oleh

Mantan Kepsek SDK Rangga Lembor Dituding Gelapkan Dana BOS

Mantan Kepsek SDK Rangga, Herman Yosep Tagur, S.Pd Klarifikasi Tudingan Gelapkan Dana BOS, Selasa (15/2/2022). Foto Rikardus Nompa.

LABUAN BAJO, BARANEWS –Realisasi dana pembelanjaan Bantuaan Operasional Sekolah (BOS) di SDK Rangga, Kecamatan Lembor, Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur (NTT) selama tiga tahun terakhir ramai diisukan bermasalah akhir-akhir ini. Bahkan, kasusnya dikabarkan belum ditangani serius oleh beberapa pihak.

Informasi yang dihimpun media ini, penggunaan dana BOS di SDK Rangga dipertanyakan oleh sejumlah orang tua siswa dan guru. Hal itu disebabkan, dari aspek pembangunan dan fasilitas gedung sekolah tersebut sangat buruk. Fasilitas seperti kursi dan meja belajar siswa sangat terbatas. Bahkan, sudah rusak berat.

“Kami dengar kasak-kusuk internal guru juga menyebut pengelolaan dana BOS selama 3 tahun terakhir tidak transparan,” ujar salah satu orang tua murid yang dijumpai media ini beberapa waktu lalu.

Sumber ini menjelaskan, dari informasi yang diperolehnya, bahkan beberapa kali gaji guru komite pun dibayar sampai tertunda berbulan-bulan.

Selain itu, dana BOS yang mencapai 200an juta juga tidak dievaluasi secara bersama oleh Kepala Sekolah periode 2017-2021. “Bahkan penggunaan dana BOS tidak ada evaluasi. Kepala sekolah atur sendiri. Sempat beberapa waktu lalu, para guru mengeluh karena tidak mendapatkan uang lelah kegiatan ekstra seperti yang dilakukan oleh kepala sekolah sebelumnya,” jelasnya.

Salah seorang guru di SDK Rangga turut membenarkan apa yang disampaikan oleh salah seorang wali murid itu. “Selama ini memang tidak transparan, susah lah dibilang,” kata Guru itu yang enggan dimediakan namanya.

Ia mengatakan, dugaan penggelapan dana BOS yang dilakukan oleh mantan Kepala Sekolah HYT sudah lama disebut-sebut. Namun, belum ada pemeriksaan.

Lebih lanjut dirinya mempertanyakan
dana komite senilai Rp 9.000.000. Dan mengakui pengunaan BOS yang tidak jelas diperuntukkan apa.

“Uang komite 9 juta, tidak dipertanggungjawabkan. Selain itu, penggunaan dana BOS hampir pasti banyak tidak jelas. Dana BOS sudah habis, laporanya tidak ada, karena memang tidak ada buktinya”, paparnya.

Dikatakannya, HYT telah diganti oleh kepala sekolah baru yang dilantik pada Januari lalu. Namun, sampai hari ini belum buat serah terima, karena belum buat laporan selama dua tahun.

Atas dasar kepedulian terhadap kelangsungan pendidikan di SDK Rangga, dirinya meminta kepada Dinas Pendidikan dan Inspektorat Manggarai Barat untuk memanggil dan mengevaluasi penggunaan dana BOS di SDK Rangga.

“Dengan adanya masalah yang di lakukan oleh oknum kepsek ini, kami berharap kepada dinas terkait yakni Dinas Pendidikan, Inspektorat agar segera turun kelapangan untuk menindak oknum kepsek yang nakal, yang hanya memperkaya diri sendiri seperti yang di lakukan oleh oknum kepsek SDK Rangga. Pasti ada ada temuan”, pungkasnya.

Terkait isu yang ramai diperbincangkan itu, Mantan Kepala Sekolah SDK Rangga, Herman Yosep Tagur, S.Pd menjawab tudingan tersebut. Ia menjelaskan bahwa penggunaan dana BOS sudah dilakukan sesuai juknis dan dilengkapi dengan laporan yang ada.

“Terkait ada informasi dugaan penyelewengan dana, saya tidak paham penyelewengannya itu dimana. Apa yang diinformasikan oleh sumber-sumber tertentu itu tidak benar. Karna pada kenyataannya, kami mengerjakan mengelola dana BOS ini sesuai juknis yang ada”, kata Herman Yosep Tagur saat ditemui Baranewsaceh.com, Selasa (15/2/2022) petang di Labuan Bajo.

Mantan Kepsek SDK Rangga, Herman Yosep Tagur, S.Pd Klarifikasi Tudingan Gelapkan Dana BOS, Selasa (15/2/2022). Foto Rikardus Nompa.

Banyaknya fasilitas di SDK Rangga
yang dalam kondisi rusak dan tidak layak mendapat sorotan dari orang tua murid dan guru. Terlebih, terkait adanya dugaan pungutan seperti uang komite hingga realisasi dana BOS tak berbekas.

“Berkaitan informasi perbaikan sarana sekolah ada batasannya. Kenapa ada batasan, karna juknisnya mengatur demikian. Regulasinya mengatakan bahwa untuk perbaikan itu dilihat dulu tingkat kerusakannya berapa persen, kalau misalkan diatas 40 atau 50 persen keatas itu sebaiknya diusulkan ke daerah untuk diperbaiki. Tapi kalau perbaikan-perbaikan ringan itu bisa diambil dari dana BOS, misalkan meja dan bangku yang rusak”, ujarnya.

Ia dikeluhkan oleh sejumlah guru lantaran tidak memberikan uang lelah kegiatan ekstra.

“Informasi yang diberikan itu tidak berdasarkan data, orang hanya menduga. Karena pada kenyataannya uang lelah itu ada selama masa saya selama lima tahun. Itu tetap diberikan kalaupun itu angkanya pas-pasan tapi itu ada dibandingkan masa sebelumnya tidak ada”, akunya.

Orang tua murid mempertanyakan transparansi dana komite sekolah yang selama ini telah mereka gelontorkan ke SDK Rangga. Pasalnya, para wali murid menilai dana yang telah dikeluarkan tak pernah jelas keperuntukannya.

“Dana komite itu sebetulnya dana sumbangan orang tua murid, untuk pembangunan pagar sekolah. Itu berjalannya dari 2019 dan sampai sekarang. Awal-awalnya disepakati oleh sekolah dalam hal ini guru, komite sebagai perwakilan orang tua murid dan kepala cabang dalam hal ini pastor paroki dan lembaga Wahana Visi sebagai mitra. Dan ada orang tua murid yang sadar akan hal ini memberikan sumbangan, dan data-datanya itu lengkap sampai sekarang”, jelas mantan Kepsek SDK Rangga itu.

Lebih lanjut ia menjelaskan, dalam perjalanan dana komite ini, 2019 dimulai dan terhalang dengan kasus corona. Kita tau corona ini berdampak banyak hal, termasuk hal seperti ini. Sehingga tersendatlah dari situ dulu, kita juga tidak bisa memaksa orang tua murid, walaupun ada yang sudah memberikan sumbangan itu kita catat. Yang belum juga seringkali kita sampaikan tapi karna keadaan kita tidak terlalu mendesak mereka, ditambah kekeringan yang melanda wilayah Lembor waktu itu.

Dirinya kembali disoroti terkait realisasi dana yang bersumber wali murid yang disepakati besarannya dan juga minta pertanggungjawabkan secara transparan.

“Mungkin karna kita belum memulai, sehingga ada pertanyaan-pertanyaan dari orang tua murid dan dari komite. Sehingga dana komite sekarang administrasinya ada, lalu sedang dalam proses pengerjaan”,

Mantan Kepsek SDK Rangga Herman Yosep Tagur membantah tudingan dirinya tidak transparan membayar gaji guru komite yang bersumber dari dana BOS.

“Tidak benar, gaji mereka itu tetap dibayar. Begitu dananya ada kita bayar dan kalau tidak yakin dengan hal ini bisa minta keterangan gurunya sendiri. Tidak transparan dana BOS ini dalam hal apa, dana itu sudah punya plotnya masing-masing”, ungkapnya.

Herman Yosep Tagur mendorong Inspektorat Manggarai Barat menelusuri pemanfaatan dana BOS sesuai juknis dan prioritas.

“Saya pikir itu lebih bagus, soal ada penyelewengan berdasarkan hasil audit, tidak bisa hasil tebak-tebakan saja. Kalau Inspektorat temukan ada dugaan penyelewengan, itu memang sebuah kasus. Saya siap Inspektorat menelusuri hal ini”, pungkasnya. [RN]

Connects once per page in :

Jangan Lewatkan

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.