oleh

Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau Capai 4.376 Hektare, Polda Tetapkan 20 Tersangka

Pekanbaru, Baranewsaceh.co –  Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau sudah mencapai 4.376 hektare. Polda Riau beserta jajaran berhasil menjerat sebanyak 20 orang tersangka.

Berdasarkan data dihimpun dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau tertanggal 3 Agustus 2019, Kabupaten Bengkalis masih menjadi wilayah terluas yang hangus terbakar. Yakni sekitar 1.475,58 hektare, Rokan Hilir (Rohil) 992,95 hektare, Siak dengan lahan terbakar mencapai 531,6 hektare.

Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol. Sunarto menjelaskan, penangan kasus tindakan pidana karhutla menjadi atensi Polda Riau berserta jajaran. Sejauh ini, pihaknya telah menetapkan 20 tersangka sejak awal Januari 2019 lalu.

“Kami menangani 20 LP (laporan polisi) dengan 20 tersangka atas luasan lahan terbakar 204,9 hektare,” jelas Kabid Humas, Senin (5/8/19).

Terhadap perkara itu sudah ditangani oleh sembilan Polresta. Di antaranya, Polres Inhil, Polres Rohil, Polres Dumai, Polres Kepulauan Meranti, Polresta Pekanbaru, Polres Kuansing, Polres Bengkalis dan Polres Inhu.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Pol Gidion Arif Setyawan, S.IK., M.Hum., menambahkan, pihaknya tengah menyelidiki karhutla di sekitaran konsensi milik perusahaan di Riau. Hal ini, menindaklanjuti laporan dari Satgas Karhutla Riau.

Adapun perusahaan mengalami kebakaran di luar areal konsesi dengan radius kurang dari lima kilometer (km). Yakni, PT Priatama Rupat (Surya Dumai Group), PT Jatim Jaya Perkasa Teluk Bano II, PT Seraya Sumber Lestari (SSL), Siak dan PT Langgam Inti Hibrindo, Pelalawan. Sedangkan terhadap PT Wahana Sawit Subur Indah (WSSI), Siak lahan yang terbakar di wilayah konsensi.

“Di lahan konsensinya (perusahaan) diduga ada titik api. Kami terima laporannya dari Satgas Karhutla,” jelas Dirkrimsus Polda Riau itu.

Sesuai standar operasional prosedur (SOP), pihaknya dibantu oleh pihak jajaran Polres turun ke lapangan melakukan pengecekan lokasi kebakaran serta mencari fakta hukumnya guna menyatukan persepsi.

“Kami yakinkan ketika fakta hukum itu menunjukkan adanya kelalaian atau bahkan adanya unsur sengaja. Kami kembali akan lakukan proses hukum secara profesional. Juga dibantu koordinasi pihak JPU,” pungkas Dirkrimsus.  (my/sw/hy)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed