oleh

Ajudan Kapolda NTT Halangi Wartawan, Preseden Buruk Kebebasan Pers di Labuan Bajo

Ilustrasi Net.

LABUAN BAJO- Salah satu wartawan stasiun TV Nasional di Labuan Bajo saat melakukan peliputan berita dihalang-halangi oleh salah satu aparat kepolisian, yang diketahui merupakan ajudan Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Rabu (13/10/2021) saat penyerahan kapal Patroli Polairud Polda NTT.

Alexandro Hatol, wartawan yang di halang-halangi tersebut menyampaikan, saat itu dirinya sedang melakukan pengambilan vidio Kapolda NTT yang melakukan pengecekan di atas kapal Polairud.

Namun saat itu, salah satu ajudan dari Kapolda NTT menyuntilnya dari belakang dengan mengatakan jaga jarak hingga adu mulut berkepanjangan.

” Saat itu saya sedang melakukan pengambilan vidio, karena pak Kapolda masuk kedalam ruangan kapal, tiba-tiba salah satu anggota polisi yang saya ketahui ajudannya pak Kapolda, menyuntil pigang saya dengan berkata jaga jarak, sementara di dalam ruangan kapal itu kan sangat kecil dan memang kondisinya juga tidak bisa untuk menjaga jarak. Saat itu saya merasa tidak nyaman dan saya keluar dari dalam kapal, katanya kepada Baranewsaceh.co, Rabu sore.

Alexandro melanjutkan,  saat hendak  mewawancarai Kapolda NTT dirinya juga kembali di suntil oleh ajudan Polda NTT yang tidak di ketahui namanya tersebut.

“Jadi hal yang sama kembali dia lakukan saat saya sedang mewawancarai pak Kapolda. Saat itu saya berada di posisi paling depan berhadapan langsung dengan Kapolda dengan posisi camera sementara on record , tiba-tiba dia kembali suntil saya, yang mengakibatkan camera saya goyang dan membuat vidio berita menjadi tidak bagus, saya pun pasrah saja dan mematikan kamera dan memilih keluar dari barisan para awak media yang sedang wawancara”, tuturnya dengan nada marah.

Alexandro menyayangkan perbuatan yang dilakukan oleh ajudan tersebut yang sudah menghalang-halangi kerja pers. Dirinya juga menambahkan saat itu semua orang yang hadir semuanya tetap mematuhi protokol kesehatan seperti tetap menggunakan masker dan mencuci tangan serta menjaga jarak.

“Saya sangat menyayangkan hal ini, padahal kegiatan yang di hadiri oleh pak Kapolda NTT, ini merupakan salah satu kegiatan yang memberikan dampak baik dalam kemajuan pengamanan laut Labuan Bajo. Namun saat itu kami terkesan dihalang-halangi, padahal kami semua taat prokes, tetap memakai maseker semua, dan saat wawancara pun demikian, karena tempat yang sempit dan terbatas saat wawancara jadi kelihatanya seperti berkerumun, namun kita semua wartawan tau juga soal penerapan protokol kesehatan. Saya pun selip di urutan depan saat wawancara juga karena saya harus dapat vidio yang maksimal untuk di tayangkan”, tambahnya.

Akibat kejadian tersebut, dirinya tidak mendapatkan vidio berita yang maksimal untuk disiarkan di stasiun Tv Nasional tempat dirinya bekerja.

Menanggapi itu, Sekjen Serikat Wartawan Independen Manggarai Barat (SWIMB) Rikardus Nompa mendapat laporan tersebut, langsung kecam keras terhadap aksi yang coba menghalang-halangi dan intervensi pada wartawan melakukan konfirmasi di Labuan Bajo.

“Ini sudah melanggar Undang-undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Ajudan Polda NTT itu sudah menghalang-halangi wartawan dalam melakukan tugas jurnalistiknya”, kata Rikardus Nompa kepada Baranewsaceh.co, Rabu (13/10/2021) petang.

Rikardus Nompa yang biasa disapa Bung Rikard itu menyebutkan, ajudan tidak pantas melakukan tindak tersebut karena wartawan bekerja dilindungi UU Pers.

“Tidak ada haknya ajudan menghalang-halangi atau intervensi pada wartawan dalam melakukan tugasnya. Ini dia tidak mengerti dengan Undang-undang Pers”, kata Bung Rikard.

Lanjutnya, tindakan ajudan tersebut sudah melecehkan profesi. Tentu sebagai rekan seprofesi dirinya juga merasa tersinggung, karena ini tugas jurnalis, yang harus dilakukan agar masyarakat Manggarai Barat atau publik pada umumnya dapat mengetahui perkembangan sebuah peristiwa.

“Ajudan tidak memiliki posisi secara hukum membatasi hak wartawan dalam menjalankan tugas konfirmasi. Dia bisa dituntut dengan tuduhan mengangkangi hak hak dasar wartawan dalam menjalankan tugas mendapatkan informasi”, ujar Sekjen SWIMB itu.

Menurut Rikar, Ajudan seharusnya memberikan fasilitasi kepada wartawan dalam menjalankan tugas konfirmasi kepada pimpinannya.

“Bukan malah balik mau mang-cut wawancara wartawan. Siapa ajudan. Ajudan tidak punya hak secara hukum membatasi wawancara wartawan”, tegas Rikar.

Ia juga berharap, hal seperti ini jangan terulang kembali, bukan hanya untuk ajudan Polda NTT saja, tapi pada semua pihak, kecuali dalam melakukan tugas jurnalistik seorang wartawan tidak memakai etika sesuai UU berlaku.

“Saya berharap, ke depan tidak ada lagi yang seperti ini, pada semua pihak agar dapat membantu kelancaran tugas jurnalis, kecuali si wartawan melakukan tugasnya tidak mengacu pada aturan jurnalis, perlu untuk diingatkan, termasuk berkaitan dengan etika”, pungkas Rikar.

Hingga berita ini diterbitkan beberapa pihak belum berhasil dikonfirmasi. [RN]

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed