oleh

Respon Instruksi Bupati, Ketua DPRD Mabar: Masa Pejabat Dikarantina

Ketua DPRD Manggarai Barat, Martinus Mitar. Foto Istimewa.

LABUAN BAJO, BARANEWS –Publik Mabar dikejutkan dengan beredarnya rekaman telepon ketua DPRD Manggarai Barat, Martinus Mitar yang menyebut soal karantina pada masa meningkatnya Covid-19 di Mabar.

Dalam rekaman tersebut, tersingkap tanggapan ketua DPRD dengan seseorang yang tak ingin disebutkan namanya soal karantina anggota DPRD yang mengikuti Bimtek di Pulau Jawa. Pasalnya, lawan bicara ketua DPRD Mabar menanyakan soal aktivitas Bimtek anggota dewan di masa varian baru Covid-19.

Lawan bicara ketua DPRD Mabar bertanya soal isu karantina anggota dewan ketika kembali ke Labuan Bajo, Manggarai Barat.

Hal yang mengejutkan ketika ketua DPRD, Martinus Mitar spontan menyebutkan hal yang tidak populis. Pada intinya, dirinya mengungkap jika pejabat (anggota dewan) tidak harus dikarantina jika kembali ke Labuan Bajo.

“masa karantina pejabat”, pungkas Marten.

Menurut Marten, anggota dewan merupakan tokoh panutan rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat. Jadi pihaknya adalah tokoh panutan.

“Co na tara rantang one Manggarai hitu ra. Ce Jawa ho biasa kad (kenapa harus takut di Manggarai. Di Jawa biasa aja). Masa karantina pejabat”, ujar Marten.

Selain itu, Marten juga menyinggung pihak yang mengkritisi soal kegiatan anggota dewan di masa pandemi. Dirinya menyebut kalau mau rasakan jadikan anggota dewan, yah nyalon aja.

“Kalau mau jadi anggota dewan yah nyalon aja. Daripada ho ha di luar”, tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Covid-19 di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua direspon cepat oleh Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi dengan mengeluarkan Nomor Satgas Covid-19/31/II/2022 yang diterbitkan, Selasa, 8 Februari 2022.

Ia pun menghimbau masyarakat Manggarai Barat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan memakai sabun atau hand sanitizer, menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan dan mengurangi mobilitas.

Saat ini Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia telah menerapkan PPKM. Bahkan saat ini pelaku perjalanan, pusat perbelanjaan, tempat wisata, tempat hiburan, tempat ibadah dan tempat umum lainnya dengan kapasitas pengunjung tinggi, kini waktunya telah dibatasi. Hal tersebut guna mengantisipasi penyebaran virus Covid-19 varian baru yakni Omicron.

Namun hal berbeda yang terjadi di Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur (NTT), justru Sekretaris Dewan (Sekwan) Manggarai Barat dan 30 anggota DPRD Manggarai Barat diduga telah abaikan instruksi Bupati Manggarai Barat dengan Nomor Satgas Covid-19/31/II/2022 per tanggal 8 Februari 2022 yang ditanda tangani Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, SE tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2. Hal ini jelas tertuang dalam instruksi menteri dalam negeri (Mendagri) Nomor 02 Tahun 2022 tentang PPKM.

Diketahui, Sekretaris Dewan Manggarai Barat dan 30 anggota DPRD Manggarai Barat melakukan perjalanan keluar daerah ditengah situasi yang genting ini per tanggal 9 Februari 2022 di Yogyakarta. [RN]

Connects once per page in :

Jangan Lewatkan

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *