oleh

Jokowi Didesak Copot Menteri Dukung Impor Satu Juta Ton Beras, Jerry: Omong Kosong, Diduga Ada Kartel Main

Direktur Eksekutif Political anda Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie

JAKARTA, BARANEWS | Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak mencopot para menteri yang mendukung wacana impor satu juta ton beras.

Pasalnya, para menteri tersebut jelas-jelas akan merugikan negara dan menyengsarakan para petani jika impor beras itu direalisasikan.

Itu disampaikan Direktur Eksekutif Political anda Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie kepada wartawan di Jakarta, Jumat (26/3/2021).

“Saya sepakat dengan Bang Rizal (Ramli), menteri yang tak pro rakyat dan pro petani perlu disingkirkan alias dicopot,” tegas Jerry Massie.

Menurut Jerry, sangat tidak masuk akal bahwa impor satu juta ton beras untuk menjaga stok beras dalam negeri.

“Ini omong kosong. Saya duga ada kartel yang bermain,” tegasnya lagi.

Menurut Jerry, tak pelu berkelit dengan berbagai alasan untuk mengimpor satu juta ton beras.

Sebab, provinsi Jawa Tengah (Jateng) dan Sulawesi Tengah (Sulteng) dan daerah-daerah lainnya menolak rencana impor tersebut.

Lebih lanjut, Jerry menyebutkan bahwa stok beras di Bulog, seperti dikatakan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso.

“Itu masih terjaga dan cukup sampai panen pada Agustus mendatang. Jadi sampai Hari Raya Idul Fitri tetap aman,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi Sebaliknya, pemerintah merasa perlu menjaga kestabilan stok dan harga pangan, yang bisa saja dipermainkan oleh spekulan.

“Kalau harga gabah kering itu diturunkan oleh Bulog, nah itu bagian dari pada penghancuran harga beras petani,” ungkap Lutfi, Kamis (18/3/2021).

Sebaliknya, rencana impor beras adalah bagian dari strategi pemerintah untuk mengendalikan harga pangan dan memastikan stoknya.

Pemerintah juga harus memastikan harga beras tetap terjangkau oleh masyarakat, terutama saat pandemi Covid-19 ini.

Pada masa pandemi, kelangkaan atau kenaikan bahan pangan terutama beras tidak boleh sampai terjadi.

Harga beras yang tak terkendali akan membahayakan perekonomian.

Bahkan bisa mempengaruhi daya beli masyarakat. Apalagi jika para spekulan mencoba “bermain” untuk mengambil keuntungan pada saat pandemi.

“Ini adalah strategi pemerintah untuk memastikan, kita tidak bisa dipojokkan atau diatur oleh pedagang. Terutama para spekulan-spekulan yang berniat tidak baik dalam hal ini,” kata Lutfi. (RED)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed