oleh

Investasi Miras Boleh di NTT, Bali, Sulawesi Utara, dan Papua

Kupang – BaraNews Indonesia. Masyarakat saat ini diperbolehkan untuk memproduksi minuman keras (miras), hanya saja bukan sembarang miras. Hanya miras yang menjadi bagian dari budaya dan kearifan lokal setempat.

Untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), produksi arak Flores dan sopi Timor menjadi usaha yang sah untuk diproduksi dan dikembangkan, seiring berlakunya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang juga mengatur penanaman modal untuk minuman beralkohol telah diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Februari 2021 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly pada tanggal yang sama.

Mengutip Detiknews, berikut daftar bidang usaha soal minuman beralkohol beserta syaratnya seperti yang termuat dalam lampiran III Perpres soal daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu: Bidang usaha:industri minuman keras mengandung alkohol, Persyaratannya: a) Untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat. b) Penanaman modal di luar huruf a, dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur.

Bidang usaha: industri minuman mengandung alkohol (anggur), Persyaratannya: a) Untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat. b) Penanaman modal di luar huruf a, dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur.

Bidang usaha: industri minuman mengandung malt, Persyaratannya: a) Untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat. b) Penanaman modal di luar huruf a, dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur.

Bidang usaha:perdagangan eceran kaki lima minuman keras atau alkohol, persyaratan : Jaringan distribusi dan tempatnya khusus. ( Enos Tanu)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed