Bagansiapiapi, 17 Desember 2024 – Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga honorer di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) turun ke jalan, menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Dalam aksi ini, mereka menuntut pemerintah daerah segera membayarkan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi ASN serta gaji tenaga honorer yang belum diterima selama berbulan-bulan.
Di tengah aksi tersebut, sejumlah demonstran membawa spanduk bertuliskan, “Tolong Pak Presiden, Kami Ingin Makan Bergizi,” yang menggambarkan keprihatinan atas nasib mereka. Beberapa lainnya menyuarakan aspirasi melalui orasi keras, mengkritik lambatnya respons pemerintah daerah terhadap hak-hak pegawai yang seharusnya menjadi prioritas utama.
Hak Pegawai Terabaikan
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Seorang tenaga honorer yang ikut dalam aksi menyebutkan bahwa keterlambatan pembayaran gaji telah membuat hidup mereka semakin sulit.
“Kami bekerja dengan tanggung jawab, tapi hak kami tidak dipenuhi. Bagaimana kami mau melayani masyarakat dengan baik jika kebutuhan dasar kami sendiri tidak terpenuhi?” ujar seorang peserta aksi dengan nada geram.
Hal serupa diungkapkan oleh ASN yang juga merasa dirugikan akibat belum dibayarkannya TPP. “TPP adalah hak kami, tapi kenapa pemerintah daerah tidak serius menyelesaikan persoalan ini? Kami butuh kepastian,” tegasnya.
Sorotan ke Aplikasi Si Koncang
Dalam aksi tersebut, para demonstran juga menyindir penggunaan anggaran daerah yang dinilai tidak tepat sasaran. Salah satunya adalah proyek aplikasi Si Koncang Pancasila, yang sejak diluncurkan pada 2022 hingga kini diduga tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
“Aplikasi Si Koncang itu katanya untuk pelayanan publik, tapi mana hasilnya? Anggaran besar yang dikeluarkan untuk proyek ini malah sia-sia, sementara kami di sini tidak digaji. Apa pemerintah lebih mementingkan proyek yang hanya jadi pajangan?” teriak salah satu orator.
Sejumlah pihak menyebutkan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk membangun dan mengembangkan aplikasi tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan persoalan krusial seperti pembayaran gaji honorer dan TPP ASN. Namun, hingga kini, aplikasi yang diharapkan menjadi solusi digitalisasi pelayanan publik di Rohil justru tidak memberikan dampak nyata.
Desakan kepada Pemda Rohil
Demonstrasi ini menjadi tamparan keras bagi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, yang dinilai gagal dalam mengelola keuangan daerah secara bijak. Masyarakat menuntut transparansi anggaran dan prioritas terhadap pemenuhan hak pegawai.
“Jangan sampai kami harus terus turun ke jalan hanya untuk meminta apa yang menjadi hak kami. Pemerintah harus punya hati!” seru salah satu demonstran di tengah aksi.
Aksi ini ditutup dengan desakan agar Pemda Rohil segera mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan persoalan keterlambatan pembayaran hak pegawai serta mengevaluasi proyek-proyek yang dianggap tidak bermanfaat, seperti aplikasi Si Koncang. Spanduk dan suara demonstran hari ini menjadi pengingat bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah harus dijaga dengan memenuhi kewajiban, bukan sekadar janji.
