oleh

LMND EW NTT: Surat Edaran Kemendikbud Tidak Sejalan Semangat Tri Dharma Perguruan Tinggi

Bendera LMND (Foto Net)

LABUAN BAJO- Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Eksekutif Wilayah Nusa Tenggara Timur (LMN EW NTT) mengecam keras surat edaran Kemendikbud nomor 1035/E/KM/2020 dengan perihal himbauan pembelajaran secara daring dan sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja.

Marianus Engel Bell, Ketua LMND EW NTT, menilai bahwa surat edaran Kemendikbud tersebut sebagai bentuk pembungkaman demokrasi dalam dunia akademik.

“Kami menilai, surat edaran yang dikeluarkan oleh Kemendikbud tersebut merupakan bentuk pembungkaman terhadap demokrasi di dalam dunia akademik” tegas Marianus. (14/10/20)

Marianus menjelaskan, bahwa surat edaran tersebut tidak sejalan dengan semangat Tri Dharma perguruan tinggi, sehingga hal tersebut sangat berpotensi mengkebiri kebebasan akademik.

“Perlu diketahui, bahwa salah satu tri darma perguruan tinggi adalah ‘pengabdian kepada masyarakat’. Oleh karena itu, surat edaran yang dikeluarkan oleh Kemendikbud tersebut tidak sejalan dengan semangat tri dharma perguruan tinggi dan mengkebiri kebebasan akademik” ungkap Marianus.

Marianus Engel Bell, Ketua LMND EW NTT (Foto Ist)

Marianus menjelaskan, dalam menjalankan tugas, Kemendikbud seharusnya menjauhkan diri dari intervensi kekuasaan yang mencederai demokrasi di dalam dunia pendidikan.

“Harusnya, Kemendikbud menjauhkan diri dari segala bentuk intervensi kekuasaan yang berpotensi mencederai nilai-nilai demokrasi di dalam dunia pendidikan. jangan kemudian nilai-nilai demokrasi itu dikangkangi oleh kekuasaan demi kepentingan oligarki yang akan mengorbankan kepentingan rakyat” tegas Marianus.

Lanjut Marianus, Nadiem Makarim sebagai Mendikbud telah mencedarai peradaban dunia kampus dan sangat orbais.

“Menurut kami, Nadiem Makarim telah mencederai peradaban dunia kampus dan sangat orbais. Seperti pemberlakuan Normalisasi kehidupan kampus dan Badan Koordinasi Kampus yang hendak mematikan kekritisan Mahasiswa” ungkap Marianus.

Ia menjelaskan, kampus sebagai tempat ilmiah memiliki asas otonomi kampus. Surat yang dikeluarkan Mendikbud juga telah mencederai semangat ”Kampus Merdeka” sebagaimana bahwa Kampus akan diberikan kemerdekaan dalam menjalankan seluruh proses akademik yang demokratis dan berperikemanusiaan.

Seruan Aksi Marianus Engel Bell, dkk (Foto Ist)

Baginya, dengan turut sertanya mahasiswa mengontrol kebijakan-kebijakan publik, hal tersebut merupakan cerminan dari praktek negara yang demokratis dan berkedaulatan rakyat.

“Kemerdekaan Mahasiswa dalam mengontrol kebijakan publik merupakan cerminan dari negara yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. Oleh karena itu, saya tekankan sekali lagi, jangan sekali-sekali membatasi perjuangan mahasiswa dalam melawan segala kebijakan yang pro neoliberalisme” tutup Marianus. (RN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed