oleh

Pembagian Dana Desa Harus Diawasi Ketat

ILUSTRASI

Jakarta: Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menyebut kasus desa fiktif layaknya gunung es dari permasalahan dana desa. Said meminta pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) lebih ketat mengelola dana desa.

“Diharapkan temuan tersebut harus menjadi momentum yang tepat untuk memperbaiki pengelolaan dana desa di awal periode pemerintahan baru,” kata Said di Jakarta, Senin, 11 November 2019.

Said menyebut pengawasan penting agar pajak yang disetor rakyat dialokasikan dengan baik. Uang pajak itu bisa digunakan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat di pedesaan.

Alokasi dana mencapai Rp900 juta per desa dalam satu tahun. Said mengatakan jumlah itu sangat menggiurkan. Ia meminta pemerintah segera menangani kasus desa fiktif.

“Saya mengapresiasi langkah Kementerian Keuangan yang segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), serta Kepolisian, untuk menelusuri Desa Siluman dan jumlah Dana Desa yang sudah mengalir ke desa-desa. Memang, perlu segera mengambil langkah-langkah preventif dan penindakan,” ujar dia.

Selain pengawasan, seluruh skema pengalokasian anggaran perlu otimal diintegrasikan optimal. Regulasi yang memperjelas fungsi dan kewenangan desa juga diperlukan dalam pengelolaan dana.

“Karena pada ujungnya desa melahirkan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai Desa,” terang dia.

Isu desa siluman pertama kali disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Berdasarkan laporan yang ia terima, banyak desa baru tak berpenduduk dibentuk agar bisa mendapat kucuran dana desa saban tahun.

Salah satu desa-desa fiktif berada di Konawe, Sulawesi Tenggara. Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan 56 desa diduga fiktif.

Program Dana Desa dilakukan sejak 2015. Selama empat tahun ini, program sudah menjangkau 74.954 Desa di seluruh Indonesia.

Pada 2015, alokasi dana desa dianggarkan Rp20,8 triliun, kemudian pada 2016 meningkat menjadi Rp46,9 triliun. Pada 2017 dan 2018 meningkat menjadi Rp 60 triliun. Lalu pada 2019 menjadi Rp72 triliun. Anggaran itu untuk membangun 74.597 desa.  (DRI)/MEDCOM

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed