“Dugaan Korupsi Dana PKK di Desa Bangun Sari, Warga Mendesak Aparat Penegak Hukum Bertindak”

Subulussalam,|Baranewsaceh.co Selasa (10/06/2025) – Warga Desa Bangun Sari, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam, menyuarakan keresahan terkait dugaan penyelewengan dana dan tidak transparannya pengelolaan kegiatan PKK selama masa kepemimpinan mantan Kepala Desa, Suarno, dan istrinya, Puji, yang saat ini menjabat sebagai Penjabat (PJ) Kepala Desa Bangun Sari.

Kelompok ibu-ibu PKK Desa Bangun Sari menyampaikan bahwa selama enam tahun kepemimpinan Suarno, kegiatan PKK hanya berjalan dua tahun pertama. Memasuki tahun keempat, kegiatan PKK mulai tidak aktif dan hingga kini tidak ada kejelasan terkait pelaksanaannya, bahkan setelah istrinya menjabat sebagai PJ Kepala Desa.

“Kami tidak pernah lagi dilibatkan dalam kegiatan PKK. Sejak Bu Puji jadi PJ, tidak pernah ada rapat atau program yang melibatkan kami. PKK seakan mati suri,” ujar salah satu warga yang tidak ingin disebutkan namanya.

Permasalahan yang diangkat warga antara lain:

Tidak adanya kejelasan kegiatan PKK.

Pengelolaan organisasi yang dianggap tidak transparan dan tidak efektif.

Ketidakhadiran komunikasi antara pengurus PKK dengan warga desa.

Warga juga mempertanyakan status dan kedudukan Puji sebagai PJ Kepala Desa, mengingat sebelumnya ia menjabat sebagai Ketua PKK, posisi yang secara etis berada di bawah struktur kepala desa. Hal ini dinilai dapat menimbulkan konflik kepentingan dan potensi penyalahgunaan wewenang.

Mengapa hal ini mencuat?
Kekhawatiran warga memuncak setelah tidak ada pertanggungjawaban yang jelas terhadap dana dan program PKK. Kondisi ini mendorong kelompok ibu-ibu PKK mendesak klarifikasi langsung dari Suarno dan istrinya mengenai:

1. Kegiatan PKK selama masa kepemimpinan Suarno.

2. Pengelolaan anggaran dan aktivitas PKK.

3. Status jabatan keduanya dalam pemerintahan desa.

Langkah Selanjutnya?
Warga mendesak agar Aparat Penegak Hukum (APH), seperti Polres Subulussalam dan Kejari Subulussalam, turun tangan mengusut dugaan penyalahgunaan dana PKK dan potensi tindak pidana korupsi dalam pemerintahan desa Bangun Sari.

“Kami berharap ada transparansi dan keadilan. Kami minta agar APH segera menyelidiki dugaan korupsi ini,” pungkas salah satu tokoh masyarakat setempat.

Redaksi: Tim Fast Respon Counter Polri Nusantara