oleh

5,2 Juta Rakyat Termiskin Dari BPJS Kesehatan Semakin Dekat Ke Liang Kubur

DOK. CNBC Indonesia

BARANEWSACEH.CO – Alasan Kemensos Nonaktifkan 5,2 Juta Peserta BPJS Kesehatan  Khusus Penerima Bantuan Iuran dari APBN NASIONAL mulai 1 Agustus 2019, tidak jelas akasannya.

Padagal, peserta BPJS Kesehatan kategori penerima bantuan iuran (PBI) dari APBN, jelas adalah rakyat miskin yang tidak berdaya, termasuk untuk mengurus kepesertaannya sebagai anggota BPJS Kesehatan yang layak dan patut mendapat bantuan dan kemudahan. Karens mereks umunya buksn saja sebagai rakyat muskin, tapi juga umumnya terbatas dalam kemampuan dan pengetahuan guna mendapat fasilitas yang layak dan patut mereka terima. Demikian ungkap Ratuate dari Komunitas Buruh Indonesia menanggapi keputusan sepihak Kemensos untuk memutus pelayanan BPJS Kesehatan terhadap rakyat miskin.

Untuk mengharap semua peserta BPJS Kesehatan Penerim Bantuan Iuran untuk mencek segera statusnya masing-masing saja sudah menjadi masalah tersendiri, kata Ratuate. Yang pasti, anggota BPJS Kesehatan Peberima Bantuan Iuran dominan akan tahu ketika mereka umumnya memerlukan bantuan, tetapi sudah tidak lagi tercatat sebagai peserts BPJS Kesehatan, namun sakit yang diderita mereka sudah terlanjur mendera mereka, hingga membuat semua anggota keluarga dari masyarakat miskin itu semakin menderita.

Mulai 1 Agustus 2019, Kementerian Sosial (Kemensos) menonaktifkan 5.227.852 peserta BPJS Kesehatan dengan kategori PBI yang dibiayai oleh APBN. Lalu bagaimana mungkin alasan dari Kemensos membatalkan kekesertaan anggota rakyat miskin ini dari BPJS Kesehatan hanya jarebs menganggap data mereka tidak ada lagi dalam basis data terpadu (BDT) Kemensos.

Data orang miskin yang hilang itu jelas mengindikasikan kurangnya perhatian yang serius untuk menyantuni orang miskin yang selama ini memang masih terus dipinggirkan seperti anak haram.

Kakau pun ada alasan lain dari kebijakan menonaktifkan 5.2 juta peserta BPJS tergolong paling muskin itu karena harus fibiatai dari anggaran APBN, seperti ditemukan peserta yang nomor induk kependudukan (NIK)-nya tidak sesuai, itu tidak bijak bila kesakagan itu dibebankan pada mereka, tetapi itu jelas kesalahan Kemendagri dan turunannya yang mengurus masalah data penduduk.

Staf Khusus Menteri Sosial Febri Hendri Antoni Arief mengakui, Kemensos tekah melakukan kerja sama dengan pemda untuk melakukan validasi data penduduk sebelum kebijak culas yang menonaktifan kepesertaan rakyat miskin dati keanggotaan BPJS Kesehatan itu.

Staff khudus Kemensos juga mengataksn ada 96,8 juta jiwa peserta PBI yang didata dan sudah dilakukan verifikasi. Hingga akhirnya, jumlah peserta BPJS Kesehatan Penerima Batuan Iuran dari APBN yang tersortir sebanyak 5,2 juta jiwa yang dinonajtifksn.

Tindakan dari penonaktifan peserta BPJS Kesehstan ini juga dibarengi dengan pengaktifan peserta lain. Dengan demikian, 5,2 juta peserta PBI tersebut tetap terisi oleh warga masyarakat miskin yang lain.

Staff khusus Kemensos Febri Hendri Antoni Arief mengklaim bahwa setiap bulan Kemensos telah melakukan verifikasi peserta PBI. Dia akui memang baru kali ini merupakan verifikasi yang terbanyak, hasilnya adalah terselamatkannya uang negara.

Namun Kemensos maupun Dinsos belum pernah menghubungi peserta yang dinonaktifkan. Karena menurut Kemensos bahwa hal itu adalah tugas BPJS Kesehatan, bukan tugas Kemensos maupun Dinsos.

Kesan adanya upata “melempar batu sembunyi tangan” dalam mengurus masalah rakyat kecil ini semakin jelas cuma ingin gagah-gagahan belaka. Tak serius. Bagaimana mungkin mencoret 5,2 juta peserta BPJS Kesehatan untuk rakyat termiskin ini tanps sodialisasi dan usaha menjemlut bola agar rakyat miskin tidak semakin susah dan terpinggirkan.

Lalu apa pula gunanta Dinsos membuka Pos Pengaduan ? Sungguhkan itu bukan sekedar membagi-bagi dan nensahkan angggaran proyek belaka yang msksimasal manfaatnya untuk memvantu rakyat muskin ?

Bayangksn, jika Kemensos serta Dinsos merasa cukup menghimbau kepada rakyat miskin itu bils ada yang merasa masuk golongan PBI, tapi tidak ada dalam daftar, hanya cukup dipersilahkan bagi warga yang memiliki kartu melakukan verifikasi apakah aktif atau tidak. Dan bila tidak, maka masih dipersilahkan juga menghubungi Pemda setemat.

Menurut Ratuate, kalau cuma begitu kebijaksn yang dilakuksn Jemnsis dan turunannya di daerah, itu namanya cuma mau enak sendiri. Rakyat kecil yang miskin dan susah akan bertambah susah. Itu pun kalau mereka mau mematuhi selera Penerintah seperti yang dilakukan Jemensos dan turunannya di daerah.

Jika masyarakat kecil itu enggan mengurus, atau tidak mampu menerobos birokrasi yang menyeramkan bagi mereka itu, atau mungkin juga tidak tahu adanya kebijakan sepihak dari Kemensos yang mebsortir nams mereka untuk sari keoeserraan BPJS Kesehatan ini, maka resiko bagi mereka yang sakit akan semakin dekat ke liang kubur.*

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed