Kejagung Tetapkan Tiga Korporasi Tersangka Ekspor Minyak Goreng

BARA NEWS

- Tim Kreatif

Jumat, 16 Juni 2023 - 19:29 WIB

50221 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tiga korporasi sebagai tersangka korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng, periode tahun 2021-2022.

“Dari hasil penyidikan, terdapat tiga korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu, Wilmar Grup, Permata Hijau Grup dan Musim Mas Grup,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, dalam keteranganya, Kamis (15/6/2023).

Dalam perkara korupsi tersebut, telah selesai disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) di tingkat kasasi.

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

Adapun lima orang terdakwa terkait tiga korporasi itu telah dijatuhi pidana penjara dalam rentang waktu 5 – 8 tahun.

Dalam putusan perkara ini, jelas Sumedana, terdapat satu hal yang sangat penting yaitu Majelis Hakim memandang perbuatan para terpidana adalah merupakan aksi korporasi.

Oleh karenanya, Majelis Hakim menyatakan bahwa yang memperoleh keuntungan ilegal adalah korporasi (tempat dimana para terpidana bekerja).

Maka dari itu, korporasi harus bertanggung jawab untuk memulihkan kerugian negara akibat perbuatan pidana yang dilakukannya.

Dalam rangka menegakkan keadilan, Kejaksaan Agung mengambil langkah penegakan hukum dengan melakukan penyidikan korporasi, guna menuntut pertanggungjawaban pidana serta untuk memulihkan keuangan negara.

Sebagaimana diketahui, Negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp6,47 triliun akibat perkara ini.

Selain itu, perbuatan para terpidana juga telah menimbulkan dampak siginifikan, yaitu terjadinya kemahalan serta kelangkaan minyak goreng sehingga terjadi penurunan masyarakat khususnya terhadap komoditi minyak goreng.

Akibatnya, dalam rangka mempertahankan daya beli masyarakat terhadap komoditi minyak goreng, Negara terpaksa menggelontorkan dana kepada masyarakat dalam bentuk bantuan langsung tunai sebesar Rp6,19 triliun. (IP)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Kader Hanura Sanggah Mosi Tak Perca Soal Pergantian pimpinan ketua BKD seperti salah minum Obat, Tidak Memahami Aturan
Ketua PMI Sumut, Dr . H.Rahmadsyah Ngurus Operasi Anak 4,5 Tahun mengidap Hidrosefalus
PGN Berpotensi Masuk Black List Pasar Global Jika Gagal Suplai LNG Ke Gunvor Awal 2024
Joko Situmeang Kecam Aksi Brutal Ketua DPRD Tapteng Pukuli Warga
Debat Perdana: Komitmen HAM 3 Capres Masih Normatif
Presiden LIRA Minta Kejati Aceh Dalami Soal Bantuan Sapi Dari Kementan 1.000 Ekor Di Aceh
Walikota Subulussalam Turun Kegenangan Banjir, Bantu Warga Terdampak Banjir
Ketua KIP Aceh Singkil Dinyatakan tak Langgar Kode Etik, DKPP RI Pulihkan Nama Baik M. Nasir

Berita Terkait

Sabtu, 18 November 2023 - 01:00 WIB

Polres Gayo Lues Sosialisasikan Pencegahan Perburuan Satwa Liar yang Dilindungi

Selasa, 12 September 2023 - 21:32 WIB

Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Menggelar Rapat untuk Pelaksanaan Pelatihan Jurnalistik Tahap Pertama

Minggu, 3 September 2023 - 23:07 WIB

Polresta Banda Aceh Gelar Operasi Zebra Seulawah Mulai 04 Hingga 17 September 2023, Kombespol Fahmi : “Pengendara Ranmor jangan lari takut Razia”

Senin, 26 Juni 2023 - 01:57 WIB

Ilham Hidayat pengurus Polhukam Himapol Fisip USK , Pertanyakan PJ Bupati Pidie ngerti sejarah atau tidak ?

Berita Terbaru