oleh

Menteri Meresmikan Peluncuran Kertas Kebijakan

JAKARTA, BARANEWS | Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menghadiri acara Peluncuran Kertas Kebijakan; Berkejaran dengan Waktu: Masukan Kebijakan Untuk Mengatasi Dan Mencegah Dampak Covid-19 Pada Anak dan Individu Rentan, pada hari Senin, 28 September 2020.

Kertas Kebijakan merupakan dokumen yang diprakarsai oleh Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (Puskapa) dengan dukungan UNICEF dan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) bekerjasama dengan Kementerian PPN/Bappenas.

Dokumen ini berisi rekomendasi kebijakan berbasis data yang dapat digunakan untuk menjadi bagian dalam penyusunan kebijakan perlindungan sosial. Sekiranya dokumen ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menata kembali sistem perlindungan sosial yang ada.

“Saya berharap, peluncuran dokumen ini akan memberikan pemahaman baru yang bermanfaat bagi perbaikan sistem perlindungan sosial kita kearah yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan berbagai kelompok rentan,” ungkap Menteri dalam kata sambutannya.

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan penularan penyakit yang tidak memandang usia. Kasus kematian akibat Covid-19 cukup banyak pada kelompok dengan kondisi penyerta, termasuk pada anak. Saat ini, ada sekitar 42,1 % anak usia 12-23 bulan yang tidak mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Selain itu, 50,4% kasus tuberkolosis di Indonesia terjadi pada anak balita dan sebanyak 467,383 kasus pneumonia terjadi pada anak balita di tahun 2019. Anak balita dengan kondisi kesehatan rendah dan memiliki kormobiditas akan menjadi lebih rentan untuk tertular Covid-19.

Dari segi perekonomian dan kesejahteraan, berdasarkan data yang dihimpun oleh Bappenas dari hasil survei BPS tentang Demografi Dampak Covid-19 menunjukkan sekitar 70,52% responden berpendapatan rendah mengaku mengalami penurunan pendapatan dan 2,52% responden mengalami PHK pada masa pandemi.

“Hal tersebut berimplikasi pada kualitas kesehatan, terutama pada ibu hamil dan menyusui serta anak-anak karena konsumsi makanan yang terbatas dan hambatan dalam mengakses layanan kesehatan,” ujar Menteri Suharso dalam kata sambutannya.

Pada sektor pendidikan, kebijakan pembelajaran jarak jauh secara online juga mempengaruhi kualitas hasil belajar siswa karena keterbatasan sarana dan prasaranaa, serta mempengaruhi psikologis anak seperti penurunan motivasi belajar, kebosanan, dan stress.

Melalui Kertas Kebijakan ini, memberikan pandangan baru bahwa ternyata ada berbagai kelompok rentan lainnya, di luar aspek ekonomi, yang perlu diberikan akses perlindungan pada masa pandemi dan pemulihannya.

“Semoga informasi dan rekomendasi yang diberikan dalam dokumen ini dapat menjadi bagian dari upaya penyusunan kebijakan berbasis bukti di bidang perlindungan sosial,” tutup Menteri. (RED)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed