Surat Terbuka Keluarga dr. Tunggul P. Sihombing, MHA Kepada Bapak Mahfud MD Menkopolhukam

BARA NEWS

- Tim Kreatif

Rabu, 5 Juli 2023 - 22:03 WIB

50246 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta– Berikut surat resmi terbuka keluarga dr. Tunggul P. Sihombinh, MHA yang diterima tim kerja Forum Jurnalis Peduli Keadilan (FJPK) pada hari Rabu, 5 Juli 2023

Melaporkan Kembali Untuk Kesekian kalinya Agar Mencegah Dan Melakukan Tindakan Koreksi Negara Melakukan Kejahatan, Karena Lapas UPT Kemenkumham RI Melegalisasi Produk Mafia Yang Menjual Nama, Mahkota Kemuliaan Dan Profesionalisme Hakim Agung. Untuk Itu Dimohonkan Untuk Segera Dilakukan Eksaminasi Dan Tindakan Koreksi Terhadap Salinan Putusan Dasar Untuk Eksekusi

1. APARAT PENEGAK HUKUM MENGABAIKAN PROYEK DAN PERKARA PENTING

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Proyek Fasilitas Produksi Vaksin Flu Burung Untuk Manusia (Seharusnya Juga Untuk Sars, Mers, Flu Untuk Haji dan Umroh Serta Juga Untuk Covid-19) Dengan Anggaran Rp.2,2 Triliun TA 2008-2011 Di Bio Farma & Unair Surabaya. Semua Pihak Termasuk Fakta Persidangan Menyatakan Bahwa Proyek Ini Penting Dan Urgen Untuk Segera Direalisasikan. Hal Ini Juga Dibuktikan Dengan Adanya Pandemi Covid-19 Yang Mematikan Ratusan Ribu Orang Di Indonesia Jutaan Untuk Dunia Serta Terjadinya Economic Lost Yang Begitu Besar. Proyek Ini Terhenti Sejak Bulan Mei TA 2011 Dampak Nazaruddin Bendahara Umum Partai Demokrat Ditangkap KPK Karena Kasus Tindak Pidana Korupsi Proyek Hambalang. Desak Made Wismarini Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Dan Yusharmen Sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Menghentikan Kegiatan Proyek Secara Sepihak.

Shareholders Proyek Vaksin FB (Seharusnya Juga Untuk Covid 19 Dengan Anggaran Rp 2.2 Triliun Di Bio Farma & Unair Surabaya

Presiden SBY, SFS Menkes, Prof Dr.dr. TYA Sp P Mars Pejabat KPA,

Iskandar & Mahendra Direksi Bio Farma Penggagas & Tim Ahli.

Nazaruddin Bendum Partai Demokrat Pemilik PT AN DKK

Selanjutnya Hasil Konsultasi Dan Pemeriksaan LKPP, BPKP RI, LHP BPK RI, Menyatakan Bahwa Realisasi Kegiatan TA 2011 Harus Dibayar Dan Kegiatan Yang Dihentikan Harus Dilanjurkan.

Hasil Konsultasi Dan Pemeriksaan LKPP, BPKP RI, LHP BPK RI, Diabaikan Oleh Pejabat PPK Dan KPA, Berdampak Kegiatan Proyek Menjadi Mangkrak Dan Dasar LHPKN BPK RI Akhirnya Menghitung Kerugian Negara Dengan Total Lost, Dan Ini Dibebankan Hanya Kepada dr. Tunggul P. Sihombing MHA. Bahkan Penyedia Barang / Jasa Luput Dari Beban Pertanggungan Jawab Pidana.

2. APARAT PENEGAK HUKUM MENGABAIKAN INDONESIA NEGARA HUKUM

Proses Penyidikan Di Bareskrim Polri, Dakwaan Dan Tuntutan Di Kejaksaan RI, Pengadilan Di Semua Tingkatan Khususnya Kasasi Dan Peninjauan Kembali, Hingga Proses Dan Pelaksanaan Eksekusi Di Rutan Dan Lapas Mengabaikan Amanat UUD Tahun 1945, KUHAP, KUHP Dan UU No 20 Thn 2001 Ttg Perubahan Atas UU No 31 Thn 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi – Hukum Pidana Formil (Administrasi) Dan Materil (Substansi Hukum) – Acuan Proses Ber Acara Pidana, Guna Menentukan Duduk Perkara Sebenarnya, Menentukan Kualitas (Kadar) Perbuatan Melawan Hukum Dari Pelaku Kejahatan Guna Menentukan Berat Ringannya Hukuman Hingga Proses Dan Pelaksanaan Eksekusi Di Rutan / Lapas Kemenkumham RI (Error In Procedure).

Selanjutnya Dalam Kasus Perkara dr. Tunggul P. Sihombing, MHA Dengan Hukuman Pemidanaan Terjadi Berbagai Kesalahan Nyata, Antara Lain: Menentukan Unsur Seseorang (Error In Persona); Menentukan Dakwaan Dasar Menghukum Merupakan Kesalahan Pihak Lain (Error In Objecta); Menentukan Penerapan Hukum Dan Qualifikasi Pasal; KASASI Memberikan Hukuman Pemidanaan Melebihi Kewenangannya; Semua Para Pihak Terutama Pemilik / Pimpinann/ Staf Penyedia Barang / Jasa Yang Melakukan Kejahatan Yang Berdasarkan Fakta Hukum Yang Ada Merupakan Subjek Hukum Yang Sempurna, Luput Dari Beban Pertanggung Jawaban Pidana (Obstruction Of Justice):

Selain itu Merujuk Pasal 10 Ayat (1) Juncto Pasal 11 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Juncto Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Dan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan Juncto Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI – Menteri Hukum dan HAM – Jaksa Agung RI – Kapolri (MAHKUMJAPOL) Tahun 2010 Tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Peradilan Pidana Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan, Maka Dapat Dikatakan Rutan / Lapas Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

3. DEMI AZAS KEPASTIAN HUKUM UNTUK MEMBEDAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DARI HAKIM VS PRODUK MAFIA YANG MENJUAL NAMA HAKIM

Demi Terwujudnya Azas Kepastian Hukum Dari Aspek Formil (Administrasi) Serta Mencegah Terjadinya Kejahatan Negara Di Bidang Hukum Yang Di Legalisaai Dan Legitimasi UPT Kemenkum – Ham RI, Mohon Dapat Dilakukan Eksaminasi Dan Tindakan Koreksi Terhap 3 (Tiga) Permasalahan Putusan Hakim Berikut, Dengan Merujuk Amanat UU.

1. Putusan Hakim Untuk KASASI Perkara Tipikor No 53 K/Pid.Sus/2016 Dasar Untuk Melakukan EKSEKUSI, Terdapat Berbagai Temuan Fakta

a. Kesalahan Nyata Petikan / Putusan Yang Ada Tidak Di Tanda Tangan Majelis Hakim Dan Panitera Pengganti. Hal Ini Melanggar Pasal 200 UU No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Juncto Pasal 50 Ayat (2) UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Kesalahan Nyata Menetapkan Unsur Seseorang (Barang Siapa) c. Kesalahan Nyata Menaikkan Hukuman Dari 10 Tahun Menjadi 24 Tahun, Melebihi Kewenangannya.

2. Putusan Banding Perkara TPPU Nomor 53/PID.SUS-TPK/2016/PT.DKI Yang Menyatakan Perkara TPPU

Sudah Berkekuatan Hukum Tetap:

a. Kesalahan Nyata Petikan / Putusan Yang Ada Tidak Di Tanda Tangan Majelis Hakim Dan Panitera Pengganti. Hal Ini Melanggar Pasal 200 UU No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Juncto Pasal 50 Ayat (2) UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Selain Itu Terhitung Sejak Putusan Hakim Sudah 7 Tahun Belum Di EKSEKUSI Hal Ini Melanggar Amanat Pasal 197 Ayat (3) Juncto Pasal 270 Dan Pasal 277 UU No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.

3. Putusan PENINJAUAN KEMBALI (PK) Perkara Tipikor Nomor 22 PK/PID.SUS/2018. Sejak Diajukan Upaya PK, Sudah 5 (Lima) Tahun Tidak Dijawab, Tidak Dijelaskan Dan Petikan / Salinan Putusan Tidak diberikan Kepada Para Pihak. Hal Ini Tidak Sesuai Pasal 50 Ayat (1) Juncto 52 Ayat (2) UU No 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman Juncto Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 02/2010 Tentang Penyampaian Salinan Dan Petikan Putusan.

Demikian Disampaikan, Atas Perhatian Dan Tindak Lanjut Yang Diberikan, Dihaturkan Hormat Dan Terima Kasih.

Salam Untuk Kebenaran Dan Keadilan

Hormat Kami Kelurga dr. Tunggul P. Sihombing, MHA

Lipsus: Jl

Berita Terkait

Partai Golkar Serahkan SK Rekomendasi Kepada Pasangan Said Sani-Saini Untuk Maju Sebagai Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Gayo Lues
Sambangi Nusakambangan, Menteri Yasonna Pantau Penerapan Smart Prison
*Fast Respon Counter Polri: Putusan Rehabilitasi Oknum Polisi Terlibat Kasus Narkoba Harus Diputuskan oleh Kapolri*
Sejahterakan Anggota, Kasad Ground Breaking Pembangunan Mess Bintara dan Tamtama Pengemudi
Puncak HUT Bhayangkara ke 78 !! Agus Kliwir : Polri Presisi, Kuat dan Solid
Agus Flores, Pimpinan Tinggi Memegang Tongkat Komando Organisani Bukan Anggota
Komplotan Oknum Koruptor di PWI Segera Dilaporkan ke APH, Wilson Lalengke Minta Hendry dan Sayid Dicekal
Ekosangmalam Rilis Lagu “Terdiam”, Indonesia Records Gandeng Tege Coconuttreez

Berita Terkait

Selasa, 8 Oktober 2024 - 12:56 WIB

Hindari Gen Z Terjerumus Narkoba, Aslam Janji Majukan Sektor Olahraga dan Kepemudaan

Selasa, 8 Oktober 2024 - 09:10 WIB

Calon Bupati Zahir Pesan, Tim Relawan Silahkan Kampanye Sesuai Aturan, Jangan Menjelekkan Paslon Lain Hingga Merusak Demokrasi

Senin, 7 Oktober 2024 - 20:15 WIB

Ibu-Ibu Perwiridan Mangkai Baru Histeris, Aslam : Kita Akan Lanjutkan Pembangunan Tertunda Dengan 8 Prioritas

Senin, 7 Oktober 2024 - 14:17 WIB

Nikmati Kuliner Diiringi Live Musik, Aslam : Sektor Ekonomi Kreatif Jadi Prioritas Zahir-Aslam

Minggu, 6 Oktober 2024 - 22:38 WIB

Pilkada Batu Bara: Ustadz Ucay dan Ratusan Ibu-ibu Per wiridan Doakan Zahir Menang Lagi

Selasa, 1 Oktober 2024 - 14:17 WIB

Tim Zas Center Siap Menangkan Zahir-Aslam di Tanjung Tiram

Jumat, 27 September 2024 - 16:47 WIB

Touring Gunakan Sepeda Motor, Zahir Pantau Pembangunan yang Belum Selesai

Rabu, 25 September 2024 - 12:40 WIB

Pasangan Zahir – Aslam Berkomitmen Deklarasi Kampanye Damai

Berita Terbaru

SURABAYA

Warga Manyar Sabrangan Resah Dengan Adanya Bazar

Senin, 7 Okt 2024 - 20:56 WIB