oleh

Polri Berhasil Menangani Sebanyak 22 Kasus Hoax Yang Beredar di Media Sosial, 4 Diantaranya Soal Hoax Papua

Jakarta. Hingga Agustus 2019, sebanyak 22 kasus hoax sudah berhasil di tangani jajaran Kepolisian. 4 dari 22 kasus hoax tersebut diantaranya berkatian langsung dengan isu rasialisme Papua dan Papua Barat, dan 3 kasus hoax tersebut sudah ditangani oleh Polda Jawa Timur (Jatim) dan 1 diungkap oleh Polda Sulawesi Selatan (Sulsel), jelas Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen. Pol. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M., dalam diskusi dengan teman tentang memperkuat langkah penghapusan diskriminasi ras dan etnis di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Kamis (12/09/19).

“Ada 22 kasus ditangani sepanjang tahun 2019 terkait isu dan rasis di Papua. Ada 4 kasus ditangani tiga kasus Polda Jatim, satu kasus Polda Sulawesi Selatan,” jelas Karo Penmas.
Jenderal bintang satu tersebut meminta kepada masyarakat agar menyaring isu-isu yang beredar di media sosial termasuk juga konten yang bermuatan provokasi etnis dan agama. Dikarenakan begitu banyak sekali informasi palsu yang beredar. Karo Penmas berharap masyarakat tidak serta merta mencerna informasi dari medsos sebelum mengecek ulang kebenarannya.

Karo Penmas menerangkan dua hal yang memicu kerusuhan di Papua dan Papua Barat yaitu melalui jaringan media sosial twitter dan facebook.

“Dia mainnya Twitter untuk politik dan membakar massa mainnya di Facebook. Itu pola-pola sudah kita baca semuanya,” terang Karo Penmas.

Karo Penmas mengatakan bahwa ada oknum yang aktif menyebarkan hoaks di media sosial. Sebanyak 32.000 konten diviralkan oleh akun yang segaja memprovokasi tentang RAS dan Etnis. Konten yang disebar berupa video, foto serta narasi yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

“Kemudian narasi-narasi yang dimodifikasi tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan itu yang membakar masyarakat kita. Mereka sudah sangat paham, para pendesain-pendesainnya, untuk perubahan-perubahan itu,” jelas Brigjen. Pol. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M.

Beberapa waktu lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) sempat menghambat akses internet di Papua dan Papua Barat ketika kerusuhan terjadi di sejumlah tempat.

Karo Penmas menjelaskan bahwa Kemenkominfo memang mengetahui kondisi waktu itu. Karenanya, diambil tindakan untuk menghambat akses internet agar tidak banyak pihak yang termakan informasi tidak benar atau hoaks.

“Menkominfo melihat kelemahan masyarakat kita lemah literasi. Ketika mendapatkan informasi itu, kita langsung percaya dulu tanpa melakukan kroscek, melakukan klarifikasi,” terang Karo Penmas.

(fn/sw/hy)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed