oleh

Dewan Pers Itu Idealnya Harus Membina & Memperjuangkan Aspirasi Insan Pers

Jacob Ereste :

BARANEWSACEH.CO – Ikhwalnya memang  Dewan Pers dilahirkan pada masa berjayanya Orde Baru, tahun 1966 melalui Undang-undang No.11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers. Fungsi dari Dewan Pers saat itu sekedar sebagai pendamping Pemerintah, katanya untuk bersama-sama membina perkembangan juga pertumbuhan pers di tingkat nasional. Menteri Penerangan secara ex-officio menjabat sebagai Ketua Dewan Pers.

Pada era orde baru, kedudukan dan fungsi Dewan Pers tidak berubah, terus saja menjadi penasehat Pemerintah, terutama untuk Departemen Penerangan. Hal ini didasari pada Undang-Undang No. 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers. Kemudian sedikit diubah keterwakilan dari keanggotaan Dewan Pers seperti yang dinyatakan pada Pasal 6 ayat (2) UU No. 21 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1967.

“Anggota Dewan Pers terdiri dari wakil organisasi pers, wakil Pemerintah dan wakil masyarakat dalam hal ini ahli-ahli di bidang pers serta ahli-ahli di bidang lain”. Namun toh, fungsi dan peranannya tetap panggah, tidak diubah dan tidak juga berubah. Padahal yang penting dari keberadaan Dewan Pers adalah fungsinya yang ideal untuk membina, melundungi dan memperjuangan adpirasi insan pers untuk labih baik bekerja dan berkarya untuk kemudian dapat meningkat kesejahteraannya dalam arti luas.

Jadi jelas watak dan karakter Dewan Pers asli dan otentik masih menuruskan adat dan budaya Orde Baru yang ambisi mengendalikan semua ormas — bahkan partai politik — hingga model azas tunggal membelah organisasi ekstra mahasiswa tertua di Indonesia seperti HMI (Himpunan Mahasisws Islam) dan pada saat ysng sama lahir pula kelompok Cipayung.

Dipenghungjung kekuasan Orde Baru disahkan UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, sehingga Dewan Pers pun menjadi Dewan Pers yang katanya bergairah bebas, Independen, seperti yang diamanatkan oleh Pasal 15 ayat (1) UU Pers, bahwa : “Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen ”. Jika sebelumnya fungsi Dewan Pers hanya sebagai penasehat untuk Pemerintah, maka sejak itu Dewan Pers seperti naik pangkatnya jadi pelindung kemerdekaan pers. Dan hubungan struktural dengan Pemerintah pun dihapus. Soalnya, sungguhkah Dewan Pers sekarang sudah benar-bebar berfungsi berjuang dan mengupayakan kemerdekaan pers di Indonesia ?

Inilah masalahnya, Dewan Pers justru terkesan bersikap dan bertindak sebaliknya. Ada banyak organisasi yang tidak mampu dirangkul oleh Dewan Pers, karena memang Dewan Pers dibuat memang tidak untuk membina insan pers, tetapi hanya ingin mengawasi insan pers.*

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed