oleh

Kuasa Hukum 21 Tersangka Kasus Golo Mori Desak Kapolri Segera Periksa Kapolres Mabar

Surat Pengaduan Terbuka Terhadap Proes Penegakan Hukum Di Golo Mori. Foto Ist.

LABUAN BAJO- Tim kuasa hukum 21 orang tersangka kasus sengketa tanah mengirim Surat Pengaduan Terbuka Terhadap Proses Penegakan Hukum Di Golo Mori kepada Kepala Kepolisian RI Komisaris Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Salah satu tim kuasa hukum, Ireneus Surya, SH saat ditemui Baranewsaceh.co, Minggu (5/9/2021) malam dikediamannya, mengatakan upaya tersebut agar kliennya bisa dibebaskan dari sangkaan yang sudah ditetapkan oleh Kapolres Manggarai Barat.

Berikut isi Surat Pengaduan Terbuka Terhadap Proes Penegakan Hukum Di Golo Mori.

Labuan Bajo, 5 September 2021

No : 007/IX/2021/Lap./LBH MaRa

Sifat : PENTING

Perihal : Surat Pengaduan Terbuka Terhadap Proses Penegakan Hukum Di Golo Mori

Kepada Yth,
KEPALA KEPOLISIAN RI

KOMISARIS JENDERAL POLISI LISTYO SIGIT PRABOWO

Di – Jakarta

Dengan hormat,
Untuk dan atas nama klien kami berdasarkan surat kuasa Khusus Tertanggal 26 Agustus 2021 No.05/VIII/2021/S.Kuasa/LBH MaRa, maka sesuai perihal surat ini, kami selaku Kuasa hukum menyampaikan keberatan terhadap proses penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Manggarai Barat sehubungan dengan Penetapan dan penangkapan para Tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana mengganggu ketertiban umum (Membawa senjata tajam) sebagaimana UU DARURAT RI Nomor 12 tahun 1951 pasal 2 ayat(1) jo pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP. Perlu kami sampaikan bahwa surat ini sekaligus memberi masukan agar Kinerja Aparat kepolisian dalam memberi pelayanan kepada masyarakat harus menjujung tinggi profesionalitas dan hukum acara Pidana.

Adapun kronologisnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 1 Juli 2021, sebanyak 13 orang yang berasal dari kampung Popo dan 5 orang berasal dari kampung Dimpong tiba di kampung Nggoer Desa Golo Mori, Kecamatan komodo Kabupaten Manggarai Barat. Ke-18 orang tersebut adalah keluarga dari Bpk. Hironimus Alis dan Aurelius T. Mujur, mereka datang dan diminta untuk menjadi tenaga kerja membersihkan kebun yang terletak di Lingko Rase Koe, Desa Golo Mori;

2. Bahwa Pada tanggal 2 Juli 2021 pukul 10.00 Wita ke-18 orang tersebut bersama keluarga Hironimus Alis dan Aurelius T. Mujur, mulai membersihkan kebun tersebut, dan sekitar pukul 10.30 Wita, aparat Desa Golo Mori, anggota BPD, kepala Dusun, bersama Babinkamtibmas Desa Golo Mori datang ke lokasi dan meminta mereka untuk sementara menghentikan kegiatan pembersihan kebun tersebut, karena ada pihak yang keberatan yakni Sdr.Frans Panis. Atas permintaan tersebut para pekerja seketika menghentikan kegiatannya, dan mereka menunggu sampai makan siang bersama di lokasi. Setelah itu mereka pulang, sebagian pergi mencari ikan (pukat) di muara dan yang lainnya pulang kerumah. Aparat desa meminta pemilik kebun agar datang ke kantor desa untuk pertemuan terkait keberatan Pihak pelapor atas kepemilikan kebun tersebut.

3. Bahwa Pada siang harinya sekitar pukul 14.00 Wita, terjadi pertemuan di Kantor Desa yang dihadiri kepala Desa, anggota BPD, kepala Dusun beserta Babinkamtibmas, turut hadir sdr. Frans Panis bersama Bahali sebagi pelapor dan Rius dan Hendrikus sebagai terlapor. Pertemuan berjalan baik dan kondusif dan tercapai kesepakatan, bahwa masalah tersebut akan diselesaikan secara kekeluargaan di rumah ibu Adelgonda Kiluk (istri Alm. Bapak Domi Kumpa) yang rencananya dilaksanakan pada tanggal 3 juli 2021, setelah pertemuan tersebut semua peserta pulang ke rumah masing-masing;

4. Bahwa sekitar pukul.16.00 Wita tiba-tiba datang rombongan Polisi dari Polres Manggarai Barat yang dipimpin Kapolres AKBP. Bambang Hari Wibowo dan Wakapolres beserta jajaranya muncul di kampung Nggoer, tepatnya di halaman rumah ibu Adelgonda Kiluk dan mulai bertanya dengan Nada intimidasi dimana warga dari Kampung Popo dan kampung Dimpong yang membersihkan lahan di Lingko (Lokasi) Rase Koe. Dengan polos Sdri. Bergita dan Mel Jemamu menunjuk keluarganya yang dicari, 5 orang yang berasal dari Dimpong persis di rumah ibu Adelgonda Kiluk dan ke-13 orang lainya yang berasal dari kampung Popo sedang berada di muara laut, dan dijemput aparat saat sedang memancing ikan, lalu digiring dan dikumpulkan di rumah ibu Adelgonda Kiluk; sedangkan Sdr. Hironimus Alis dan Aurelius T. Mujur di jemput paksa saat sedang bekerja di kebun miliknya oleh Bhabinkamtibmas atas Perintah langsung dari KAPOLRES Manggarai Barat. Pada saat penangkapan, tidak ada perlawanan sedikitpun bahkan dalam kebingungan dan ketakutan karena aparat berbicara dalam nada yang intimidatif, semua warga yang ditangkap tertunduk dalam kebingungan karena mereka tidak sedikitpun ada niat untuk melakukan kegaduhan di Desa Golo Mori. Polisi memerintahkan untuk mengambil dan mengumpulkan semua parang yang mereka pakai saat membersihkan kebun, dan sekitar pukul 18:00 Wita, ke-18 orang tersebut bersama 3 orang pemilik lahan dan beberapa warga Golo Mori, ikut bersama rombongan Kapolres menuju Labuan bajo untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan; dan dari hasil pemeriksaan Penyidik menetapkan ke-21 orang tersebut menjadi tersangka karena diduga telah melakukan tindak Pidana mengganggu ketertiban umum (membawa senjata tajam) sebagaimana UU Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 pasal 2 ayat(1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan para tersangka tersebut hingga kini tetap dalam tahanan;

5. Bahwa kami mempertanyakan sikap Kapolres Manggarai Barat yang begitu REAKTIF ketika mendengar ada warga yang sedang menebas atau menguasai sebuah lokasi tanah yang terletak di Nggoer Desa Golo Mori, jika persoalan sesungguhnya karena sengketa kepemilikan tanah, lantas apakah perbuatan warga yang menebas dan membersihkan kebun tersebut diklasifikasi sebagai tindak pidana? Adakah hubungan keperdataan tanah tersebut dengan Kapolres atau jajaranya, sehingga bagi warga yang mencoba untuk mengklaimnya lansung ditangkap seperti nasib para tersangka dalam kasus ini;

6. Bahwa pihak kepolisian menangkap para tersangka pada hari Jumat tanggal 2 juli 2021 namun pada tanggal 4 Juli baru ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan hingga sekarang, siapa pelapornya dan kapan pelapor menyampaikan Laporan Polisi? Mengingat jarak tempuh antara TKP ke Kantor Polres Manggarai Barat kurang lebih 3 jam dan Sdr.Frans Panis sebagai Pelapor dalam Laporan Polisi, pada tanggal 02 September 2021, berada di TKP menghadiri pertemuan di Kantor Desa, bahkan dirinya mengaku bingung karena merasa tidak pernah melapor atau menghubungi Polisi;

7. Bahwa sebagaimana dalam sangkaan penyidik, para tersangka yang ditetapkan melanggar tindak pidana mengganggu ketertiban umum (membawa senjata tajam), sementara penafsiran tentang benda tajam berdasarkan UU darurat Repiblik indonesia No. 12 tahun 1951 pasal 2 ayat 2 KUHP, adalah;

Pasal 2 (2). Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

8. Bahwa sebagaimana pada poin 7 di atas, pengertian benda tajam tersebut tidak termasuk barang-barang yang dipergunakan untuk keperluan pertanian misalnya Kope (parang), Bancik (sekop), kandong (sabit). ke-3 contoh alat pertanian di atas adalah peralatan tradisional pertanian para petani Manggarai pada umumnya yang dipakai saat berkebun.

9. Bahwa mencermati pendasaran hukum di atas, maka akan menjadi preseden buruk, baik bagi hukum pidana maupun dalam tatanan sosial kehidupan bermasyarakat, dimana aktifitas pertanian rentan atau berpotensi menjadi pelaku tindak pidana, dengan demikian kami memohon kepada Bpk. Kapolri agar segera mengevaluasi kinerja Kepolisian Polres Manggarai Barat, khususnya pada kasus ini.

Berdasarkan beberapa uraian diatas, maka kami meminta KAPOLRI, KOMISIONER KOMNAS HAM RI dan PIMPINAN KOMISI III DPR RI untuk:

1) Segera memeriksa dan memberi sanksi nonaktif Kapolres Manggarai Barat dan bawahannya yang terlibat dalam proses penangkapan dan penahanan terhadap klien kami; 2) Segera mengeluarkan SP3 atas kasus ini karena sangat bertentangan dengan hukum Pidana; 3) Melalui surat ini kami berharap Bpk.KAPOLRI dan segenap jajaranya untuk bersikap profesional dan transparan, dalam melayani masyarakat;

Demikian surat ini kami buat agar segera mendapat kepastian hukum yang adil atas kasus yang menimpa klien kami. Jika ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf dan terimakasih atas perhatiannya.

HORMAT KAMI
TIM KUASA HUKUM : Irenus Suria, SH, Petrus Damianus Ruman, SH, Maximus Hambur, SH, Yeremias Odin, SH, Athanasius Tangkut, SH dan Korbniianus Molmen Nomer, SH.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1) Menkopolhukam di Jakarta
2) Ketua Komisi III DPR RI di Jakarta.
3) Kompolnas Republik Indonesia di Jakarta.
4) Itwasum Mabes Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta.
5) Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta.
6) Kadiv Propam Mabes Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta.
7) Kadiv Hukum Mabes Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta.
8) Kapolda Nusa Tenggara Timur di Kupang.
9) Ombusman Nusa Tenggara Timur di Kupang.
10) Bidpropam Polda Nusa Tenggara Timur di Kupang.
11) Media Massa

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed