oleh

Optimalkan Sistem Distribusi Penyimpanan Dingin dan Prioritas Penerima Vaksin dari Sistem Satu Data Vaksinasi Covid-19

 

JAKARTA, BARANEWS | “Proses distribusi penyimpanan rantai dingin dan pemberian vaksin dari sistem satu data vaksin Covid-19 perlu dioptimalkan agar kendala penyimpanan bisa disolusikan sehingga tidak menimbulkan penumpukan stok vaksin maupun antrian penerima vaksin,” demikian disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin, melansir berita Menkes tentang terkendalanya program vaksinasi dari dua faktor yaitu terbatasnya jumlah penyimpanan rantai dingin vaksin dan belum selesainya pendataan masyarakat prioritas penerima vaksin di berbagai Media Rabu (13/01/2021).

Lebih jauh Azis menyampaikan, “Melihat kedua faktor Keberhasilan Program Vaksinasi tersebut, Kementrian Kesehatan (Kemenkes) perlu memantau seksama dan segera mendata hal-hal yang menjadi penyebab terkendalanya distribusi dan prioritas penerima vaksin Covid-19, selanjutnya segera dicarikan alternatif solusinya agar pelaksanaan vaksinasi dapat berjalan sesuai target time frame yang telah ditetapkan sebelumnya.”

Pentingya kedua hal tersebut dan ini masih awal program vaksinasi serta agar ada jaminan kelancaran kedepannya, Azis mengusulkan kepada Kemenkes dan institusi/sisterm pendukungnya, “Pertama, segera menambah jumlah penyimpanan rantai dingin vaksin di setiap provinsi, khususnya di provinsi Sumatra Utara dan Sumatra Selatan yang kapasitas rantai penyimpanannya masih belum cukup, serta melakukan pengecekan kapasitas penyimpanan rantai dingin vaksin di setiap provinsi guna memastikan vaksin dalam keadaan baik sebelum disuntikkan kepada masyarakat di periode vaksinasi massal pertama pada Januari-April 2021; Kedua, segera menyelesaikan pendataan yang akan menjadi prioritas penerima vaksin yaitu petugas kesehatan, petugas publik, dan masyarakat rentan, sehingga pemetaan pemberian vaksin dapat terlaksana secara adil dan sesuai dengan target yang telah ditentukan, serta melakukan pendataan masyarakat penerima vaksin yang terintegrasi secara digital, baik dari riwayat kesehatan masyarakat, sistem registrasi, penjadwalan vaksin, hingga pemberian sertifikat digital vaksinasi.” (AS/pr)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed