Subulussalam –Baranewsaceh.co. Gelombang kritik terhadap Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam terus bergulir setelah krisis keuangan daerah kian tak terkendali. Tahun Anggaran 2025 mencatat pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat hingga 25 persen atau setara Rp60,98 miliar. Fakta ini memperkuat dugaan lemahnya tata kelola pemerintahan di bawah kepemimpinan Wali Kota Uztad Rayit Bancin.
Sejak dilantik lebih dari setahun lalu, Wali Kota dinilai gagal membawa perubahan berarti. Pembangunan stagnan, pelayanan publik kian merosot, dan tata kelola kepegawaian amburadul. Janji-janji politik yang pernah diucapkan dalam panggung debat kandidat DPRK Subulussalam kini seakan tak lebih dari retorika kosong.
“Beliau pernah berjanji menyelesaikan defisit dalam tiga tahun dan memberikan lahan sawit kepada masyarakat yang tidak memiliki kebun. Faktanya, defisit malah semakin membengkak. Janji tinggal janji, rakyat menunggu realisasi yang tak kunjung datang,” ujar Hasan Gurinci, Ketua DPD LP Tipikor Nusantara Kota Subulussalam, Selasa (02/09/2025), dalam keterangan persnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Hasan, kegagalan itu bukan sekadar persoalan manajemen fiskal, tetapi sudah berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Dana Desa, Dana Alokasi Umum (DAU), hingga Dana Alokasi Khusus (DAK) tersendat pencairannya. Akibatnya, para kepala desa tidak mampu menjalankan program pembangunan secara optimal.
“Ketika anggaran mandek, yang paling dirugikan adalah rakyat kecil. Infrastruktur desa terbengkalai, layanan dasar tersendat, dan masyarakat semakin terpuruk. Ini bukti nyata bahwa kepemimpinan saat ini gagal menjalankan amanah,” tegas Hasan.
DPD LP Tipikor Nusantara pun mendesak Wali Kota Subulussalam agar legowo mengundurkan diri. Menurut mereka, mundurnya kepala daerah adalah pilihan paling rasional untuk menyelamatkan daerah dari keterpurukan lebih dalam.
Desakan itu bukan tanpa alasan. Publik menilai Pemko Subulussalam kini berada dalam titik kritis. Krisis anggaran telah menggerus kepercayaan masyarakat, sementara janji pembangunan yang dulu diusung justru semakin menjauh dari kenyataan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kota Subulussalam belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan mundur maupun tudingan kegagalan dalam pengelolaan anggaran.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: apakah Wali Kota Uztad Rayit Bancin akan bertahan di kursi jabatan meski kritik semakin tajam, atau memilih mundur demi kepentingan daerah yang kini terjebak dalam krisis multidimensi?
