oleh

Kebijakan Pemerintahan Amirul Mukminin Umar Bin Khattab

Ilustrasi/net

 

          Umar bin Khattab menjabat khalifah selama kurang lebih 13 tahun. Umar bin Khattab menerima jabatan khalifah pada hari Selasa 13 Agustus 634 M. Terpilihnya Umar sebagai khalifah memberikan manfaat yang sangat besar bagi kelangsungan dan perkembangan Islam sebagai kekuatan politik umat islam, terciptanya pemerintahan yang solid dan kuat, serta didukung oleh sistem birokrasi yang cukup mapan. Kebijakan yang dilakukan Umar, baik yang terkait dengan kepentingan Internal umat Islam ataupun secara eksternal dalam hubungannya dengan masyarakat non muslim mendapatkan dukungan luar biasa dari umat Islam.

Pertama sekali yang disampaikan Umar bin Khatab dalam pidato politiknya (Khutbah Politik) setelah resmi menjadi khalifah yaitu :

“Bangsa arab itu ibarat seekor unta yang ditarik dengan gelang pada hidungnya,  kemana saja unta itu ditarik, ia ikut, maka perhatikan orang yang menarik unta kemana dia menarik. Tetapi aku (kata Umar) demi tuhan yang menjaga Ka’bah akan aku tarik mereka ke jalan yang benar”

Pidato ini memperlihatkan kepribadian Umar yang bertanggung jawab atas terciptanya kebaikan masyarakat dan rakyatnya secara konsisten.

Dalam mengelola wilayah kekuasaan yang luas, Umar bin Khattab mulai mengatur administrasi dan birokrasi pemerintahan sebagai langkah dan kebijakan yang diambilnya dalam menata pemerintahan, agar terwujudnya stabilitas politik.

Umar bin Khattab menegaskan pandangannya bahwa pemerintah adalah pelayan rakyat dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban dihadapan Allah kelak, sebagaimana hadis Nabi :

“Setiap kamu adalah pemipin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung   jawaban atas yang dipimpinnya (H.R. Muttafaq ‘Alaih)”

PRINSIP-PRINSIP POLITIK UMAR BIN KHATTAB

Dalam konteks ini ada beberapa prinsip politik yang menjadi landasan kebijakan khalifah Umar bin Khatab dalam pemerintahannya, yaitu :

  1. Musyawarah

Musyawarah atau konsultasi merupakan prinsip utama dalam pemerintahan Umar bin Khatab. Di abad modern dan kontemporer musyawarah atau konsultasi menjadi prinsip utama dalam sistem pemerintahan yang berdasarkan demokrasi.

Jika zaman dulu musyawarah diselenggarakan bisa jadi sangat sederhana, dan dimana saja bisa dilakukan, tanpa terikat di suatu tempat. Dan di zaman modern dan kontemporer musyawarah diselenggarakan dalam bentuk yang sudah disesain dengan sangat rapi, dan bahkan sudah terlembagakan, baik dalam bentuk urun rembuk, rapat, konferensi, dan sebagainya.

Sebagai seorang pemimpin, Umar bin Khattab berupaya menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah, sekalipun ia memiliki otoritas kekuasaan yang bisa memaksa, tapi Umar tidak ingin mengandalkan semua tindakannya berdasarkan faktor kekuasaan. Bahkan justru dengan musyawarah, kekuasaan dan kewibawaan Umar semakin kuat di hadapan rakyatnya. Sebagai konsekuensi dari sikap seorang pemimpin yang mengedepankan musyawarah, Umar memiliki sikap tanggung jawab yang sangat tinggi dan oleh karenanya siap menerima pandangan dan aspirasi yang disampaikan melalui musyawarah.

Pada periode khalifah Umar prinsip-prinsip musyawarah diperkuat melalui institusi untuk menghargai pandangan umat, maka dari sinilah Umar memberikan hak dan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Hal ini dapat dibuktikan dengan dibentuknya lembaga musyawarah atau Majlis Syura pada masa pemerintahan Umar bin Khatab.

Pada masa pemerintahan Umar bin Khatab aktivitas musyawarah semakin meningkat sesuai dengan tuntutan dan permasalahan yang muncul yang harus ditangani dan segera dicarikan penyelesaiannya. Hal ini sebagai dampak dari perkembangan Islam yang semakin meluas.

  1. Menegakkan Keadilan Dan Persamaan Hak

Penegakan keadilan dan persamaan hak diantara sesama warga merupakan prinsip yang diberlakukan oleh khalifah Umar dalam rangka terciptanya umat yang damai, aman, dan sejahtera. Pada masa pemerintahannya Umar sangat menjunjung tinggi keadilan dan persamaan hak didepan hukum. Salah satu kasus sebagai contoh yaitu :

“ Mesir yang pada waktu itu merupakan wilayah provinsi dibawah pemerintahan pusat di Madinah, disebuah rumah yang dihuni oleh seseorang yang beragama Yahudi, rumah tersebut letaknya bersebelahan dengan istana Gubernur. Rumah orang Yahudi tersebut akan dirobohkan oleh Gubernur untuk dijadikan taman kota, tetapi orang Yahudi tersebut menolak rencana pembongkaran rumahnya. Akhirnya orang Yahudi tersebut melapor kepada Umar. Kemudian khalifah Umar mengirim pesan berupa tulang onta yang telah diberi garis lurus oleh pedang khalifah Umar. Pesan khalifah tersebut diterima oleh Gubernur mesir, setelah melihat dan memahami pesan tersebut, Gubernur mesir langsung meminta maaf kepada orang Yahudi. Dalam pesan tersebut yang dipahami Gubernur tersirat betapa adilnya Khalifah Umar terhadap rakyatnya, dan betapa tegasnya Umar terhadap para pejabat bawahannya yang menjalankan pemerintahan”.

Dalam kasus tersebut, menunjukkan bahwa Umar bin Khatab telah melaksanakan keadilan dan kebijaksanaannya dalam menyelesaikan persoalan. Tetapi Umar tidak sendirian dalam memutuskan permasalahan, melainkan setelah mendapatkan nasehat dan pandangan dari para senior sahabat nabi yang lain, baik ketika dimintai pendapatnya atau tidak. Sehingga setiap keputusan yang diambilnya bisa dipertanggung jawabkan kepada rakyat, bahkan kepada Allah.

  1. Persamaan Dan Kebebasan

Umar bin Khattab salah seorang sahabat nabi yang memiliki nama besar dalam sepanjang sejarah peradaban Islam setelah Abu Bakar. Kebesarannya diukur dari tingkat keberhasilannya dalam berbagai aspek kehidupan, baik dari segi negarawan yang adil dan bijaksana maupun sebagai seorang pemimpin yang sukses dalam membangun sebuah negara besar yang ditegaskan diatas prinsip-prinsip keadilan persamaan dan persaudaraan sesuai yang diajarkan Rasulullah.

Umar berusaha menanamkan rasa persamaan dan kemerdekaan dikalangan rakyatnya. Salah satu contoh : pada suatu waktu Umar melakukan tindakan tegas kepada para pemilik tanah yang merasa berat atau enggan membayar zakat, jizyah atau kharraj, tetapi disisi lain ia juga ramah kepada rakyat biasa. Padahal para panglima perang atau para jenderalnya merasa hormat-sehormatnya disertai dengan rasa takut, tetapi rakyat biasa atau orang-orang kecil merasa bebas untuk mengomentari pembicaraannya saat khalifah Umar berada didepan publik. Kondisi ini menggambarkan realitas persamaan dan kemerdekaan yang luar biasa di saat itu.

Selain itu persamaan didepan hukum dalam islam, dipertegas lagi oleh Umar dengan persamaan didepan peradilan. Oleh karena itu, tercipta kondisi dimana semua warga negara sama didepan pengadilan, baik dari segi kepatuhan mereka kepada keputusan, prosedur yang harus dipenuhi dalam melakukan dakwaan, dasar-dasar pengaduan, prinsip-prinsip memutuskan pelaksanaan keputusan, pelaksanaan hukum maupun kewajiban berlaku adil diantara orang yang berbeda pendapat. Tidak ada perbedaan antara individu yang satu dari individu yang lain, bahkan musuhpun diperlakukan sama.

KARAKTER PEMIMPIN YANG BERETIKA

Umar bin Khattab mempunyai karakter pemimpin yang beretika. Sebagaimana karakter kepemimpinan yang beretika yang ditulis didalam buku yang berjudul “Modul Etika Pemerintahan” karangan DR. H. Muhadam labolo. Adapun karakter kepemimpinan yang beretika didalam buku tersebut yaitu :

  1. Akomodatif, yaitu seorang pemimpin pemerintahan harus dapat menerima kritik atau usulan dari berbagai pihak. Hal ini harus dilakukan karena kebenaran itu tidak hanya datang dari satu pihak, tetapi dari semua orang.
  2. Kepemimpinan ini ditandai dengan kemampuan untuk secara dini memahami dinamika perkembangan masyarakat, mengerti apa yang mereka butuhkan, dan mengusahakan agar menjadi pihak pertama yang memberi perhatian terhadap kebutuhan itu.
  3. Karakter ini ditandai dengan aktifnya pemimpin jika berhadapan dengan rakyat. Pemimpin dalam hal ini lebih banyak berperan menjawab aspirasi atau tuntutan masyarakat yang disalurkan melalui media massa. Setiap tuntutan rakyat tidak hanya didengar saja, tetapi ditindak lanjuti dengan aksi.
  4. Karakter ini ditandai dengan sikap antisipasi terhadap kejadian-kejadian yang akan timbul yang akan merugikan masyarakat.

 

Sebaliknya karakter kepemimpinan yang tidak beretika adalah :

  1. Defensif, karakter kepemimpinan ini ditandai oleh sikap egoistik dan merasa paling benar, bila rakyat mengadukan suatu persoalan, bukan diterima dengan baik, tetapi malah sebaliknya dimarahi. Pemimpin yang beretika seharusnya tidak akan marah jika diberi saran atau dinasehati rakyatnya.
  2. Represif, karakter kepemimpinan ini ditandai sikap yang selain egoisti dan juga arogan, yang memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang dimiliki, semakin besar kekuasaan semakin besar kewenangan semakin sewenang-wenang.

Kemudian didalam menggerakkan anggota-anggotanya, seorang pemimpin pemerintahan harus melakukan hal-hal yang ada kaitannya dengan etika pemerintahan, yaitu :

  1. Pemimpin itu ada untuk membawa harapan, kesejahteraan, rasa aman, dan pemberi penghargaan.
  2. Pemimpin tidak hanya tampil untuk memberi perintah, akan tetapi juga tampil sebagai figur pemberi teladan, panutan, dan pemberi arah.
  3. Pemimpin karena kedudukannya harus mampu mendorong organisasi dan orang-orang yang dipimpinnya berkembang, belajar dan berdaya guna serta mampu mengembangkan seluruh potensi dirinya secara optimal.
  4. Pemimpin harus memiliki kerendahan hati, dengan tidak membanggakan prestasi yang berfokus pada diri sendiri. Sebaliknya melakukan yang terbaik, secara bersama, sehingga keberhasilan adalah keberhasilan bersama.

Karakter-karakter kepemimpinan yang beretika untuk terwujudnya good governance seperti yang disebutkan DR. H. Muhadam Labolo dalam bukunya tercermin pada kepemimpinan khalifah Umar bin Khattab.

Seperti perekrutan dan pengawasan pegawai dapat menjadi cermin upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, didalam bahasa saat ini adalah clean and good governance. Umar mensyaratkan pegawai-pegawainya harus berilmu, wara’i (sikap hati-hati, cukup dengan apa yang ada dan tidak gila harta), kuat, dan bukan orang yang gila jabatan. Umar juga terus melakukan kontrol terhadap para pegawainya. Seperti kasus yang terjadi terkait penganiayaan yang dilakukan Amr bin Ash (Gubernur Mesir) dan putranya terhadap seorang warga mesir. Ketika mendengar kasus ini Umar segera mengundang semua pihak dan memerintahkan agar orang-orang Mesir membalas kezaliman tersebut.

Umar bin Khatab mengakhiri jabatannya sebagai Amirul Mukminin atau khalifah karena tutup usia setelah empat hari menderita luka-luka parah akibat hujaman sangkur (pisau belati yang ujungnya bengkok) bertubi-tubi di tubuhnya yang dilakukan oleh seorang mantan tawanan perang Persia yang bernama Fairuz (Abu Lu’Lu’).

Percobaan pembunuhan itu sendiri terjadi disaat Khalifah Umar memimpin shalat jamaah shubuh di mesjid Nabawi pada hari Sabtu tanggal 26 Dzulhijjah, tahun 23 H/634 M. Selain Amirul Mukminin Umar bin Khattab tiga belas sahabat Nabi yang lain turut menjadi korban amukan Fairuz secara membabibuta, sebelum ia sendiri me

lakukan bunuh diri.

 

REFERENSI :

Pemikiran Politik Islam : Sejarah, Praktik, dan gagasan. Karangan Dr. Sirojuddin Aly, MA.

Modul Etika Pemerintahan. Karangan DR. H. Muhadam Labolo.

Penulis adalah Reka Arya Nanda Mahasiswi Ilmu Pemerintahan Universitas Syiahkuala

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed