Harga Pupuk Subsidi di Kabupaten Karo Dijual Lampaui Hatga HET, Mohon Pengawasan Dari Aparat Penegak Hukum

BARA NEWS

- Tim Kreatif

Rabu, 21 Juni 2023 - 01:45 WIB

50327 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tanah Karo |  Sejumlah petani di Kabupaten Karo mengeluhkan distribusi dan penjualan pupuk subsidi.

Seperti petani di Kecamatan Barusjahe tepatnya warga dari tiga desa yakni, Desa Semangat, Desa Rumamis dan Desa Tambunan mengeluhkan kenaikan harga pupuk subsidi yang jauh melampaui harga HET dengan angka yang dinilai merugikan petani.

Warga mengaku, selain harga naik, pupuk urea subsidi di wilayah mereka juga langka. Diduga, kelangkaan dipicu ulah Distributor/Kios nakal yang menjual dengan harga tinggi pada warga maupun kepada kelompok tani setempat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kenaikan harga pupuk subsidi cukup meresahkan petani.Untuk satu sak dibanderol dengan harga Rp 150 ribu, jauh lebih mahal jika merujuk pada Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditentukan Pemerintah, sebesar Rp 112.500 per sak untu Urea dan Rp 115.000 untuk pupuk jenis Phonska. Sejumlah petani di tiga desa tersebut mengeluhkan distribusi dan penjualan pupuk subsidi karena harga 150.000/sak bila kita ambil ke Kios dan bila kita beli pada Kelompok Tani harganya lebih mahal lagi, bisa mencapai Rp 170.000 – 180.000/sak. “Harga itu sudah jelas merugikan kami,” keluh warga ketika bertemu dengan awak media beberapa waktu lalu.

Sementara itu ketika awak media ingin mengkonfirmasi pemilik Kios Pupuk yang berada di Desa Semangat, setelah beberapa kali datang, akhirnya kami dijumpai oleh oknum yang bermarga Ginting, yang mengaku sebagai pekerja pemilik Kios Pupuk. Ia membenarkan bahwa mereka menjual pupuk subsidi Pemerintah tersebut dengan harga Rp 150.000/sak dikios mereka kepada kelompok tani, kalau sampai ke petani kami kurang tahu, dan Ia berdalih bahwa mereka menjual pupuk di atas harga HET dikarenakan adanya biaya administrasi, biaya transportasi dan juga biaya buruh, sebenarnya kami rugi menjual pupuk subsidi ini buk, terserah ibulah kalau mau menaikan beritanya, kata Ginting ketika dikonfirmasi di rumah Kepala Desa Semangat pada Jumat 09/06/2023 sore.

Demikian juga yang disampaikan Alfon Ginting pemilik Kios Sekula Serasi Desa Semangat, senada dengan abangnya/pelerjanya ( Ginting yang ditulis diatas – Red) bahwa mereka menjual seharga Rp 150.000/sak dikarenakan ditambah biaya administrasi, biaya transportasi dan biaya buruh, itupun rugi kami jual pupuk subsidi ini buk, jadi terserah ibulah, katanya sembari menutup telpon pada Sabtu 17/06/2023 sore.

 

Menyikapi hal tersebut, pada hari Senin 18/06 awak media ini meminta tanggapan Kadis Pertanian Kabupaten Karo, Metehsa Karo – karo. Beliau mengatakan, Jika mengacu pada edaran penggunaan pupuk subsidi, Urea seharga Rp 112.500 dan Phonska seharga Rp 115.000 sudah termasuk hitungan tiga item tersebut, yakni sudah tidak ada lagi biaya administrasi, biaya transportasi ataupun biaya buruh karena pupuk subsidi diantar sampai ke Kios – Kios yang ada di Kabupaten Karo, makanya harga di Kabanjahe dan Lau Baleng bisa sama, karena niat Pemerintah mengeluarkan pupuk subsidi kan untuk membantu masyarakat. Sehingga baik Distributor maupun Kios yang ditunjuk tidak bisa lagi menaikkan harga dengan alasan apapun. “Aturannya memang begitu, gak boleh dinaikan di atas harga HET,” tegasnya.

Jangan pula Distributor sengaja memasarkan pupuk kepada petani di luar Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK). Diduga, mereka sengaja pasarkan kepada petani agar bisa meraup cuan yang lebih banyak, dibandingkan dari Kelompok Tani nya sendiri.

Lanjut Kadis, bila memang ini benar terjadi, maka saya minta kepada masyarakat agar berani melaporkan Distributor / Kios pupuk tersebut kepihak Aparat Keamanan agar segera ditindak dan saya siap menjadi saksi, jangan main – main dengan peraturan yang dibuat Pemerintah, karena ini sudah melanggar aturan, maka siap – siaplah berurusan dengan pihak yang berwajib, kata Kadis tegas.

Diakhir perbincangan Kadis berharap mendapat atensi dari bagian pengawasan penyaluran pupuk. Fungsi kontrol dan pengawasan baik dari Pemerintahan, Kepolisian di lapangan bisa ditingkatkan, agar praktek serupa tidak terulang lagi. “Pengawasan dari Pemerintah dan Keamanan itu penting. Kalau enggak, harga dan kelangkaan pupuk disini akan merajalela. Kasihan petani selaku masyarakat kecil,” Tutupnya. ( TIM )

Berita Terkait

FRN Desak Kapolda Aceh Usut Tuntas Kekerasan Terhadap Jurnalis
Agus Flores: Solusi Krisis Moral dan Hukum, Ditumbuhkan Kesadaran Pendidikan Moral Pancasila.
Hearing di Pelindo III Memanas, Pemilik Lahan Mengamuk Minta Segera Dibayar !!
Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional di Jabat Putra Asal NTB
Mantan Legislator Sumut Nurhasanah Mohon Keadilan Kepada Presiden Prabowo Subianto
Ketua KPU Batu Bara:surati Paslon 02 belum serahkan surat pengunduran diri dari PNS dan DPRD
Kunjungan Silaturahmi Aslam di Desa Pahang, Menyerap Aspirasi Keluhan Masyarakat
Upaya Upaya Menggagalkan Haji Bintang Kandidat Walikota Subulussalam, Difitnah Ijazahnya.

Berita Terkait

Selasa, 21 Januari 2025 - 21:23 WIB

Josephine Simanjuntak Tegaskan Pentingnya Perda Perlindungan Perempuan dan Anak, Soroti Kekerasan Digital di Jakarta Timur

Senin, 20 Januari 2025 - 20:25 WIB

Anggota DPRD DKI Jakarta Josephine Simanjuntak Gelar Sosialisasi Perda Nomor 8 Tahun 2011 Kepada Masyarakat

Jumat, 17 Januari 2025 - 09:40 WIB

Owner PT ANK Sekaligus Managing Direktor Nusantara Law Firm & Partner Mengucapkan Turut Belasungkawa Atas Wafatnya Drs, H. Ichwan Yunus Mantan Bupati Mukomuko 2 Periode

Rabu, 8 Januari 2025 - 07:14 WIB

Kapal Pesiar Asal Prancis Singgah, Kepulauan Nias Dinilai Layak Jadi KEK Bidang Pariwisata dan Budadya

Kamis, 8 Agustus 2024 - 23:42 WIB

Partai Golkar Serahkan SK Rekomendasi Kepada Pasangan Said Sani-Saini Untuk Maju Sebagai Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Gayo Lues

Sabtu, 20 Juli 2024 - 23:42 WIB

Sambangi Nusakambangan, Menteri Yasonna Pantau Penerapan Smart Prison

Sabtu, 13 Juli 2024 - 15:27 WIB

*Fast Respon Counter Polri: Putusan Rehabilitasi Oknum Polisi Terlibat Kasus Narkoba Harus Diputuskan oleh Kapolri*

Rabu, 3 Juli 2024 - 01:46 WIB

Sejahterakan Anggota, Kasad Ground Breaking Pembangunan Mess Bintara dan Tamtama Pengemudi

Berita Terbaru

BANDA ACEH

FRN Desak Kapolda Aceh Usut Tuntas Kekerasan Terhadap Jurnalis

Minggu, 26 Jan 2025 - 18:39 WIB