oleh

Bareskrim Polri Selidiki Kasus Jual Beli Data Kependudukan di Medsos

DATA TERKINI COVID-19 NASIONAL

Global

2092
Confirmed
191
Deaths
150
Recovered

Jakarta. Jajaran Kepolisian masih menyelidiki kasus dugaan jual beli data kependudukan di media sosial. Data yang dijual berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK), hal itu rentan disalahgunakan.

“Masih dianalisis oleh Tim Siber tentang info tersebut,” jelas Karo Penerangan Masyarakat (Penmas) Mabes Polri, Brigjen. Pol. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M., Senin (29/07/2019).

Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Kombes. Pol. Rickynaldo Chairul, memperkuat pernyataan karo Penmas tersebut, mengaku bahwa pihaknya tengah menyelidiki perkara itu.

“Masih dalam penyelidikan, mohon waktu,” jelas Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, ada sejumlah pihak yang ‘memulung’ data pribadi yang tercecer di internet. Kadang juga masyarakat membagikan sendiri data kependudukannya di dunia maya. Data kependudukan tak hanya disimpan oleh pihaknya.

Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil menyatakan, ada empat pihak lain yang juga diduga menyimpan data pribadi seperti bank, fintech, hotel atau rumah sakit ketika masyarakat berurusan dengan lembaga-lembaga itu. Perusahaan layanan internet seperti Google dan Facebook juga menyimpan data pribadi masyarakat.

“Polisi harus bergerak, yang ada di Facebook itu dapat dari mana? Sebab ada empat tempat data berada,” jelas Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil.

Ia berpendapat, jika mengetik ‘KTP Elektronik’ di kolom pencarian gambar Google, maka akan muncul 8.750.000 gambar KTP elektronik dalam 0,46 detik. Hal serupa ada jika mengetik ‘Kartu Keluarga’, akan muncul 38.700.000 hasil dalam 0,56 detik.

Berdasarkan Undang-undang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pihak yang menyebarkan data kependudukan terancam hukuman penjara dua tahun. Sementara dalam Peraturan Pemerintah yang jadi turunan undang-undang itu mengatur denda Rp10 miliar bagi yang menyebar data kependudukan. Zudan memastikan, data KTP Elektronik yang diperjualbelikan di Facebook bukan berasal dari pihaknya, ia menjamin data kependudukan yang ada di jajarannya aman.  (fn/sw/hy)

UPDATE COVID-19

INDONESIA

2092
Confirmed
191
Deaths
150
Recovered

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed