oleh

Kuasa Hukum Warga Compang Longgo Meminta “Police Line” di Lokasi Tambang

Kuasa Hukum warga desa Compang Longgo, Petrus D. Ruman, SH. Foto Istimewa.

LABUAN BAJO- Kuasa hukum pelapor, Petrus D. Ruman, SH mendesak aparat kepolisian untuk menghentikan penambangan pasir milik perusahaan Kelompok Handel Berseri di Bendung Wae Cebong, Desa Compang Longgo Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Desakan tersebut disampaikan warga Desa Compang Longgo, melalui kuasa hukum, Petrus D. Ruman, SH.

Desakan tersebut disampaikan berkenaan dengan laporan pengaduan yang sudah disampaikan ke pihak kepolisian hal mana diduga kuat banyaknya pelanggaran yang masuk dalam kategori tindakan pidana yang dilakukan oleh terlapor yaitu Ir. Semul Rebo (Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT), Djonisius Satyas Pratomo, ST (Direktur Perusahaan Kelompok Handel Berseri), Jhony Royke Maspekeh (Pemegang Saham Perusahaan Kelompok Handel Berseri) yang beralamat di Jalan Adi Sucipto No.30 RT 013/RW 008, Kelurahan Mabaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai Barat dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT.

Masalah penambangan pasir milik perusahaan Kelompok Handel Berseri dengan luas 7,7 Hektare masih terus bergulir. Masyarakat menuntut pihak kepolisian dan pemerintah agar menutup semua pertambangan pasir yang ada di wilayah Desa Compang Longgo.

Warga Desa Compang Longgo saat temui beberapa pihak di lokasi tambang pasir sekitar Bendung Wae Cebong, 28 Mei 2021. Foto Istimewa.

Piter Ruman sapaan akrab kuasa hukum pelapor menjelaskan bahwa awal pelaporan ini sebagai tanggapan atas upaya pengusaha yang berniat mempidanakan tindakan warga yang menghalangi masuknya alat berat ke lokasi penggalian, dengan pertimbangan terancamnya keselamatan rakyat dengan semakin rusaknya bendungan akibat eksplorasi yang tidak bertanggung jawab, demikian halnya atas berpotensi robohnya jembatan apabila area sekitarnya terus di gali.

“Pengusaha mendalilkan tindak pidana menghalangi penggalian, hari ini saya atas kuasa yang diberikan kepada saya mendalilkan tindak pidana berlapis, baik yang diatur dalam ketentuan KUHP maupun dalam Undang-undang tentang lingkungan hidup dan Undang-undang tentang minerba, maupun pelanggaran pada sayarat dan ketsntuan yang diatur dalam ijin yg diberikan” ungkapnya saat ditemui Baranewsaceh.com usai memasukkan berkas laporan ke Polres Manggarai Barat di Labuan Bajo.

Kuasa hukum pelapor berharap kepolisian segera memasang police line (garis polisi) di lokasi penggalian agar tidak ada aktivitas apapun sempai persoalan tersebut selesai menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

“Hari ini kita melihat begitu semakin banyaknya atensi publik terkait soal ini. Sekarang sudah ada tiga “Tua Golo” serta tiga kampung yang siap melakukan penghadangan jika masih ada kegiatan penggalian dengan alat berat di lokasi. Untuk mengantisipasi kemarahan warga berlanjut saya meminta kepada kepolisian untuk segera memasang police line di TKP.

Piter Ruman mendesak aparat berwenang segera memanggil pengusaha dan menutup aktivitas tambang yang diduga kantongi izin fiktif tersebut.

“Kami minta polisi memanggil pihak pengusaha dan pihak pihak terkait untuk dimintai pertanggungjawaban dan menutup tambang pasir yang terbukti izinnya tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Kami sudah mengadukan hal ini ke Polres Manggarai Barat dan berjanji akan menindaklanjuti,” tegas Kuasa Hukum itu.

Selain itu Piter Ruman kuasa hukum pelapor juga berencana untuk menyurati kantor pajak kabupaten Manggarai Barat untuk memastikan apakah pajak atas penggalian ini di bayar di kantor pajak Manggarai Barat atau tidak. “Ada informasi bahwa NPWP yang tercantum dalam izin tersebut tidak terdaftar di sini, guna kepastian hal tersebut, saya akan menyurati kantor pajak manggarai Barat”, sambungnya.

“Harapannya melalui jalur hukum ini kita menemukan jalan keluar terhadap persoalan yang ada”, tutup Piter Ruman.

Menanggapi pengaduan tersebut, Kasat Reskrim IPTU Yoga Darma Susanto, S.Tr.K. mengaku telah menerima laporan tersebut.

“Untuk pengaduan sudah kami terima. Dan kita tindaklanjuti untuk dilakukan penyelidikan”, ungkap IPTU Yoga kepada Baranewsaceh.com saat dihubungi Via WhatsApp, Selasa (13/7/21) pukul 15.42 Wita. [RN]

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed