oleh

Rencana PTM Tetap Berjalan Ditengah Pandemi, Butuh Persiapan Serius

 

 

Oleh: Indah Rizky Aulia (Mahasiswi)

Pandemi covid-19, telah menyita banyak perhatian dan berhasil mempengaruhi hampir seluruh lini kehidupan. Salah satunya memberikan pengaruh pada sektor pendidikan. Pendidikan ditengah pandemi bukan hanya memberikan tantangan terhadap pendidik, melainkan juga peserta didik dan orang tua. Semua pihak dituntut siap dalam menjalankan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Namun akhir-akhir ini melihat dari permasalahan yang muncul dan kondisi yang mulai membaik pemerintah mengupayakan untuk melangsungkan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas ditengah pandemi.

Disamping itu terdapat sekolah-sekolah yang menjadi klaster covid-19. Dikutip dari (detik.com) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mencatat 1.303 sekolah yang menjadi klaster covid-19 selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Kemudian Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan, sekolah tatap muka tidak diberhentikan, hanya sekolah yang menjadi klaster covid-19 saja yang ditutup. “Tidak, tidak (dihentikan). PTM terbatas masih dilanjutkan, prokes harus dikuatkan dan sekolah-sekolah dimana ada situasi seperti itu harus ditutup segera sampai aman,” kata Nadiem di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/9/2021).

Melihat dari fakta diatas pemerintah melakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan, dengan melangsungkan pembelajaran tatap muka. PTM terbatas dilakukan pemerintah sebagai langkah untuk memulihkan kondisi pendidikan ditengah pandemi. Hal ini menjadi suatu harapan ditengah banyaknya masalah pada saat pembelajaran jarak jauh (PJJ), pasalnya berbagai permasalahan hadir mulai dari kurangnya penguasaan terhadap teknologi, peserta didik yang mengalami kesulitan memahami materi, serta orang tua yang belum siap untuk mendampingi anaknya dalam pembelajaran jarak jauh. Hal ini hanya gambaran kecil permasalahan yang terjadi baik dari kalangan pendidik, peserta didik maupun orang tua. Namun, disisi lain PTM menjadi sebuah ancaman, karena tidak sedikit sekolah-sekolah yang menjadi klaster covid-19.

Dari fakta yang ada, tercatat sekitar 1.303 sekolah yang menjadi klaster covid-19. Hal ini perlu mendapatkan perhatian besar dari negara, bahwasannya tidak cukup hanya menghimbau kepada pendidik maupun peserta didik untuk meningkatkan protokol kesehatan (prokes). Negara seharusnya memastikan terlaksananya protokol kesehatan dan PTM secara optimal. Tercatat banyaknya terjadi pelanggaran protokol kesehatan pada saat PTM terbatas berlangsung. Untuk itu perlunya pengevaluasian dan penanganan serius yang harus dilakukan oleh negara.

Adanya penetapan standar sekolah layak PTM, standar protokol kesehatan, SDM satgas covid-19 saat pandemi nampaknya menunjukkan lepas tangannya negara dari peran utamanya sebagai penanggung jawab urusan rakyat, salah satunya dalam bidang pendidikan. Padahal ketika negara memenuhi tanggung jawab dan menjalankan tugasnya dengan bersungguh-sungguh hal ini dapat mengatasi berbagai persoalan ditengah pandemi salah satunya dalam pendidikan.

Pada saat ini sulit mengindera peran negara yang mampu memenuhi tanggung jawabnya dalam mengurusi urusan rakyat. Justru saat ini kebijakan yang nampak ialah ketidak seriusan dalam menuntaskan persoalan ditengah pandemi, padahal saat ini rakyat sangat memerlukan perannya, untuk mengeluarkan rakyat dari berbagai jeratan persoalan kehidupan yang ada. Sistem kapitalisme menunjukan kegagalan dalam menghadapi pandemi, Hal ini dapat diindera dari berbagai kebijakan serta penanganan sejak awal kemunculan covid-19 sampai saat ini, pandemi belum bisa dikendalikan. Dan jika berkaca pada negara adidaya saat ini pun masih berada dalam berbagai persoalan ditengah kondisi pandemi.

Kondisi saat ini negara terkesan lebih mengutamakan urusan yang memberikan maslahat bagi para penguasa dan hanya memprioritaskan kepentingan untuk memperoleh maslahat. Alhasil dari kebijakan yang ada tidak fokus dalam melayani rakyat. Jika melayani urusan rakyat saja tidak terpenuhi maka wajar terjadi berbagai permasalahan di tengah-tengah masyarakat.

Negara memiliki peran besar dalam mengoptimalkan pembelajaran ditengah pandemi. Dengan hadir dalam menyediakan semua perangkat, fasilitas yang dibutuhkan pada saat penyelenggaraan PTM berstandar pandemi. Tentunya semua ini memerlukan pendanaan yang tidak sedikit, sehingga perlunya mengalihkan anggaran untuk difokuskan dalam pemenuhan dalam bidang pendidikan. Kebutuhan layanan pendidikan saat ini menjadi suatu hal yang sangat diperlukan dan mendesak.

Melihat persoalan yang terjadi saat ini, tidak bisa mengharapkan solusi tuntas dari sistem kapitalisme, telah tampak sifat asli dari sistem ini, kehadirannya bukan untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam mengurusi urusan rakyat, melainkan untuk memperoleh keuntungan dan manfaat.

Berbeda dengan Islam. Islam memandang negara bukan sebagai regulator melainkan negara bertanggung jawab untuk mengurusi urusan rakyat. Islam sebagai sistem yang agung mampu mengatasi serta memberikan solusi tuntas pada semua persoalan kehidupan baik ketika tidak ada pandemi bahkan pada saat pandemi. Semua ini dapat ditempuh ketika aturan Islam dijadikan landasan dalam bernegara.

Islam memahami bahwasannya pendidikan menjadi kebutuhan pokok artinya suatu hal yang penting dan harus dipenuhi. Sehingga keberadaanya negara harus hadir dan mengambil andil dalam penyediaan berbagai perangkat, fasilitas dan SDM yang dapat menunjang pendidikan khususnya dalam kondisi pembelajaran jarak jauh.

Pandangan Islam terkait pendidikan bukan hanya mencetak generasi yang berintelektual melainkan juga generasi yang memiliki kepribadian Islam. Sehingga setiap individu memiliki kesadaran untuk menyelesaikan setiap persoalan yang ada dengan solusi Islam. Penguatan pendidikan dapat dipenuhi mulai dari lingkup pendidikan keluarga, masyarakat bahkan pendidikan yang disediakan negara, dengan memberikan pelayanan terbaik.

Menjadi keharusan bagi seorang muslim untuk membuang sistem yang menjauhkan dirinya dari aturan Allah Ta’ala. Maka sebagai seorang muslim, sudah sepatutnya kembali pada fitrahnya, dengan tunduk pada aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dan kembali pada sistem Islam yang memberikan solusi tuntas atas seluruh persoalan kehidupan yanga ada. Sebagai seorang muslim juga tentunya wajib meyakini bahwa hanya hukum Allah- lah yang terbaik. Sebagaimana firman Allah SWT:
“Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?”. (TQS. Al-Ma’idah 5: Ayat 50). Wallahu’alam Bi Shawab.

Connects once per page in :

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed