Setara Institute: Mantra Presisi Jadi Pemicu Pulihkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Polri

BARA NEWS

- Tim Kreatif

Kamis, 6 Juli 2023 - 02:15 WIB

50130 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, – Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi mengatakan, tren peningkatan kepercayaan terhadap Polri hingga di angka 76 persen adalah capaian kolektif institusi Polri yang ditopang oleh berbagai satuan kerja di bawah kepemimpinan presisi Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

“Genap 1 tahun dari berbagai prahara di tubuh Polri, mantra Presisi telah menjadi pemicu dan pemacu kinerja Polri memulihkan kepercayaan masyarakat. Tentu ini adalah kado terbaik di Hari Bhayangkara 1 Juli 2023,” kata Hendardi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (4/7/2023).

Meskipun angka tersebut berpredikat cukup dan tren yang terus meningkat, Hendardi mengharapkan Polri akan mampu mendorong kepercayaan publik hingga di atas 80 persen di waktu mendatang.

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hendardi menuturkan, sebagai sebuah persepsi, hasil survei memang mampu menyajikan generalisasi gambaran untuk mengukur sebuah kinerja. Hasil survei tentu menuntut kajian dan pemetaan lanjutan, sehingga diketahui secara detail titik-titik mana yang membutuhkan akselerasi penanganan sehingga mempercepat dan meningkatkan kepercayaan publik.

“Dalam setahun menangani berbagai tantangan, Kapolri telah membuktikan bahwa disiplin tinggi anggota, monitoring kinerja yang ketat, transformasi berbagai layanan, memastikan kesetaraan hukum, dan menjaga stabilitas keamanan secara humanis, diyakini telah mampu mengubah wajah institusi Polri menjadi lebih baik,” katanya.

Lebih lanjut, Hendardi mengatakan, sejumlah agenda di tahun politik akan menjadi penentu utama integritas Polri dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban, melindungi dan melayani masyarakat, dan melakukan penegakan hukum.

“Polri juga akan diuji dengan banyak irama politik di ruang publik, baik dengan menggunakan instrumen hukum, trial by the mob dalam kasus-kasus yang diorkestrasi pihak tertentu, termasuk mengantisipasi perilaku para conflict entrepreneur yang menghendaki gangguan keamanan, mendapat ruang melakukan politisasi berbagai hal sehingga mampu melimpahkan benefit dan insentif politik elektoral,” katanya

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Ekosangmalam Rilis Lagu “Terdiam”, Indonesia Records Gandeng Tege Coconuttreez
Harlah ke 78 Muslimat NU, Trisya Suherman Ketum Moeldoko Center bahagia diundang resmi dan jumpa Presiden Jokowi
Simpul Relawan Ganjar-Mahfud Sepakat Terus Fokus Targetkan Raup Suara Generasi Millenial dan Generasi Z
Menjadikan Literasi Milenial Selaku Inkubator Bisnis
Positioning Papua Di Pusaran Global Supply Chain, Ekonom : Ketimpangan Bisa Diatasi
Refleksi Akhir Tahun : Mega Penentu Kemenangan Pilpres
Hody Hadir Berpatisipasi di Jakarta Halal Jakarta Convention Center
Ketua Presidium FPII Tunjuk Penasehat Hukum Laporkan AWK ke Badan Kehormatan DPD-RI

Berita Terkait

Sabtu, 10 Februari 2024 - 09:01 WIB

Sat Lantas Polres Subulussalam Berikan Pengamanan dalam Kegiatan Ibadah Salat Jumat

Jumat, 9 Februari 2024 - 20:43 WIB

IWO Subulussalam Minta Polisi Usut Oknum yang Meminta Uang dari Gecik Mengatasnamakan Wartawan

Rabu, 7 Februari 2024 - 23:48 WIB

Panwaslih Kota Subulussalam : Larangan Bawa HP dan Alat Perekam Saat Coblos, ini Sanksi Hukumnya

Selasa, 6 Februari 2024 - 22:35 WIB

Politik Bar-Bar: Ketika Suara Rakyat di Beli dengan Uang, Demokrasi pun Tinggal Hayalan [Ambin Demokrasi]

Minggu, 4 Februari 2024 - 07:08 WIB

Perangkat DESA PULO KEDDEP, Undurkan Diri Secara berJamaah

Kamis, 1 Februari 2024 - 09:50 WIB

HIMAPA-KOSAKA: Menghimbau Masyarakat, Tolak Money Politik pada Pemilu 2024.

Senin, 29 Januari 2024 - 16:00 WIB

16 Anggota DPRK Subulussalam, di Tuding Adakan Pertemuan Terselubung di Medan, BM: Itu Berita Fitnah

Minggu, 28 Januari 2024 - 18:05 WIB

LCKI Kota Subulussalam : ‘Menduga’, Rapat Pembahasan Anggaran di Kota Medan, ada Bagi-Bagi Kepentingan Eksekutif dan Legislatif Melalui FGD

Berita Terbaru