oleh

AKSI Ajukan Amicus Curiae Atas Tuntutan Hukuman Mati Pada Kasus Perempuan Terpidana Narkotika

BOGOR, BARANEWS | AKSI  Ajukan Keterangan sebagai Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae) Atas Tuntutan Hukuman Mati Pada Kasus Perempuan Terpidana Narkotika

Bogor-Aksi Keadilan Indonesia mengajukan Amicus Curiae kepada Majelis Hakim Perkara Nomor: 569/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt atas nama YS.

Hal ini disampaikan, Advokat AKSI,
Muhammad Irwan, di Bogor, Provinsi Jawa Barat (Jabar), Senin (29/11/2021).

Lanjutnya, Seorang perempuan terpidana kasus Narkotika, pada  17 November 2021 YS dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) melakukan permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana (TP) Narkotika.

“Sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan meminta agar Majelis Hakim memberikan hukuman mati terhadap YS,” ujarnya.

“Tuntutan penjatuhan pidana mati kepada YS ini tidak tepat sasaran karena tidak akan memutus mata rantai peredaran gelap Narkotika,” ucapnya lagi.

Karena, katanya, dalam rantai peredaran Narkotika, perempuan pada umumnya menempati posisi terbawah dalam rantai peredaran narkotika yaitu sebagai kurir.

Sambungnya, Perekrutan perempuan sebagai kurir dilakukan oleh bandar dengan memanfaatkan posisi rentan, misalnya kemiskinan, relasi kuasa, dan diskriminasi, dan agar dapat terhindar dari hukuman.

“Selain itu, hukuman mati tidak lagi ditempatkan sebagai pidana pokok dalam Rancangan KUHP, namun menjadi pidana alternatif,” paparnya.

Terlepas dari nuansa pengaturan yang setengah hati, kata dia, hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma penggunaan hukuman mati yang tidak dapat menjawab permasalahan tindak pidana di Indonesia, khususnya pada kasus Narkotika.

“Atas hal ini kami selaku organisasi non-profit yang memberikan pendampingan hukum pada kasus Narkotika,” tuturnya lagi

“Khususnya yang memiliki dimensi pelanggaran hak asasi manusia, mengajukan Amicus Curiae,” paparnya

Menurut Muhammad Irwan,   berharap Majelis Hakim mempertimbangkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017.

 “Khususnya Pasal 4, yang mempertimbangkan faktor-faktor ketidaksetaraan serta kerentanan perempuan dalam tindak pidana Narkotika,” terangnya

(PR)

Connects once per page in :

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed