oleh

Lingkungan Dalam Genggaman UU Cipta Kerja

 

Kemarin RUU Cipta kerja telah ditanda tangani oleh Presiden Joko Widodo biarpun begitu banyak penolakan masa terhadap rencana  Undang-Undang Cipta Kerja. Tak hanya dari segi pekerja UU Ciptaker juga akan berdampak pada lingkungan. Menurut greenpeace ada sekitar 76 aturan yang disederhanakan oleh Omnibus law yang dianggap sebagai hadiah impunitas terhadap perusahaan pembakar perkebunan sawit. Tentu 76 aturan bukanlah angka yang sedikit jika dibandingkan dengan krisis lingkungan saat ini. Undang-Undang cipta kerja cenderung melemahkan keadilan terhadap lingkungan, bahkan tanpa Omnibus Law pun penegakan keadilan terhadap perusakan lingkungan sangat tidak adil. Seperti pada kasus Karhutla dalam kurun waktu 2015-2019 koorporat yang terbukti bersalah saja belum semuanya patuh untuk membayar denda yang telah menjadi putusan pengadilan wajar saja jika banyak pihak yang mempertanyakan keseriusan presiden terhadap isu lingkungan.

 

Ada beberapa pasal yang dianggap melemahkan penegakan keadilan terhadap terhadap karhutla seperti, perubahan pasal 88 UU nomor 23/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berbunyi setiap orang yang tindakan, usaha, dan atau kegiatan menggunakan B3, menghasilkan dan atau mengelola limbah B3, dan atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Nah dalam Undang-undang Cipta Kerja pasal ini di ubah dan berbunyi, setiap orang yang tindakan, usaha, atau kegiatan menggunakan B3, menghasilkan dan mengelola limbah B3, yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian dari usaha atau kegiatannya. Perubahan beberapa kata ini tentu saja merubah makna dari dari undang-undang itu sendiri. Penulis menginterpretasikan undang-undang ini seperti negara seolah-olah melunak dalam penegegakan keadilan terhadap lingkungan. Dalam undang-undang sebelumnya negara tidak mau tahu soal itu kesalahan atau tidak, sengaja atau lalai, perusahaan harus bertanggung jawab soal perusakan lingkungan yang telah terjadi

Katanya, masih katanya, Karena masih belum adanya draft Undang-Undang Cipta Kerja di Website DPR RI hal lain yang diubah adalah ketentuan dalam pasal 49 UU 41/1999 tentang kehutanan. pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas kebakaran hutan di areal kerja. Katanya, masih katanya, ketentuan ini diubah menjadi pemegang hak atau perizinan berusaha wajib melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan di areal kerja. Ketentuan ini ditambah klausul pemegang hak atau perizinan berusaha bertanggungjawab atas kebakaran hutan di areal kerja. Tentu saja ini melemahkan keadilan terhadap lingkungan. Yang seharusnya lingkungan harus benar-benar dijaga oleh negara dalam upaya menghadapi krisis iklim yang semakin hari semakin parah akan tetapi perubahan undang-undang ini seolah melunak terhadap korporat-korporat kotor sehingga akan mengakibatkan kerusakan lingkungan semakin parah dan dampak dari krisis iklim akan kian terasa.

Tak berhenti sampai disitu Undang-Undang cipta kerja juga tidak lupa untuk mengkerdilkan Amdal atau singkatan dari (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dalam muatan TEMPO.CO pada pasal 26 UU PPLH ada tiga unsur masyarakat yang harus dilibatkan yaitu yang terkena dampak, pemerhati lingkungan dan yang terpengaruh dalam segala sesuatu proses pembuatan Amdal. Dalam Omnibus Law tidak ada lagi tempat untuk pemerhati lingkungan. Bukankah ini terdengar lucu? Dan lagi untuk pengajuan keberatan terhadap dokumen amdal yang sedang disusun hilang pada omnibus law ini. Sebelumnya pada pasal 26 UU PPLH ada ayat yang menyusun untuk masyarakat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal yang sedang disusun.

Masih ada lagi upaya memperkerdil keadilan terhadap lingkungan. Seperti Komisi Penilaian Amdal dihapuskan. Sebelumnya pada pasal 29 UU PPLH dokumen Amdal yang telah disusun akan di Uji oleh Komisi ini. Komisi penilaian amdal terbentuk dari enam unsur yaitu dua dari pakar lingkungan hidup, dua dari pemerintah, satu dari wakil masyarakat yang terdampak dan satu orang dari organisasi lingkungan hidup. Komisi ini digantikan dengan Tim uji kelayakan yang tersusun dari 3 unsur yaitu pemerintah pusat, daerah dan ahli bersertifikat. Tentu ini patut dipersoalkan karena tidak melibatkan unsur masyarakat yang terlibat.

Dengan disahkannya UU Ciptaker mari kita berharap mimpi buruk kita tidak menjadi nyata!

 

—————————————————————————————————————–

Data penulis

Nama                       : Ikhsanul Akmal

Jabatan                   : Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Pelajar Aceh (HIMPAC)

Perkerjaan                : Mahasiswa Universitas Negeri Padang

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed