oleh

Kembali Mengungkap Perbuatan Tercela Bagi Calon Nekat Menerobos Tembok Pilkada Mabar

Plasidus Asis Deornay, SH., Avokat & Konsultan Hukum (Foto Ist)

LABUAN BAJO- Iklim politik di Kabupaten Manggarai Barat Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur menjelang Pilkada serentak 2020 nampak memanas saat detik-detik penetapan bakal pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Manggarai Barat tanggal 23 September 2020.

Terbaru, masyarakat Manggarai Barat dihebohkan dengan tersebarnya  Berita  Petrus Selestinus (Koordinator TPDI & Avokat PERADI), tentang “KPU Mabar Harus Ungkap Perbuatan Tercela”, “Tidak Ada Ruang Diskresi dan Tidak Ada Celah Hukum Untuk Calon Yang Pernah Melakukan Perbuatan Tercela”, “Tidak Ada Alasan Pembenar Atau Pemaaf Bagi Calon Yang Pernah Melakukan Perbuatan Tercela”. Berita Plasidus Asis Deornya, SH (Avokat & Konsultan Hukum), tentang “Ingatkan Tim Kuasa Edi-Weng, Jangan Bertingkah Seperti KPU”, “Dukung Kepada KPU Mabar & Tanggap Terhadap Pernyataan Doktor  Hendrik Jehaman”. Video Praktisi Hukum Dr. Hendrik Jehaman, SH.,MH ikut bersuara terkait persoalan hukum Sdr. Edistasius Endi, SE, dalam perncalonan sebagai bakal calon Bupati  Manggarai Barat tahun 2020 diberbagai beranda media sosial menuai perdebatan pro dan kontra.

Para pendukung masing-masing bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat diberbagai grup media sosial (Medsos) membahas berbagai hal seputar Pilkada Mabar 9 Desember mendatang dan menarik untuk disimak dan dikaji lebih dalam sesuai disiplin ilmu.

Ternyata suasana politik yang cukup memanas di media sosial itu sudah mendapatkan  perhatian pihak Kepolisian dan Badan Perngawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

Diketahui di Kabupaten Manggarai Barat saat ini terdapat empat pasangan Balon yakni Drh. Maria Geong, Ph.D – Silverius Sukur, SP (Paket MISI), Ir. Pantas Ferdinandus, M.Si – Hj. Andi Riski Nur Cahya D, SH (Paket PANTAS-RISKI), Adrianus Garu – Anggalinus Gapul (Paket AG-AG) dan Pasangan Edistasius Endi, SE – dr. Yulianus Weng, M. Kes (Paket EDI-WENG)

Plasidus Asis Deornya, SH (Avokat & Konsultan Hukum), kembali bersuara memberi edukasi disiplin ilmu kepada publik Manggarai Barat secara gratis tentang “Perbuatan Tercela Bagi Calon Nekat Menerobos Tembok Pilkada Serentak 2020”,Keterangan Sambunga Via WhatsApp pada Selasa (22/9/2020) pukul 10.25 WITA.

Ilustrasi Pilkada Serentak 2020

 

Advokat ternama tersebut kembali mengungkap perbuatan tercela Sdr. Edistasius Endi, SE sebagai Balon Bupati Manggarai Barat 2020 dari berbagai dasar hukum dan alat bukti, diantaranya:

1. DASAR HUKUM

Mari kita cek naskah asli PKPU 1 Tahun 2020, Diawal naskah ini pada point MENIMBANG, MENGINGAT DAN MEMUTUSKAN tercantum dasar hukum UU nomor 10 tahun 2016. Hal ini berarti dasar pembuatan dan penetapan PKPU ini jelas mengacu pada pedoman UU Pilkada.

2. ALAT BUKTI

Bagi Plasidus Asis Deornay, dari sekian point persyaratan di PKPU 1/ 2020, fokus utama saya adalah POINT PERSYARATAN HURUF j,  yakni TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN TERCELA. Penjelasan lanjutannya baca pada UU nomor 10 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 huruf i. Disana disebutkan apa yang dimaksudkan perbuatan tercela itu. Perintah undang-undang secara tegas melarang calon yang pernah melakukan perbuatan tercela ikut dalam pilkada. Dalam hal ini perbuatan tercela EE adalah JUDI, ungkapnya.

Syarat ini disebut tersendiri dlm PKPU 1/2020 dan UU 10/2016 Artinya..bakal calon harus bisa memenuhi unsur huruf j ini dengan mengacu pada dua produk hukum ini. Final dan Mengikat, bebernya.

Dan KPUD pun telah memberi signal untuk satu nama bakal calon yang pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan dan kemudian dituangkan juga pada SKCK dari Polres Manggarai Barat, dan ini tidak bisa elak, tegas Asis.

“Karena data itulah, mengapa KPUD meminta masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapannya. Proses ini sudah selesai dilakukan KPU Manggarai Barat”, lanjut Plasidus Asis Deornay

Saya mencoba memahami maksud KPUD. Setidaknya dalam mereka mengambil keputusan, peran dan kontrol publik sangat mereka butuhkan. Selain fungsi koordinasi yang telah mereka lakukan ke beberapa lembaga terkait seperti KPU pusat dijakarta, Kepolisian, dan juga Pengadilan, kembali Advokat ternama menjelaskan.

Dalam tahapan verifikasi ini, KPUD tentu akan meneliti dengan cermat semua dokumen-dokumen persyaratan calon. Salah satu saja yang tidak terpenuhi, yang jelas bakal calon tersebut bakal tidak lolos pada tahapan berikutnya. Apalagi terkait nama yang telah dibuktikan oleh SKCK dan Putusan Pengadilan.

FAKTA ini terang benderang telah diketahui KPUD dan juga publik. Temuan ini sesungguhnya untuk menegaskan apakah syarat calon tentang “tidak pernah melakukan perbuatan tercela” memenuhi unsur atau tidak.

Jadi, Point ini sudah terungkap. Dimana fakta hukumnya telah dibuktikan oleh dua dokumen yang saya sebutkan diatas. Yakni SKCK dan Putusan Pengadilan. Perbuatan Tercelanya TERUNGKAP. Perdebatan selesai, bagi Plasidus Asis Deornya dengan dengan nada tawa.

Dari dua fakta itu, hemat Plasidus Asis Deornay Sdr. Edistasius Endi, SE tidak memenuhi syarat pencalonan, tutupnya. [Rikardus Nompa]

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed