oleh

MENGAPA INSAN PERS ENGGAN BERSERIKAT

BARANEWSACEH.CO – Keengganan insan pers membangun dan menjadi anggota Serikat Pekerja bisa disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari ketidaktahuan, ketidakperdulian, sikap abai pada fungsi dan peranan organisasi pekerja itu sendiri hingga penghalangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan di tempat yang bersangkutan bekerja.

Alasan yang paling suks dikatakan kawan-kawan pers — sekedar untuk menutupi ketidakperduliannya pada organisasi pekerja ini karena sibuk, tidak cukup punya waktu untuk membagi perhatian apalagi untuk menjadi aktivis penggerak organisasi pekerja pers atau serikat jurnalis.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pun pada masa awal didirikan dulu menjelang reformasj 1998, belum berbentuk serikat. Itulah sebabnya Dhea Prakesga Yudha dan Satrio Arismunandar sebagai wartawan senior Harian Pagi Kompas tekun dan intensif mendampingi AJI sejak awal hingga menjadi ormas kejerja pers.

Indikator dari keengganan pekerja pers membuat dan menjadi aktivis penggerak organisasi pekerja di bidang pers seperti diunjuk oleh Serikat Pekerja Lintas Media (SPLM) Jakarta dan Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI) mendorong Dewan Pers menjadikan Serikat Pekerja (SP) sebagai syarat utama verifikasi di perusahaan media. (TEMPO.CO, 1 Mei 2019)

Sasmito Madrim. Ketua FSPMI mendesak Dewan Pers untuk menjadikan poin serikat pekerja dalam verifikasi perusahaan media sebagai syarat utama verifikasi.

Selain itu, SPLM dan FSPMI juga meminta Kementerian Tenaga Kerja untuk menindaklanjuti pemberangusan serikat pekerja media agar tidak membuat takut pekerja media yang ingin mendirikan serikat.

Catatan Dewan Pers, ada 210 media yang berdomisili di Jakarta dengan cinciannya 84 media terverifikasi faktual dan administrasi, satu media terverifikasi faktual, dan 125 media terverifikasi administrasi. Jumlah tersebut, merupakan bagian dari 1.512 perusahaan media di seluruh Indonesia yang terdata Dewan Pers.

Padahal, jumlah media sebanyak itu masih jauh dibanding yang ada di lapangan. Karena Dewan Pers juga memperkirakan ada 47 ribu media di seluruh Indonesia, sebanyak 43 ribu diantaranya merupakan media online.

Dari jumlah media sebanyak itu, riset Ross Tapsell yang sudah dia jadikan buku berjudul Kuasa Media di Indonesia menyebut hanya ada delapan orang konglomerat media di Indonesia. Dan hasil ramuan SPLM Jakarta dan FSPMI, hanya ada dua kelompok media yang pekerjanya memiliki serikat pekerja di Jakarta. Sementara, enam kelompok media raksasa lainnya tidak memiliki serikat pekerja.

Kecuali itu, SPLM Jakarta dan FSPMI juga mencatat, ada tujuh serikat pekerja media lainnya di luar delapan kelompok media besar tersebut dan dua serikat pekerja lintas perusahaan. Dengan demikian, total ada 12 serikat pekerja media yang ada di Jakarta. Diantaranya Serikat Pers itu berada di Tempo, KBR, Bisnis, Swa, Hukum Online, Tirto, dan Antara.

Dalam proses verifikasi perusahaan media yang dilakukan Dewan Pers, pun tampak tidak serius mendukung insan pers untuk membangun serikat pekerja pers di Indonesia. Dewan Pers lebih terkasan sudah merasa puas dengan adanya PWI dan UU No. 40 Tahun 1999 yang cuma mengatur tentang cara dan adat istiadat pekerja pers bekerja, bukan soal hububfan kerja dan jaminan sosial serta aturan mengebai kesejahteraan yang layak serta patut pekerja terima.

Ikhwal hak-hak perlindungan serta jaminan kenyananan serta keselamatan kerja serta pendampingan maupun pembelaan ketika yang bersangkutan mengalami masalah yang berkaitan dengan pekerjaannya, PWI sendiri tidak bisa melakukanbspa-apa, karena bentuk dan sifatnya seperti organisasi profesi, persis seperti IDI (Ikatan Dokter Indonesia), PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) maupun Organda (Organisasi Angkutan Darat) serta dosen dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang juga mengabaikan organisasi pekerjanya sebagai pengajar dan risjan pula mengalami masalah hubungan kerja seperti yang pernah dialami oleh Dr. Arief Budiman yang di-PHK dari Universitas Satyawacana, Salatiga dan Dr. Sri Bintang Pamungkas dari Universitas Indonesia di Jakarta semasa rezim Orde Baru berkuasa. (Jacob Ereste)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed