MRP Papua minta Presiden mengganti Plh. Gubernur Provinsi Papua

BARA NEWS

- Tim Kreatif

Kamis, 6 Juli 2023 - 02:18 WIB

50270 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jayapura, – Kordinator Majelis Rakyat Papua (MRP)Papua wilayah adat Tabi Saireri, bapak ondo Herman Yoku, SH., meminta Presiden RI Ir. H. Joko Widodo mengganti Plh. Gubernur Provinsi Papua, Ridwan Rumasukun dengan menetapkan Penjabat Gubernur. Karena selama kepemimpinannya terjadi berbagai persoalan dalam tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua yang berdampak pada terhambatnya administrasi birokrasi dan pelayanan publik secara optimal.
Kami melihat berbagai persoalan yang dihadapi Plh. Gubernur Papua adalah:

Pertama, Plh. Gubernur Papua sedang menjalani proses hukum sebagai Saksi dalam kasus hukum Gubernur Provinsi Papua bapak Lukas Enembe.

Kedua, belum terbayarkan Beasiswa Otonomi Khusus ribuan mahasiswa Papua di dalam dan luar negeri karena tidak tertib administrasi dan pendataan Mahasiswa oleh BPSDM Provinsi Papua yang belum diserahkan ke Kabupaten/ Kota karena belum mendapat SK Plh. Gubernur Papua sebagai dasar pembayaran beasiswa Otsus.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ketiga, tidak menganggarkan belanja penunjang kegiatan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tahun 2023 sesuai Surat Keputusan Mendagri tentang
Perpanjangan Masa Jabatan Anggota MRP Provinsi Papua periode 2017-2022 sampai dengan 20 Juni 2023, sehingga anggota MRP tidak dapat melakukan kegiatan koordinasi antar lembaga pemerintah dan melayani masyarakat Orang Asli Papua.

Keempat, penunjukan Plh. Sekretaris MRP Provinsi Papua yang tidak efektif, yakni Assisten 1 Setda Provinsi Papua dan sekarang menjadi Penjabat Bupati Lani Jaya Provinsi Papua Pegunungan, sehingga pelayanan administrasi terhadap anggota MRP terhambat.

Kelima, tidak melaksanakan pemilihan calon anggota MRP Provinsi Papua yang transparan dan tidak melalui tahapan mekanisme sesuai Perdasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota MRP, sehingga terjadi banyak protes dan gugatan hukum yang menghambat jadwal pengesahan dan pelantikan anggota MRP Provinsi Papua periode 2023-2028, serta tidak melakukan Uji Publik sesuai perinrah surat Mendagri tertanggal 13 Juni 2023.

Terkait dengan berbagai persoalan di atas, maka kami meminta kepada bapak Presiden untuk menunjuk Penjabat Gubernur Provinsi Papua agar dapat mengelola penyelenggaran pemerintahan yang lebih efektif dan profesional di Provinsi Papua, tandasnya

Berita Terkait

FRN Desak Kapolda Aceh Usut Tuntas Kekerasan Terhadap Jurnalis
Agus Flores: Solusi Krisis Moral dan Hukum, Ditumbuhkan Kesadaran Pendidikan Moral Pancasila.
Hearing di Pelindo III Memanas, Pemilik Lahan Mengamuk Minta Segera Dibayar !!
Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional di Jabat Putra Asal NTB
Mantan Legislator Sumut Nurhasanah Mohon Keadilan Kepada Presiden Prabowo Subianto
Ketua KPU Batu Bara:surati Paslon 02 belum serahkan surat pengunduran diri dari PNS dan DPRD
Kunjungan Silaturahmi Aslam di Desa Pahang, Menyerap Aspirasi Keluhan Masyarakat
Upaya Upaya Menggagalkan Haji Bintang Kandidat Walikota Subulussalam, Difitnah Ijazahnya.

Berita Terkait

Selasa, 21 Januari 2025 - 21:23 WIB

Josephine Simanjuntak Tegaskan Pentingnya Perda Perlindungan Perempuan dan Anak, Soroti Kekerasan Digital di Jakarta Timur

Senin, 20 Januari 2025 - 20:25 WIB

Anggota DPRD DKI Jakarta Josephine Simanjuntak Gelar Sosialisasi Perda Nomor 8 Tahun 2011 Kepada Masyarakat

Jumat, 17 Januari 2025 - 09:40 WIB

Owner PT ANK Sekaligus Managing Direktor Nusantara Law Firm & Partner Mengucapkan Turut Belasungkawa Atas Wafatnya Drs, H. Ichwan Yunus Mantan Bupati Mukomuko 2 Periode

Rabu, 8 Januari 2025 - 07:14 WIB

Kapal Pesiar Asal Prancis Singgah, Kepulauan Nias Dinilai Layak Jadi KEK Bidang Pariwisata dan Budadya

Kamis, 8 Agustus 2024 - 23:42 WIB

Partai Golkar Serahkan SK Rekomendasi Kepada Pasangan Said Sani-Saini Untuk Maju Sebagai Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Gayo Lues

Sabtu, 20 Juli 2024 - 23:42 WIB

Sambangi Nusakambangan, Menteri Yasonna Pantau Penerapan Smart Prison

Sabtu, 13 Juli 2024 - 15:27 WIB

*Fast Respon Counter Polri: Putusan Rehabilitasi Oknum Polisi Terlibat Kasus Narkoba Harus Diputuskan oleh Kapolri*

Rabu, 3 Juli 2024 - 01:46 WIB

Sejahterakan Anggota, Kasad Ground Breaking Pembangunan Mess Bintara dan Tamtama Pengemudi

Berita Terbaru

BANDA ACEH

FRN Desak Kapolda Aceh Usut Tuntas Kekerasan Terhadap Jurnalis

Minggu, 26 Jan 2025 - 18:39 WIB