oleh

Polemik Pembangunan Rumah Dhuafa Aceh

 

BANDA ACEH, BARANEWSACEH – Pemerintah Aceh sudah mengambil keputusan untuk menunda pembangunan 1.100 unit rumah duafa bantuan Baitul Mal Aceh tahun 2019. Alasannya penundaan pembangunan 1.100 rumah duafa tersebut dilakukan karena tidak lagi cukup waktu bagi rekanan untuk mengerjakannya di akhir tahun 2019, dan tidak adanya perintah dalam Qanun Baitul Mal Nomor 10 Tahun 2018, hanya saja tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 43 Tahun 2019 tentang Infaq Pasal 6 (4). Dengan dasar itulah Plt Gubernur Aceh menunda Pembangunan tersebut.

Dengan keputusan itu, calon penerima rumah bantuan yang sudah diverifikasi sejak tahun 2018 lalu, terpaksa harus bersabar hingga tahun 2020 karena pembangunannya akan dilaksanakan di tahun 2020, namun hingga pertengahan bulan satu tahun 2020 belum ada titik kecerahan terkait akan di lanjutkan proses pembangunan 1.100 rumah duafha Baitul Mal Aceh seperti yang di kabarkan oleh pemerintah Aceh sebelumnya.

Gerakan Independen Advokasi Rakyat (GIAR)
yang diwakili Sekretaris Jenderal Alwiyandi Darmawan, didampingi kabid Politik Hukum dan Keamanan (POLHUKAM) Reza Arisma. mempertanyakan kejelasan kelanjutan proses pembangunan rumah duafha yang di tunda di akhir tahun 2019 lalu kepada Ketua Sekretariat Baitul Mal Aceh, Rahmat Raden yang di dampingi Kabag Hukum dan Layanan Umat di Kantor Baitul Mal Aceh.

Dalam penjelasannya pihak Baitul Mal sudah mengupayakan semaksimal mungkin untuk segera merealisasikan pembangunan 1.100 unit rumah dhuafa dari 2018 hingga hari ini, dengan berbagai rintangan.

Di tahun 2018 pihak Baitul Mal sudah melakukan pendataan dan proses verifikasi ke calon penerima rumah duafha langsung di daerah tempat akan di bangun, namun di akhir tahun 2018 pengesahan Qanun Baitul Mal Nomor 10 Tahun 2018 dikeluarkan. Hingga menjadi kendala tidak dapat di kerjakan karena tidak ada perintah di dalam Qanun Baitul Mal.

Kemudian Plt. Gubernur Aceh mengeluarkan Peraturan Gubernur 43 Tahun 2019 tentang dana infaq pada pasal 6 (4) September. Hingga proses yang sudah akhir tahun dan kendala di lapangan dengan material yang tidak cukup persediaan dan bahkan beberapa daerah material jenis tertentu sulit ditemukan. Kemudian di awal tahun 2020 pihak Baitul Mal Aceh sudah mengirimkan permohonan revisi Qanun Baitul Mal Aceh ke DPRA.

Gerakan Independen Advokasi Rakyat (GIAR), mengajak seluruh komponen- kompenen Pemerintahan Aceh untuk Serius dalam mensejahterakan rakyat, dan Baitul Mal Aceh harus komit dalam pemenuhan rumah kaum duafa.

Penulis: Alwiyandy

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 komentar

  1. Kapan ya kira2 revisi qanun tentang pembangunan rumah dhuafa selesai diqanunkan oleh DPRA ? adakah harapan di tahun 2020 ini ??

News Feed