oleh

Darurat Limbah Sampah Medis di Manulai, Ratusan Mahasiswa Lakukan Aksi Demonstrasi

Kupang – BARANEWS INDONESIA. Ratusan mahasiswa Kota Kupang yang menamakan diri AMAF (Aliansi Mahasiswa Flobamora) melakukan aksi demonstrasi di kantor DPRD Prov.NTT pada Rabu,03 Desember 2020.

Kordinator umum Imanuel Seto Rangga dalam orasinya menyatakan , Pembangunan Sarpas UPTD Pengolahan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan provinsi NTT di Manulai Kupang Yang “BERANTAKAN”. Mengingat dalam kondisi darurat limbah medis (B3) dan Sampah, untuk itu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meminta diskresi kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI agar untuk jangka pendek penanganan limbah medis yang menumpuk dan melampau batas waktu penyimpanan dilakukan menggunakan fasilitas pembakaran pada PT SAG KSO PT semen Kupang.

“Namun, Saat ini fasilitas pembakaran pada PT SAG KSO PT semen Kupang secara manajemen teknis tidak lagi melakukan Pembakaran karena mesin pembakaran mengalami kerusakan untuk waktu yang tidak ditentukan,” ungkap Seto.

“Berdasarkan kondisi dilapangan Sejak Tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020 kegiatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah dan limbah B3 tidak menunjukan progres yang signifikan. sehingga, dengan demikian rencana pengolahan sampah dan limbah B3 oleh pemerintah Provinsi NTT pasca diskresi menteri tidak mungkin tercapai,” tandasnya.

Berdasarkan masalah – masalah tersebut maka Aliansi Mahasiswa Flobamora (AMAF) Kupang menyatakan sikap kepada DPRD Provinsi NTT untuk ditindaklanjuti segera dengan tuntutan :
1.Mendesak Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk tidak lupa pada tugas dan wewenang melaksanakan pengwasan terhadap setiap pelaksaan pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) NTT.

2.Mendesak Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk sesegerah mungkin memanggil pejabat Dinas bersama konsultan SETA Lembaga penyusun AMDAL untuk mempertanggung jawabkan hasil kerja karena telah menghabiskan biaya dari APBD Provinsi NTT.

3.Mendesak Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meminta pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT menghadirkan Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas Pembangunan UPTD Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 agar melaporkan progress pekerjaan fisik lapangan serta menyampaikan persoalan masalah yang menyebabkan pekerjaan dilapangan menjadi berantakan.

4.Mendesak Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan limbah medis di semua rumah sakit yang ada di NTT pada kesempatan pertama sebagai bagian dari upaya pengendalian penyebaran Covid-19 sebab data terakhir menunjukan terjadi peningkatan kasus positif Covid-19.

5.Meminta Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melakukan sidak secara langsung di lokasi pembangunan SARPAS UPTD pegelolaan sampah dan limbah (B3) medis demi menunjang penyesaian pembangunan yang dimaksudkan.

6.Merekomendasikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur agar segera mencopot pejabat dinas yang bertanggung jawab atas masalah AMDAL dan pembangunan UPTD karena atas kelalaian telah berdampak pada ketidakpastian penanganan limbah medis dan sekaligus mengabaikan kebijakan Gubernur untuk penganan limbah B3 sesuai target RPJMD.

7.Meminta gubernur Nusa tenggara Timur untuk menunjuk Kepala Dinas defenitif yang memiliki sensitifitas dan kepedulian terukur pada isu – isu lingkungan hidup sehingga kedua sektor Yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan berjalan pada poros sebagaimna mestinya. Serta, tidak mengutamakan yang satu lalu mengabaikan lainnya.

Laporan : Enos Tanu

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed