusnya menjadi fondasi dalam setiap kebijakan pembangunan.
“Apa yang dibangun FBT hari ini tidak mencerminkan semangat Pakpak. Kita kehilangan arah, kita kehilangan identitas. Apakah ini yang disebut pembangunan? Membakar anggaran miliaran untuk gedung yang tak punya roh budaya?” tegas Kadirun dalam pernyataan kerasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Gedung Perpustakaan Mewah, Tapi Kosong Nilai Budaya salah satu contoh paling mencolok dari apa yang disebut LPMP sebagai “pengkhianatan terhadap identitas Pakpak” adalah pembangunan gedung perpustakaan baru yang menelan anggaran miliaran rupiah. Alih-alih menjadi pusat literasi yang mencerminkan kekayaan budaya Pakpak, bangunan tersebut justru dinilai kaku, steril, dan tak memiliki unsur arsitektur lokal.
“Gedung megah bukan berarti pembangunan. Ketika tidak ada unsur budaya Pakpak di sana, maka itu bukan milik kita. Itu hanya monumen kesombongan elit birokrat yang buta budaya,” lanjut Kadirun.
Menurutnya, gedung-gedung yang dibangun dengan uang rakyat seharusnya menjadi simbol identitas, bukan sekadar proyek belaka untuk mengejar pencitraan atau menghabiskan anggaran.
Putra Daerah Dikesampingkan, Jabatan Strategis Didominasi Orang Luar kritik LPMP tak berhenti di aspek fisik pembangunan. Kadirun juga mengangkat isu krusial lain yang selama ini menjadi keluhan masyarakat: minimnya keberpihakan kepada putra-putri asli Pakpak dalam pengisian jabatan strategis di pemerintahan.
“FBT seolah tidak percaya pada kemampuan anak-anak Pakpak. Kursi-kursi penting diisi oleh orang luar yang tidak memahami kultur dan dinamika lokal. Ini bukan hanya bentuk ketidakadilan, tapi juga pelecehan terhadap potensi daerah,” katanya dengan nada geram.
Ia menilai kebijakan semacam ini memperlihatkan ketidakseriusan FBT dalam membangun SDM lokal yang berdaya saing dan mencintai tanah kelahirannya.
Kadirun Padang mendesak agar FBT segera melakukan evaluasi total terhadap arah pembangunan yang selama ini berjalan. Ia menyarankan agar seluruh kebijakan dikaji ulang, terutama yang berkaitan dengan budaya, pengisian jabatan, dan pemanfaatan anggaran daerah.
“Kalau FBT tidak bisa mendengar kritik dan berubah, maka lima tahun kepemimpinannya hanya akan menjadi catatan hitam bagi sejarah Pakpak Bharat. Kita butuh pemimpin yang membangun dengan hati dan menghormati warisan leluhur,” tegasnya.
Kembali ke Akar Budaya, Bangun dengan Jiwa Pakpak di tengah berbagai kritik tajam yang dilontarkan, LPMP masih menyimpan harapan agar FBT membuka mata dan telinga terhadap aspirasi masyarakat. Kadirun menyerukan agar FBT tidak hanya terjebak dalam proyek-proyek infrastruktur tanpa makna, tetapi mulai membangun dengan semangat Pakpak.
“Kami tidak menolak pembangunan, tapi kami ingin pembangunan yang bermartabat. Bangunan yang mencerminkan siapa kita. Kebijakan yang berpihak kepada masyarakat lokal. Dan pemimpin yang tidak asing dengan tanah yang ia pimpin.”
LPMP juga mendorong agar FBT melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang sudah dirintis pendahulunya, namun dengan pendekatan yang lebih holistik — membangun fisik sekaligus membangun mental dan budaya
Kritikan dari LPMP seolah menjadi alarm keras bagi FBT dan seluruh jajarannya. Jika tidak segera berbenah, pemerintahan FBT berisiko kehilangan legitimasi moral dan kultural di mata rakyat Pakpak Bharat.
Di saat masyarakat mendambakan pemimpin yang membumi, memahami akar budaya, dan memberdayakan putra daerah, justru yang dirasakan kini adalah keterasingan di tanah sendiri. Pemerintahan FBT masih punya waktu untuk berubah — tapi hanya jika ia benar-benar mendengar.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik yang disampaikan oleh LSM LPMP.
Redaksi: [Syahbudin Padank,]
