Dana Hibah Dikawal !!! Anggota Fraksi PPP Pati Utamakan Pendidikan Pesantren

BARA NEWS

- Tim Kreatif

Kamis, 13 Juli 2023 - 20:25 WIB

50228 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PATI – Pembahasan hibah pesantren yang sudah di akomodir atau sudah ditetapkan ini.” disini, saya selaku anggota Fraksi DPRD Pati dari partai persatuan pembangunan (PPP) Muslihan S.Pd, M.Pd berharap agar kedepan anggaran tersebut bisa terserap dan tepat sasaran.

Maka dari itu, ayo kita bersama-sama mengawal program hibah pesantren ini.” agar kedepan bisa bermanfaat sesuai regulasi yang ada, karena anggaran hibah tersebut sangat besar.

“Disisi lain, Muslihan S.Pd, M.Pd menjelaskan bahwa untuk anggaran ini, bukan untuk ajang siapa yang dapat bantuan tetapi kesejahteraan pondok pesantren memang kami utamakan.

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

Untuk hal ini, pesan moral bagi semua penerima bantuan hibah.” kita ingin supaya bantuan tersebut dapat terserap dan bisa bermanfaat sesuai kebutuhan pondok pesantren yang nanti menerima”, kata Muslihan S.Pd, M.Pd  saat diwawancarai awak media di ruangan kantor PPP DPRD Pati, selasa (11/723).

“Dengan demikian, pondok pesantren  memang memiliki peranan sebagai salah satu sektor lembaga pendidikan yang memberikan kontribusi besar dalam perkembangan generasi bangsa.

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, di mana pemerintah daerah (pemda) wajib mengalokasikan dana abadi untuk pondok pesantren (ponpes) yang bersumber dari APBD

“Menurut saya, pondok pesantren merupakan lembaga independen.” hal ini butuh sekali perjuangan secara ektra dan partai persatuan pembangunan (PPP) Kabupaten Pati siap mengawal program tersebut untuk memajukan pendidikan pesantren”, imbuhnya.

Sesuai regulasi terkait dana hibah pondok pesantren yang nanti cair.” Muslihan S.Pd, M.Pd ingin semua stakholder terkait harus bersama-sama mengawasi dan jangan sampai lalai, karena ini uang negara, ya harus tepat sasaran.

Khususnya pengawalan dan pengawasan memang kita perketat dan instansi terkait harus ikut andil dalam hal ini .” uang negara kan amanah, stop korupsi”, PPP Kabupaten Pati Berlambang Kabah tidak suka dana hibah disalahgunakan”, cetus Muslihan S.Pd, M.Pd .(red)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Diduga Main Mata DPRD Kabupaten Batubara, Komisi 3 Sudah Tiga Kali Batalkan RDP
Pasca Pemilu2024 Puluhan Polisi Jaga Ketat Gudang Logiatik PPK di Lombok Utara
Anggota Dawan Batubara Saling Lempar Alasan atas Batalnya RDP Kasus PPPK
Polres Loteng Ungkap Pelaku Kasus Penemuan Mayat Perempuan di Pujut
Tim Puma Polres Sumbawa Barat Berhasil Ungkap Kasus Tindak Pidana, 5 Terduga Diamankan di Pulau Lombok 
Pembukaan Portal KAI di Desa Mekar Baru: Era Baru Aksesibilitas dan Pertumbuhan Ekonomi
Pj Bupati Batu Bara Nizhamul diwakilli Staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan Politik
Melalui Jumat Curhat Satlantas Polres Loteng Ajak Para Pelajar Tertib Berlalu-lintas

Berita Terkait

Sabtu, 10 Februari 2024 - 09:01 WIB

Sat Lantas Polres Subulussalam Berikan Pengamanan dalam Kegiatan Ibadah Salat Jumat

Jumat, 9 Februari 2024 - 20:43 WIB

IWO Subulussalam Minta Polisi Usut Oknum yang Meminta Uang dari Gecik Mengatasnamakan Wartawan

Rabu, 7 Februari 2024 - 23:48 WIB

Panwaslih Kota Subulussalam : Larangan Bawa HP dan Alat Perekam Saat Coblos, ini Sanksi Hukumnya

Selasa, 6 Februari 2024 - 22:35 WIB

Politik Bar-Bar: Ketika Suara Rakyat di Beli dengan Uang, Demokrasi pun Tinggal Hayalan [Ambin Demokrasi]

Minggu, 4 Februari 2024 - 07:08 WIB

Perangkat DESA PULO KEDDEP, Undurkan Diri Secara berJamaah

Kamis, 1 Februari 2024 - 09:50 WIB

HIMAPA-KOSAKA: Menghimbau Masyarakat, Tolak Money Politik pada Pemilu 2024.

Senin, 29 Januari 2024 - 16:00 WIB

16 Anggota DPRK Subulussalam, di Tuding Adakan Pertemuan Terselubung di Medan, BM: Itu Berita Fitnah

Minggu, 28 Januari 2024 - 18:05 WIB

LCKI Kota Subulussalam : ‘Menduga’, Rapat Pembahasan Anggaran di Kota Medan, ada Bagi-Bagi Kepentingan Eksekutif dan Legislatif Melalui FGD

Berita Terbaru