oleh

WOW, Pelapor Mengungkap “Pelanggaran KPUD” di BAWASLU Mabar

Pelapor saat ditemani Kuasa Hukum, Plasidus Asis Deornay, SH., Usai menerima Tanda Bukti Penerimaan Laporan diruangan tamu Kantor BAWASLU Kabupaten Manggarai Barat-NTT, pada Jumat (25/9/2020). (Foto Rikardus Nompa)

Manggarai Barat- Menindaklanjuti pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 317/PL.02.3-PU/KPU-Kab/IX/2020 Prihal Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020, disampaikan dalam hasil rapat pleno tertutup yang dilaksanakan pada Rabu (23/9/2020), Kelompok masyarakat yang didampingi kuasa hukum kembali melakukan laporan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sekitar pukul 16.00 WITA kita sudah tiba di Kantor BAWASLU Mabar untuk memberikan pelaporan pengaduan masyarakat terkait proses penetapan yang dilakukan oleh KPU Mabar yang sudah dituangkan dalam berita acara pada tanggal 23 September 2020 kemarin, Jelas Plasidus Asis Deornay, SH sebagai Kuasa Pelapor saat ditemukan Media ini di Kantor BAWASLU Kabupaten Manggarai Barat pada Jumat (25/9/2020).

Nah….,apa dugaan-dugaanya pelanggaran itu. Yang pertama  adalah Pelanggaran Etik, yang kedua Pelanggaran Substansi. Keduanya kami laporkan ke  BAWASLU Mabar untuk diproses. Sehingga kami menunggu dalam tempo 12 hari kedepan, apakah BAWASLU Mabar mengabulkan aduan kita atau tidak.

Dikabulkan atau tidak dikabulkan, hemat Plasidus Asis Deornay, SH sebagai kuasa hukum pengaduan atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukanoleh KPUD Mabar akan berlanjut ke PTUN. Sebab secara prosedural sengketa seperti ini harus dimulai dari BAWASLU terlebih dahulu, ungkapnya.

Tambahnya, menurut BAWASLU Mabar, Laporan yang diadukan secara Substansial itu tidak bermasalah.  Tetapi ada keinginan agar pelapornya lebih banyak lagi. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat posisi tawar pengaduan yang dilakukan hari ini selain menambah saksi-saksi.

Tanda Bukti Penerimaan Laporan Pelapor pada Jumat, 25 September 2020. (Foto Rikardus Nompa)

Secara keseluruhan kita sudah mendapatkan nomor pengaduan hari ini, artinya laporan kita diterima, tinggal bagaimana proses lanjutannya. Intinya, kita sudah mendapakan  nomor pengaduan, tegasnya.

Harapan pelapor terangnya, BAWASLU berpijak pada aturan atau juknis yang berlaku, sehingga secara prosedural  kita tetap menghargai tata cara dan proses yang ditelah ditetapkan BAWASLU., Karna itu kita menunggu tindaklanjut sampai dengan selesai. Tentunya yang diperiksa dan diteliti oleh BAWASLU terkait apakah ada pelanggaran etika dan pelanggaran substansi yang dilakukan oleh KPUD Manggarai Barat. Pelanggaran Etika dan Substansi yang dimaksud tentu telah kami beberkan pada laporan pengaduan kami hari ini di BAWASLU Mabar, terang Plasidus Asis Deornay, SH.

Bagi saya, Pelanggaran-pelanggaran yang saya telah beberkan telah memenuhi unsur-unsur didalam hukum. Soal keputusan itu kewenangan BAWASLU Mabar, beber Kuasa Hukum Pelapor.

Tanda bukti penerimaan laporan oleh Kuasa Pelapor Plasidus Asis Deornay, SH tertuang dalam Nomor: 01/LP/PB/Kab/19.00/IX/2020. Pelapor atas nama Defrianto Jehandut sebagai Masyarakat Pemilih Kabupaten Manggarai Barat yang pengaduannya diterima oleh BAWASLU Mabar pada pukul 15.45 WITA pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 di Kantor BAWASLU Mabar.

Selain itu, Pelapor didampingi juga oleh masyarakat pemantau pemilu yang bernama Kadis Yohanes, SH yang selama ini getol juga mengungkap dan membeberkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KPUD Manggarai Barat.

Adapun bukti-bukti Pelapor Terlampir diantaranya: A) Dokumen fotocopy Berita Acara Penetapan Paslon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat 2020 No:65/PL.02.03.BA/5315/KPU-Kab/IX/2020.   B) fotocopy SKCK, C) Surat KPU Pusat Tertanggal 26 Agustus 2020 Nomor 686/PL.02.2-SD/KPU/VIII/2020 Prihal: Penjelasan Kepada Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang isinya berpotensi MELOLOSKAN dan/atau MENETEPKAN BAKAL CALON TERPIDANA EDISTASIUS ENDI, SE oleh KPUD Manggarai Barat di Labuan Bajo, D) Flash Disk Rekaman suara Anggota KPU saat Klarifikasi/Wawancara dengan Wartawan, E) Jurisprudensi Keputusan Penetapan Paslon Peserta Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Pada Kabupaten Lain Tahun 2020, dalam bentuk Berita Media yang telah disiarkan kepada publik di Indonesia, dimana Mantan Terpidana dalam kasus yang sama juga TIDAK DITETAPKAN OLEH KPUD SETEMPAT.

Adapun Pelapor membuat dan melaporkan pengaduan ini kepada BAWASLU Kabupaten Manggarai Barat-NTT di Labuan Bajo didasarkan dengan bukti-bukti yang telah dikumpulkan lebih lanjut yang kemudian Pelapor simpulkan sebagai berikut:

  1. Bahwa berdasarkan surat keputusan Berita Acara Penetapan Paslon Peserta Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat 2020 No: 65/PL.02.03.BA/5315/KPU-Kab/IX/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisioner KPUD Manggarai Barat (Terlapor), yang MENETAPKAN BAKAL CALON MANTAN TERPIDANA EDISTASIUS ENDI, SE adalah sebuah bentuk kesengajaan dan perlawanan terhadap perintah yang diamanatkan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dan PKPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencalonan Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, dalam hal ini khusus tentang PERSYARATAN PENCALONAN.
  2. Bahwa surat keputusan Berita Acara Penetapan Paslon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat 2020 No: 65/PL.02.03.BA/5315/KPU-Kab/IX/2020 yang dibuat dan diputuskan oleh Ketua dan Anggota Komisioner KPUD Manggarai Barat (Terlapor), secara JELAS dan NYATA melanggar dan menentang ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, yang diantaranya sebagai berikut:

a). PKPU Nomor 1 Tahun 2020, tentang Persyaratan Pencalonan Pasal 4 ayat 1 huruf j “Tidak Pernah Melakukan Perbuatan Tercela dan pedoman Dasar UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat 2 huruf I bahwa yang dimaksud dengan melakukan perbuatan tercela antara lain Judi, Mabuk, Pemakai/Pengedar Narkoba, berzina serta Perbuatan Asusila Lainnya. Disinilah pelanggaran substansi KPUD Mabar yang tidak patuhi dan tidak dijalan sesuai dengan perintah Undang-Undang, karna perbuatan tercela Bakal Calon Edistasius Endi, SE terungkap pada kedua produk Undang-Undang yang telah sebutkan diatas.

b).Ketentuan pasal 42 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016, bahwa Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dan PKPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencalonan Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 huruf I UU No. 10 Tahun 2016.

C).Ketentuan pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) huruf b angka 4 UU No. 10 Tahun 2016, menegaskan lagi bahwa pendaftaran pasangan calon disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan yang meliputi antara lain “Surat Keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian”, dan ketentuan pasal 4 ayat (1) I PKPU No. 1 Tahun 2020, dengan tegas menyatakan “Warga Negara Indonesia dapat menjadi calon Gubernur, Bupati, dstnya dengan memenuhi persyaratan, salah satunya adalah “Tidak pernah melakukan perbuatan tercela”. Keterangan pasal 42 ayat (1) huruf h PKPU No. 1 Tahun 2020, menyatakan bahwa dokumen persyaratan calon yang wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten terdiri atas (antara lain) “Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang menerangkan bakal calon pernah atau tidak pernah melakukan perbuatan tercela”. Hal ini juga diabaikan oleh KPUD Mabar bahwa ada kesan mengandung unsur disengajakan untuk diloloskan Paket yang bermasalah hukum ini. Pelapor menilai KPUD Mabar patut diduga telah melakukan konspirasi tersembunyi untuk kepentingan tertentu.

3. Pelapor temukan FAKTA bahwa didalam SKCK Bakal Calon Mantan Terpidana Sdr. Edistasius Endi, SE tercantum atau tertulis PERNAH TERLIBAT DALAM TINDAK  KRIMINAL SEPERTI TERCANTUM DALAM PASAL 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP. Dimana didalam Pasal-pasal tersebut Menjelaskan Tentang Tindak Pidana PERJUDIAN. Yang menurut pelapor tindak pidana tersebut adalah perbuatan tercelanya, namun KPUD Mabar tidak menyimpulkan itu sebagai perbuatan tercelanya. Inilah pelanggaran substansinya.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan pasal diatas, maka keputusan penetapan mantan bakal calon Edistasius Endi, SE yang diputuskan oleh KPUD Mabar BATAL DEMI HUKUM dan/atau secara hukum TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN PENCALONAN.

Pelapor saat ditemani Kuasa Hukum, Plasidus Asis Deornay, SH., Usai menerima Tanda Bukti Penerimaan Laporan diteras Kantor BAWASLU Kabupaten Manggarai Barat-NTT  saat dimintai keterangan, pada Jumat (25/9/2020). (Foto Rikardus Nompa)

Dari  semua uraian diatas, Pelapor meminta kepada BAWASLU Kabupaten Manggarai Barat untuk: Pertama, SEGERA Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap TERLAPOR yang namanya kami sebutkan diatas. Kedua, SEGERA DIJATUHKAN SANKSI berupa: PEMECATAN terhadap semua TERLAPOR, dan Memutuskan atau Merekomendasikan kepada PTUN untuk segera MEMBATALKAN SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PASLON  yang tertuang dalam Berita Acara Nomor:65/PL.02.3-BA/5315/KPU-Kab/IX/2020, tertanggal 23 September 2020, yang isinya memuat nama salah satu Paslon bernama Edistasius Endi, SE, sebagai Calon Bupati.

Hal lain menurut advokat pelapor Plasidus Asis Deornay, SH yakni alat bukti rekaman suara atas klarifikasi dihadapan wartawan diamana KPUD Mabar mempersoalkan tentang domain atau kewenangan.

Menurut advokat kuasa pelapor ini, mempersoalkan tentang domain kepada Polres Manggarai Barat adalah pelanggaran etika. Kenapa, karna menjelaskan perbuatan tercela itu adalah domain KPUD itu sendiri. Hal ini sama dengan KPUD Mabar melempar kesalahan kepada Polres Mabar.

Pertanyaan yang dilakukan KPUD Mabar kepada Polres Manggarai Barat tentang apakah pasal 303 bis perbuatan tercela atau tidak merupakan pelanggaran etika. Sebab itu adalah domain atau kewenangan KPUD sendiri, dimana penjelasan perbuatan tercela yang dilakukan Bakal Calon Edistasius Endi, SE justru dijelaskan pada UU yang mengikat tugas dan tanggung jawab KPUD Manggarai Barat, tutup Plasidus Asis Deornay, sebagai Kuasa Hukum Pelapor hingga berajak pulang.

Hingga diturunkan berita ini ketika konfimasi ke pihak BAWASLU Mabar katanya ketua BAWASLU dan jajaranya lagi sibuk dan belum bisa diwawancarai  saat awak didalam ruangan pramutamu, ungkap salah satu anggota BAWASLU Mabar. [Rikardus Nompa]

 

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed