oleh

Piter Ruman: Kegiatan Rekon Atas Lahan Yang Sudah Bersertifikat Adalah Tindakan Ilegal

Praktisi Hukum, Piter Ruman, SH. Foto Ist.

LABUAN BAJO, BARANEWS –Persoalan kepemilikan tanah di Manggarai Barat masih banyak yang belum tertangani. Sengketa tanah hingga praktik serobot tanah, baik oleh korporasi maupun perorangan masih banyak memakan korban.

Dugaan mafia tanah berada di balik sengketa lahan Ir. Henry Chandra dan Abdullah Ibrahim pun ikut mencuat. Terkait masalah ini, mendapatkan sorotan tajam dari praktisi hukum, Piter Ruman, SH.

Menanggapi pemberitaan yang dimuat Baranewsaceh.co, Kamis (2/12), Piter Ruman, begitu ia disapa mengatakan, terkait ada dugaan tindakan ilegal yang dilakukan oleh oknum petugas BPN Mabar dengan melakukan tindakan rekon sebuah lahan atas permohonan saudara Abdullah Ibrahim. Kegiatan tersebut dilakukan diatas lahan yang alas hak sudah berkekuatan hukum berupa sertifikat hak milik yang di pegang oleh seseorang yang bernama Ir. Henry Chandra.

Piter Ruman mempertanyakan argumentasi hukumnya yang membenarkan kegiatan rekon tersebut?. Apakah ada ruang dalam hukum administrasi yang memungkinkan sebuah produk hukum administrasi di anulir sendiri oleh lembaga/ intansi yang menetapkannya?

Dalam hal ini, ia menjelaskan BPN Mabar tidak mempunyai kewenangan untuk menganulir keputusannya sendiri atas penerbitan sertifikat sebuah obyek tanah. Menurutnya, persoalan ini hanya melalui putusan pengadilan produk hukum berupa sertifikat tanah itu bisa di batalkan.

Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa jika ada pihak yang dirugikan atas sebuah penerbitan sertifikat, dia harus menggugatnya melalui jalur hukum yaitu ke pengadilan. Demikian halnya dengan pejabat BPN sendiri tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkan sertifikat yang sudah diterbitnya.

Lebih lanjut Piter Ruman menjelaskan bahwa ini merupakan modus operandi yang sering terjadi di Manggarai Barat yang melibatkan oknum pejabat BPN.

“Jadi ini adalah modus operandi yang sering terjadi dalam praktek sertifikasi tanah, sehingga pada akhirnya sebuah obyek tanah bisa memiliki sertifikat ganda, selanjutnya penguasaan lahan oleh salah satu pihak dilakukan dengan cara cara yang melawan hukum, misalnya intimidasi, teror dan bentuk bentuk lainnya”, ungkapnya.

Berkenaan dengan hal tersebut pengacara kondang itu meminta kepala BPN Manggarai Barat melalukan evaluasi terhadap bawahannya.

“Saya meminta kepala BPN Manggarai Barat untuk benar-benar memperhatikan dan mengevaluasi kinerja bawahannya, agar praktek- praktek seperti ini tidak boleh terjadi. Ini cara cara mafia tanah yang merampas hak milik orang lain, dengan cara bekerja sama dengan pejabat di dalam lingkungan BPN. Sertifikasi ganda itu bentuk dari tidak profesionalnya pejabat BPN dalam bekerja. Unsur niat jahat atau mains rea nya sudah sangat jelas, dan oleh karenanya tindakan tersebut harus dinyatakan ilegal dan melawan hukum. Atas pejabat yang bertanggung jawab harus mendapatkan sanksi baik administrasi maupun pidana”, kata Piter Ruman kepada Baranewsaceh.co, Jumat (3/12/2021) malam. [RN]

Connects once per page in :

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed